Lampung Targetkan 6.650 Keluarga Dapat Bansos dari Dana Transfer Umum

Bantuan sosial yang bersumber dari dana transfer umum segera dikucurkan oleh pemerintah daerah. Pemprov Lampung membidik 6.650 keluarga untuk mendapat bantuan ini.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menghadiri rapat koordinasi pendataan sosial ekonomi di Bandar Lampung, Lampung, Selasa (13/9/2022).

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Lampung berencana menyalurkan bantuan sosial Rp 10,6 miliar atau setara 2 persen dari dana transfer umum. Targetnya, bantuan bakal diberikan kepada 6.650 keluarga guna meredam dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM.

”Penerimanya adalah keluarga yang belum pernah menerima bantuan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial agar tidak terjadi tumpang tindih. Saat ini sedang proses verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Lampung,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung Mulyadi Irsan di Bandar Lampung, Selasa (13/9/2022).

Menurut dia, bantuan sosial ini diperuntukkan bagi keluarga dari kalangan pelaku UMKM, nelayan, hingga tukang ojek. Bantuan itu akan diberikan kepada masyarakat selama tiga bulan, Oktober-Desember 2022. Jumlah bantuan yang diterima sekitar Rp 515.000 per keluarga per bulan.

”Pemprov Lampung juga berencana bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan itu. Hal itu dilakukan sembari menjaga pasokan pangan,” katanya.

Baca juga : BLT Rp 150.000 Dinilai Terlalu Kecil

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Kepala Badan Pusat Statistik Lampung Endang Retno Sri Subiyandani di Bandar Lampung, Lampung, Selasa (13/9/2022).

Selain itu, tim pengendalian inflasi daerah juga terus memantau perkembangan harga bahan pokok di pasaran. Saat terjadi lonjakan harga yang signifikan, pemerintah daerah berupaya menggelar pasar murah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, dari penghitungan inflasi tahun kalender di dua kota di Lampung, inflasi tahunan untuk periode Agustus 2022 terhadap Agustus 2021 tercatat 5,7 persen. Sementara pada Agustus 2022, Lampung mengalami deflasi 3,96 persen.

Mulyadi menilai, tingkat inflasi di Lampung cukup terkendali di tengah gejolak harga. Hal itu menandakan, upaya menjaga daya beli masyarakat cukup berhasil. Selain indikator tingkat inflasi yang terjaga, pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan II-2022 terhadap triwulan I-2022 tumbuh 9,12 persen.

Baca juga : Sumut Antisipasi Inflasi yang Meroket Setelah Kenaikan Harga

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo mengunjungi Kantor Pos Saumlaki, Kepulauan Tanimbar, Maluku, Jumat (2/9/2022). Dalam kunjungan ini, Presiden mengecek penyaluran bantuan lansung tunai bahan bakar minya (BLT BBM). BLT BBM didistribusikan sebagai pengalihan subsidi BBM.

Sementara itu, BPS Lampung mulai menyosialisasikan registrasi awal pendataan sosial ekonomi tahun 2022. Kepala BPS Lampung Endang Retno Sri Subiyandani menyampaikan, hasil pendataan diharapkan bisa menjadi basis data terpadu untuk reformasi data perlindungan sosial. Pendataan dilakukan melalui sensus di 2.654 desa yang ada di 15 kabupaten/kota di Lampung pada periode 15 Oktober-14 November dengan melibatkan 13.914 petugas.

Ia menambahkan, data tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk digunakan dalam penentuan kebijakan pemerintah. Nantinya, pendataan sosial ekonomi ini akan dimutakhirkan dalam kurun waktu tiga tahun oleh petugas di tingkat desa.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi juga meminta semua pihak mengawal pendataan tersebut untuk meminimalkan penyalahgunaan. Apalagi, pendataan ini dilakukan menjelang Pemilu 2024 yang rawan konflik kepentingan.