Pekerja Pembangunan Jalan Trans-Papua di Pegunungan Bintang Masih Trauma
Pembangunan jalan trans-Papua di Kabupaten Pegunungan Bintang terhenti setelah enam alat berat dibakar dan 34 pekerja diteror. Upaya pemerintah membuka keterisolasian di daerah terpencil terhambat.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·2 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Sejumlah pekerja yang terlibat dalam pembangunan jalan trans-Papua di Kabupaten Pegunungan Bintang masih trauma setelah menjadi korban aksi kelompok kriminal bersenjata. Akibatnya, pembangunan infrastruktur itu terhenti selama tiga hari terakhir.
Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lamek Taplo membakar enam alat berat milik PT DHR dan melepaskan beberapa kali tembakan di Kampung Mangabib, Distrik Oksebang, Senin (12/9/2022) sekitar pukul 20.00 WIT. PT DHR menggunakan alat-alat tersebut untuk membangun jalan trans-Papua di Pegunungan Bintang.
Atas kejadian ini, 24 pekerja berhasil melarikan diri, sedangkan 10 pekerja lainnya bersembunyi di sekitar lokasi kejadian. Pihak Polres Pegunungan Bintang berhasil mengevakuasi 10 pekerja itu pada Selasa sore.
Kepala Satuan Kerja Wilayah V Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena Ovide Mangontan, saat dihubungi dari Jayapura pada Kamis (15/9/2022), mengatakan, pembangunan jalan trans-Papua terhenti sejak Selasa. Padahal, pembangunan jalan sepanjang 10,3 kilometer ini belum rampung.
Ia menuturkan, pembangunan jalan ini akan menghubungkan Distrik (Kecamatan) Oksibil, ibu kota Pegunungan Bintang, dengan Distrik Towe di Kabupaten Keerom. Jalan ini bakal menghubungkan Pegunungan Bintang ke Keerom hingga Jayapura. ”Pembangunan jalan trans-Papua di Pegunungan Bintang sudah sepanjang 7 kilometer. Kami masih berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jalan tersebut tidak membahayakan keselamatan para pekerja,” kata Ovide.
Kepala Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Wilayah Papua Frits Ramandey menyesalkan aksi pembakaran alat berat untuk pembangunan jalan di daerah terpencil Papua itu. Perbuatan para pelaku, katanya, telah menghambat pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses fasilitas publik.
”Kami berharap adanya sinergi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan aparat TNI dan Polri. Tujuannya, untuk memastikan keselamatan para pekerja yang sering menjadi korban serangan kelompok tersebut,” tutur Frits.
Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz Komisaris Besar Faisal Ramadhani mengatakan akan berkoordinasi dengan TNI dan pemerintah setempat untuk memastikan pembangunan jalan trans-Papua di Pegunungan Bintang kembali terlaksana. Fokus pengamanan diberikan bagi pekerja dan fasilitas yang digunakan untuk pembangunan jalan tersebut.
Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka, Sebby Sambom, menegaskan, pihaknya terlibat dalam aksi di Kampung Mangabib. Hal itu menjadi bentuk penolakan atas segala program pembangunan Pemerintah Indonesia sembari terus menyerukan referendum bagi Papua.
”Para pekerja ini biasanya anggota intelijen yang menyamar untuk memberikan informasi tentang pergerakan kami. Organisasi Papua Merdeka menolak segala bentuk pembangunan infrastruktur di Papua,” katanya.