Status Lahan Sempat Bermasalah, Hunian Tetap di Palu Dibangun pada November

Pembangunan sebagian hunian tetap untuk penyintas gempa, tsunami, dan likuefaksi di Palu, Sulteng, segera dimulai. Penyintas berharap target tersebut dipenuhi karena mereka telah empat tahun hidup di hunian sementara.

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Tampak bentangan lahan untuk pembangunan hunian tetap penyintas gempa, tsunami, dan likuefaksi di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulteng, Senin (26/9/2022).

PALU, KOMPAS — Sebagian hunian tetap untuk penyintas gempa, tsunami, dan likuefaksi di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mulai dibangun pada November 2022. Pembangunan tersebut tersendat selama 1,5 tahun atau empat tahun pascabencana karena masalah sengketa lahan antara pemerintah dan warga setempat.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulteng Sahabuddin menyampaikan, paket pembangunan hunian tetap (huntap) di Kelurahan Talise dan Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, saat ini dilelang. Dia mengungkapkan hal itu seusai peletakan batu pertama pembangunan infrastruktur permukiman di lahan huntap Talise, Senin (26/9/2022). Hadir dalam acara tersebut Gubernur Sulteng Rusdy Mastura dan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid.

”Target kami mulai dibangun pada November. Pembangunan huntap di dua lokasi tersebut satu paket,” ujar Sahabuddin.

Pembangunan infrastruktur di huntap Talise tersebut lebih dulu dilakukan dari pembangunan huntap atau rumah untuk penyintas. Infrastruktur yang dimaksud meliputi jalan di dalam kompleks hunian, drainase, tempat pengolahan limbah domestik, tempat pengolahan sampah, dan ruang terbuka hijau.

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulteng Sahabuddin (rompi kuning) menjelaskan gambar hunian tetap di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Senin (26//2022), kepada Gubenur Sulteng Rusdy Mastura (memakai jas).

Lokasi huntap di Kelurahan Talise (Huntap Talise) dan huntap di Kelurahan Tondo (Huntap Tondo II) selama 1,5 tahun bermasalah. Warga sekitar mengklaim lahan untuk pembangunan huntap yang berstatus hak guna bangunan. Karena dana pembangunan huntap berasal dari pinjaman Bank Dunia yang mensyaratkan tak boleh ada masalah sosial, pemerintah bernegosiasi dengan warga untuk mencarikan jalan keluar.

Tarik-menarik kepentingan terjadi terkait solusi hingga akhirnya semua pihak menerima skema konsolidasi lahan. Warga yang mengklaim lahan diberikan lahan pengganti di luar lahan untuk pembangunan huntap.

Baca juga: Sengkarut Lahan Hunian Tetap Penyintas Gempa Palu

Lahan huntap Talise dan Tondo bermasalah sejak Februari 2021. Sementara sengketa diurus, tak ada pekerjaan apa pun di dua lokasi huntap. Padahal, saat itu lahan sudah diratakan dan sudah berbentuk tapak. Karena lama tak ada pekerjaan, dua lahan tersebut ditumbuhi rumput liar.

Di Talise, akan dibangun 599 huntap di lahan seluas 46,83 hektar. Sementara di Tondo II akan didirikan 1.055 huntap di lahan seluas 65,31 hektar.

Masalah dan skema sama digunakan untuk lokasi pembangunan huntap di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan. Saat ini, berbagai pihak merampungkan administrasi penyediaan lahan tersebut. Diproyeksikan tak kurang dari 500 huntap dibangun di Petobo.

Huntap dibangun untuk penyintas gempa, tsunami, dan likuefaksi pada 28 September 2018 atau empat tahun lalu. Pemerintah membangun huntap di lokasi baru (relokasi) karena lahan lama warga ditetapkan sebagai zona terlarang untuk pembangunan hunian guna menghindari bencana serupa di masa depan.

Warga telah diberi lahan pengganti. Tak ada lagi masalah.

Di luar yang bermasalah, sekitar 3.500 huntap di Palu sudah ditempati. Huntap tersebut tersebar di Kelurahan Tondo atau Huntap Tondo I, Kelurahan Duyu, di Kecamatan Tatanga, dan di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat.

