Nelayan Kabupaten Kupang Keluhkan Harga BBM Lebihi Standar

Harga BBM di kampung nelayan di Kupang mencapai 12.000 per liter. Nelayan juga belum mendapat kabar mengenai bantuan dari pemerintah.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Kondisi pesisir di kampung nelayan Desa Tablolong, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hingga Rabu (7/9/2022), nelayan setempat belum mendapatkan informasi mengenai bantuan dari pemerintah setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Harga BBM di kampung itu pun di atas standar yang ditetapkan.

OELAMASI, KOMPAS — Harga bahan bakar minyak bersubsidi di kampung nelayan Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang mencapai Rp 12.000 per liter sangat membebani nelayan. Di tengah kenaikan biaya operasional melaut itu, belum ada bantuan dari pemerintah untuk mengurangi beban mereka.

Hal tersebut diungkapkan Edy (50), nelayan di Desa Tablolong pada Rabu (7/9/2022). Tablolong merupakan salah satu kampung nelayan terbesar di NTT yang menyuplai pasokan ikan untuk Kabupaten Kupang, Kota Kupang, dan beberapa kabupaten di Pulau Timor. Jumlah nelayan di kampung tersebut mendekati 1.000 orang.

Edy menuturkan, nelayan membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dari pengecer dengan harga Rp 12.000 per liter. Para pengecer mendatangkan sendiri bahan bakar itu dari Kota Kupang yang berjarak hampir 30 kilometer. Di Tablolong tidak ada jaringan penyalur BBM di bawah kontrol pertamina. Hal itu menyebabkan harga pertalite lebih mahal dari standar.

Harga di tingkat pengecer naik setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM akhir pekan lalu. Harga pertalite naik dari sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Harga per liter solar bersubsidi naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800. Selain itu, harga pertamax dari Rp 12.500 per liter jadi Rp 14.500 per liter.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Ikan dijemur di kampung nelayan Desa Tablolong, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hingga Rabu (7/9/2022), nelayan setempat belum mendapatkan informasi mengenai bantuan dari pemerintah setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Harga BBM di kampung itu pun di atas standar yang ditetapkan.

Baca juga: BLT BBM Dinilai Terlalu Kecil

Untuk sekali melaut, lanjut Edy, kapal motor yang ia gunakan memerlukan pertalite hingga 80 liter sehingga uang yang dikeluarkan khusus untuk bahan bakar Rp 960.000. Setelah ditambah biaya operasional lain, seperti oli mesin, makanan, dan umpan, total biaya yang dikeluarkan mendekati Rp 2 juta.

Sementara itu, rata-rata hasil tangkapan yang diperoleh untuk satu kali melaut sebanyak 200 kilogram ikan atau senilai Rp 5 juta dengan harga jual saat ini Rp 25.000 per kilogram. Setelah dikurangi operasional, uang itu kemudian dibagi rata untuk lima pemancing, dan sebagian untuk perawatan kapal.

”Jadi semalaman di laut itu hasil yang didapat satu orang kurang dari Rp 500.000. Andai kata harga minyak tidak mahal, kami bisa dapat tambahan sedikit. Sekarang harga minyak sudah telanjur naik, kami harap bisa dapatkan sesuai dengan harga standar,” ujarnya.

Terkait kompensasi dari pemerintah berupa bantuan langsung tunai BBM, warga setempat belum menerimanya. Mereka berharap bantuan itu segera diturunkan agar dapat meringankan beban mereka akibat kenaikan harga BBM yang diikuti kenaikan harga bahan pokok.

Mereka berharap bantuan itu segera diturunkan agar dapat meringankan beban mereka akibat kenaikan harga BBM yang diikuti kenaikan harga bahan pokok.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, sebagian subsidi BBM dialihkan untuk bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun. BLT ini diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp 150.000 per bulan, dan mulai diberikan pada September hingga Desember mendatang.

KOMPAS

Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, Sabtu (3/9/2022). Jokowi menyatakan, pemerintah harus menaikkan harga bahan bakar minyak akibat dari kenaikan harga minyak dunia dan situasi global.

Pemerintah juga menyiapkan bantuan subsidi upah bernilai Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Bantuan subsidi upah diberikan Rp 600.000 per penerima.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta menggunakan dua persen dari dana transfer umum atau sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek daring, dan untuk nelayan (Kompas, 4/9/2022).

Dikonfirmasi terkait bantuan untuk nelayan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kupang Jack Baok belum merespons. Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi yang dimintai penjelasan terkait langkah pemerintah daerah, juga belum memberi jawaban.

Hingga Rabu ini, baik Pemerintah Provinsi NTT maupun pemerintah di kabupaten/kota belum mengumumkan langkah yang diambil pascakenaikan harga BBM. Kondisi ini berbeda dengan pimpinan sejumlah daerah di Indonesia yang sudah mengambil kebijakan untuk membantu masyarakat seperti lewat bantuan sosial.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Suasana permukiman warga eks Timor Timur di Desa Oebelo, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Senin (16/8/2021). Semua warga di permukiman itu hidup di bawah garis kemiskinan.

Tuti Lawalu, pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Widya Mandiri Kupang, mendorong pemerintah daerah agar peka dan proaktif terhadap kesulitan yang dialami masyarakat. Program bantuan yang diberikan kepada masyarakat nantinya harus tepat sasaran.

”Di daerah lain, pemerintah daerahnya langsung menyiapkan anggaran untuk bantalan sosial. Harusnya di NTT juga seperti itu mengingat banyak sekali masyarakat miskin yang paling terdampak,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin di NTT sebanyak 1.131.620 jiwa atau 20,05 persen dari total jumlah penduduk. Garis kemiskinan yang ditetapkan adalah Rp 460.823 per kapita per hari. Artinya, penduduk miskin NTT adalah mereka yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan.

Baca juga: Kenaikan BBM Perparah Kemiskinan di NTT