Tekan Dampak Inflasi, Jatim Kucurkan Dana Rp 257 Miliar
Program bantalan sosial dan ekonomi untuk mengendalikan dampak kenaikan harga BBM di Jatim tembus Rp 257 miliar. Tujuannya menjaga daya beli masyarakat, menekan inflasi, dan mencegah peningkatan warga miskin.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·4 menit baca
SURABAYA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengklaim bakal menggelontorkan sekitar Rp 257 miliar untuk mengendalikan dampak kenaikan harga BBM. Tujuannya menjaga daya beli masyarakat, menekan inflasi, dan mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, anggaran tersebar dalam banyak program. Bantuan bagi penerima program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), misalnya, Rp 600.000 per orang dengan sasaran 4.000 orang. Total nilainya mencapai Rp 2,4 miliar.
”Bansos juga diberikan bagi 30.000 pelaku usaha mikro. Setiap pelaku usaha mikro mendapatkan bantuan Rp 600.000 dengan total alokasi anggaran Rp 18 miliar,” ujar Khofifah, Jumat (16/9/2022).
Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama itu menambahkan telah mengalokasikan bantuan sosial bagi 20.770 nelayan. Setiap nelayan akan mendapatkan bantuan Rp 600.000 atau total Rp 12,462 miliar. Khofifah juga akan menggelar Lumbung Pangan Jatim dan Operasi Pasar (OP) di lima wilayah dan 25 pasar rakyat dengan anggaran Rp 17,7 miliar.
Di sektor pertanian, Pemprov Jatim mengucurkan bantuan program pekarangan pangan lestari berupa paket hidroponik, benih bibit hortikultura, dan kolam lele bagi 100 kelompok atau sekitar 5.000 rumah tangga. Setiap penerima manfaat akan mendapatkan Rp 30 juta dengan total bantuan Rp 3 miliar.
Ia menambahkan, sektor transportasi akan mendapat subsidi, seperti angkutan kapal perintis sebesar Rp 15 miliar dan penumpang bus Trans-Jatim senilai Rp 9 miliar. Pembebasan pajak kendaraan bermotor bagi 34.917 angkutan umum sebesar Rp 64,147 miliar juga akan dilakukan.
Selain itu, ada juga bansos bagi 24.271 pengemudi ojek konvensional dan daring Rp 600.000 per orang. Total bantuannya mencapai Rp 14,562 miliar.
Terkait program bantalan sosial, Pemprov Jatim mengalokasikan bantuan sosial reguler berupa program keluarga harapan plus bagi 40.000 keluarga dengan total dana Rp 80 miliar. ”Hal ini juga dilakukan untuk menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait melalui pemulihan industri dan perdagangan. Transformasi bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif, akselerasi investasi, serta penguatan koperasi dan UMKM,” kata Khofifah.
Secara khusus Khofifah meminta bupati dan wali kota di wilayahnya melakukan koordinasi secara intensif. Apabila daya beli turun dan tidak diantisipasi, dikhawatirkan angka kemiskinan bisa bertambah. Ke depan, ia meminta dana transfer umum dari kabupaten dan kota menjadi bagian yang sangat penting untuk disegerakan, diluncurkan, dan dipastikan sampai kepada masyarakat dengan baik dan tepat sasaran.
Sementara itu, pada triwulan II-2022, ekonomi Jatim tumbuh 5,74 persen secara tahunan. Hal itu merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa. Namun, pertumbuhan ini harus diimbangi dengan upaya pengendalian inflasi.
”Bulan Agustus 2022 inflasi bulanan Jatim 0,09 persen, inflasi tahun kalender 4,05 persen, dan inflasi tahunan 5,2 persen. Ini merupakan catatan yang perlu dicermati,” ujar Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.
Komoditas penyumbang inflasi adalah sektor akademi dan perguruan tinggi disusul sekolah dasar. Penyebabnya bukan sektor pangan. Kontribusi beras dan telur ayam ras, misalnya, hanya 0,05 persen dan 0,02 persen bagi inflasi di Jatim. ”Kami akan memetakan komoditas tertentu yang memang paling kuat dalam mendorong inflasi,” kata Emil.
Pemprov Jatim juga mendorong kerja sama antardaerah di dalam provinsi dan di luar provinsi karena konsumsi dan produksi tidak selalu berada di kabupaten dan kota yang sama. Kota Kediri dengan Kabupaten Kediri, misalnya, sudah memiliki perjanjian kerja sama untuk pengadaan cabai. Blitar dengan NTB bekerja sama untuk suplai jagung.
Blitar merupakan sentra peternakan ayam dan telur sehingga memerlukan jagung untuk pakan. Blitar juga melakukan perjanjian kerja sama dengan Jakarta untuk suplai telur. Malang bekerja sama dengan Jakarta untuk suplai daging. Jember dengan Blitar untuk suplai jagung serta Banyuwangi dengan Bali untuk suplai telur dan daging.
”Tentunya kami siap memberikan kerja sama terbaik dan mendorong kelancaran logistik dari Jatim menuju daerah konsumen, baik di Pulau Jawa maupun antarpulau,” ucap Emil.
Sementara itu, pelaku UMKM justru berharap bantuan dampak kenaikan harga BBM tidak berupa uang tunai karena dinilai tidak signifikan. Salah satu perajin tempe di Pasuruan, Fatih (48), mengatakan, harga kedelai terus naik sejak harga BBM naik.
”Saat ini, harga kedelai Rp 12.100 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp 11.650 per kg. Kenaikan harga kedelai normalnya Rp 100 per kg. Namun, akibat kenaikan harga BBM, harga kedelai langsung naik Rp 500 per kg. Dampak kenaikan harga itu berantai tidak hanya pada kedelai, tetapi juga ongkos kirim dan bahan baku lain,” kata Fatih.
Oleh karena itu, perajin yang setiap hari mengolah 20 kg kedelai ini berharap pemerintah menyubsidi harga bahan baku agar terjangkau dan pelaku UMKM tetap memiliki margin yang cukup. Bantuan langsung tunai Rp 600.000 yang diterimanya saat ini tidak signifikan untuk menjaga kelangsungan usaha.