Kapal Bakamla dan PSDKP Berlayar ke Laut Natuna Utara

Bakamla dan Dirjen PSDKP-KKP mengirimkan sejumlah kapal patroli ke Laut Natuna Utara. Hal itu untuk merespons keluhan nelayan yang resah karena kapal Penjaga Pantai China terpantau mondar-mandir di perairan tersebut.

KOMPAS/MUHAMMAD IKHSAN MAHAR

Dua kapal Badan Keamanan Laut melintasi Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (15/1/2020). Kapal Bakamla bersama kapal TNI AL dan Polri termasuk armada yang berpatroli di Laut Natuna Utara.

BATAM, KOMPAS — Nelayan di Natuna, Kepulauan Riau, dibuat resah oleh kapal Penjaga Pantai China yang mondar-mandir di Laut Natuna Utara. Merespons hal tersebut, Badan Keamanan Laut dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengirim kapal patroli.

”Kapal kami (sedang) bergerak ke sana. Anggota Bakamla (Badan Keamanan Laut) akan berkoordinasi dengan nelayan di Natuna untuk mencari tahu informasi tersebut,” kata Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Aan Kurnia melalui pesan tertulis, Selasa (13/9/2022).

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya TNI Aan Kurnia menjawab pertanyaan wartawan seusai membuka Patroli Bersama Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (23/8/2022).

Sebelumnya, nelayan asal Natuna, Dedi (38), merekam video pergerakan kapal Penjaga Pantai China (China Coast Guard/CCG) dengan nomor lambung 5403 di Laut Natuna Utara pada Kamis (8/9/2022). Lokasi itu berada di Laut Natuna Utara bagian timur laut.

”Aku dikelilingi dia. Dia mau memutar haluan kapal aku, tetapi aku terus saja sesuai haluan menuju arah tenggara,” kata Dedi saat dihubungi dari Batam, Kepri, Senin (12/9/2002).

Dedi berada di Laut Natuna Utara untuk menangkap ikan selama 12 hari sejak 1 September hingga 12 September. Selain bertemu kapal Penjaga Pantai China, mereka juga melihat sejumlah kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan tersebut.

Ketua Aliansi Nelayan Natuna Hendri berharap pemerintah segera menggerakkan kapal-kapal aparat untuk berpatroli di Laut Natuna Utara. Tindakan tegas pemerintah diperlukan mengingat intrusi kapal asing di perairan itu terus meningkat setidaknya sejak dua tahun ke belakang.

”Kapal-kapal ikan asing memakai alat tangkap trawl yang tak hanya mengeruk ikan, tetapi juga merusak terumbu karang. Kehadiran kapal asing itu sungguh menyengsarakan nelayan tradisional di Natuna,” ujar Hendri.

Menanggapi hal itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP-KKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan, kapal pengawas perikanan milik KKP telah dikerahkan untuk berpatroli di Laut Natuna Utara. Namun, ia tidak bersedia merinci jumlah dan jenis armada yang dikerahkan.

”Operasi, kok, kapalnya dikasih tahu. Selama ini kami melakukan operasi selalu dengan silent supaya tidak bocor,” ucap Pung melalui pesan tertulis.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Anggota Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya dan Perikanan mengikuti upacara pembukaan Patroli Bersama Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (23/8/2022).

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mendorong Bakamla dan KKP agar meningkatkan patroli untuk memastikan kapal asing yang melintas di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia mematuhi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Peristiwa kapal Penjaga Pantai China yang bermanuver untuk memotong haluan nelayan di Laut Natuna Utara tidak boleh terjadi lagi.

”Keamanan nelayan tradisional harus dijamin. Jangan sungkan menindak tegas siapa pun yang mencoba mengganggu nelayan Indonesia,” kata Muhaimin.

Adapun anggota Komisi I DPR, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, menilai, negara harus hadir menjawab keresahan nelayan Natuna yang terintimidasi oleh kehadiran kapal Penjaga Pantai China. Peristiwa ini menguji komitmen pemerintah untuk menjaga hak berdaulat RI di ZEE.

”Kalau ada perintah yang jelas dari Presiden dan dukungan anggaran yang kuat untuk Bakamla, seharusnya permasalahan seperti ini bisa diatasi dan tidak terus terulang lagi,” ujar Rizki.

Baca juga: Nelayan Resah Kapal Penjaga Pantai China Mondar-mandir di Natuna

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Kapal Negara (KN) Pulau Marore-322 dan KN Pulau Dana 323 sandar di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Senin (26/4/2021).

Rangkaian peristiwa

Kehadiran kapal China di Laut Natuna Utara berkali-kali terjadi sejak akhir 2019. Saat itu, nelayan dikejutkan kehadiran konvoi kapal-kapal nelayan China yang dikawal kapal penjaga pantai mereka untuk menangkap ikan di Laut Natuna Utara.

Pernah juga nelayan Natuna dibuat resah oleh kehadiran kapal perusak China, Kunming-172, pada 13 September 2021. Saat itu, Kunming-172 berlayar di Laut Natuna Utara dengan didampingi lima kapal China lain.

Selain itu, kapal riset China, Haiyang Dizhi Shihao 10, juga pernah terpantau mondar-mandir di Laut Natuna Utara selama Agustus-Oktober 2021. Selama berada di Natuna, kapal tersebut dikawal secara bergantian oleh kapal CCG-4303 dan CCG-6305.

ANTARA/DISPEN KOARMABAR

Kapal Coast Guard China 3303 melintas di dekat KRI Imam Bonjol (383) saat mencoba menangkap kapal nelayan Han Tan Cou 19038 yang memasuki perairan Indonesia di Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (17/6/2016).

Kehadiran kapal perang, kapal penjaga pantai, dan kapal survei asing di Laut Natuna Utara pernah disorot Kepala Bakamla Laksdya Aan Kurnia dalam opini yang dimuat Kompas pada 12 Februari 2022. Menurut dia, hal itu menimbulkan kekhawatiran karena bukan tidak mungkin akan terjadi gesekan yang memicu konflik terbuka di laut.

Menurut Aan, Indonesia tidak menginginkan terjadi konflik karena itu akan mengubah citra kawasan ASEAN yang selama ini aman dan damai. Itu sebabnya, sejak awal Indonesia selalu mendorong upaya-upaya damai untuk menyelesaikan permasalahan melalui penguatan kerja sama ASEAN dengan negara-negara yang memiliki kepentingan di Laut China Selatan.

Baca juga: Laut China Selatan dan Kepentingan Indonesia