Selain di Palu, huntap juga dibangun di Kabupaten Sigi dan Donggala. Sebagian besar sudah dibangun dan ditempati. Sebagian lagi masih dilelang. Kebutuhan huntap pascagempa, tsunami, dan likuefaksi pada 28 September 2018 sekitar 8.000 unit.

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Indah (40) duduk di depan hunian tetapnya di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulteng, Selasa (28/9/2021). Indah merupakan penyintas likuefaksi yang berhak mendapatkan hunian tetap karena lokasi rumah lamanya ditetapkan sebagai zona merah yang artinya dilarang untuk pembangunan hunian baru.

Sementara menunggu huntap selesai dibangun, penyintas tinggal di hunian sementara (huntara). Huntara dibangun berpanggung dengan dinding dan lantai dari papan lapis. Setiap keluarga menempati kamar/bilik berukuran 3,5 meter x 4 meter dengan ketinggian dari atap seng 4 meter. Huntara, antara lain, ada di Kelurahan Talise dan Kelurahan Petobo.

Berdasarkan pantauan Kompas di huntara Kelurahan Talise di dekat Hutan Kota Palu, sejumlah papan lapis lantai huntara sudah jebol atau retak. Penyintas menempel papan lapis baru untuk menutupi yang jebol.

Baca juga: Mereka Menatap Hidup Baru di Hunian Tetap di Kota Palu

Sahabuddin menyatakan, ditargetkan huntap selesai dibangun pada 2023 atau paling lambat awal 2024. Kolaborasi dengan berbagai pihak memungkinkan percepatan pembangunan huntap.

Sementara itu, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid memastikan tak ada lagi masalah klaim atau sengketa di lahan pembangunan huntap. ”Warga telah diberi lahan pengganti. Tak ada lagi masalah,” ujarnya.

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Suasana hunian sementara penyintas tsunami di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulteng, Senin (26/9/2022).

Ia meminta maaf kepada penyintas karena berlarutnya penyelesaian masalah lahan tersebut. Mempertemukan keinginan berbagai pihak memang tak gampang. Atas inisiatif dengan kerja sama pemangku kepentingan, skema pembanguan lahan (konsolidasi lahan) akhirnya diterima semua pihak.

Adapun Gubernur Sulteng Rusdy Mastura mengatakan, pemerintah bekerja keras untuk mempercepat pembangunan huntap penyintas. Lobi dan kolaborasi dengan sejumlah kementerian selama ini berjalan intensif sehingga pembangunan di lahan huntap yang sempat bermasalah kini bisa dimulai.

Masih ragu

Target pemerintah untuk mulai pembangunan huntap pada November 2022 tersebut ditanggapi dengan keraguan oleh penyintas. ”Kami ragu dengan target atau janji pemerintah. Di beberapa lokasi huntap pernah dilakukan peletakan batu pertama, tapi sampai saat ini huntap belum dibangun-bangun,” ujar Sritini Haris (56), penyintas tsunami di Kelurahan Talise, yang saat ini menempati huntara.

Sritini merujuk peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap di Kelurahan Petobo pada 2020. Ternyata, kemudian lahan tersebut dipersengketakan oleh sejumlah orang dan baru beres saat ini.

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Suasana hunian sementara penyintas tsunami di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulteng, Senin (26/9/2022).

Ia meminta agar pemerintah bekerja ekstra supaya target atau janji yang disampaikan tersebut bisa diselesaikan dengan baik. ”Kami susah di huntara. Empat tahun di huntara itu tidak gampang. Kami merasakan panas, papan lantai huntara juga sudah banyak yang jebol,” katanya.

Alsimah (50), penyintas lainnya di Huntara Talise, berharap komitmen pemerintah kali ini diwujudkan dengan cepat. Ia mengingatkan huntap seharusnya sudah selesai dibangun pada 2020 sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo. ”Kami diberi janji terus. Sampai kapan kami di huntara. Semoga kali ini bukan janji kosong lagi,” ujarnya.

Baca juga: Jokowi: Hunian Tetap di Sulteng Rampung 2020