Khofifah: Solar untuk Nelayan Aman, Kelangkaan pada Akhir Bulan Diantisipasi

Solar bersubsidi hanya mudah didapatkan di awal bulan. Para nelayan sering mengalami kekurangan stok pada akhir bulan. Pada saat seperti itu, nelayan harus mencari solar di SPBU terdekat yang harganya mahal.

HUMAS PROVINSI JATIM

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat berkunjung di SPDN Brondong, Lamongan, Jatim, Selasa (6/9/2022). Pasokan solar subsidi ke nelayan lancar, tetapi perlu diantisipasi pada akhir bulan agar tidak terjadi kelangkaan

SURABAYA, KOMPAS — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan pasokan dan distribusi solar bersubsidi di wilayahnya aman. Setelah mendengar keluhan nelayan bahwa solar hanya mudah didapat pada awal bulan, pihaknya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan solar bersubsidi tersedia hingga akhir bulan.

Kepastian itu diperoleh setelah mengungunjungi Solar Pack Dealer Nelayan (SPDN) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Brondong Lama dan PPN Brondong (TPI Brondong Baru), Selasa (6/9/2022).

”Meski solar ini kategori PSO (public service obligation), tetapi juga termasuk yang mengalami kenaikan harga dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800. Antrean seperti ini menurut petugas SPDN masih tergolong normal. Sejauh yang kita pantau tadi, stok solar PSO nelayan aman,” ujar Khofifah.

Baca Juga: Harga BBM Subsidi Naik Nelayan Makin Sulit

SPDN Brondong Lama dipenuhi puluhan nelayan setiap hari. Mereka berbaris mengantre untuk mengisi solar ke dalam jeriken. Selanjutnya solar tersebut dibawa ke kapal masing-masing untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar mesin selama para nelayan melaut.

SPDN TPI Brondong Lama menyediakan sebanyak 456 Kiloliter (kl) atau setara dengan 456.000 liter solar subsidi per bulan. Adapun SPDN Brondong Baru menyediakan 296 Kiloliter (kl) atau setara dengan 296.000 liter per bulan. Pada distribusi kali ini tersedia 40 Kiloliter untuk memenuhi kebutuhan nelayan.

HUMAS PROVINSI JATIM

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat berkunjung di SPDN Brondong, Lamongan, Jatim, Selasa (6/9/2022). Pasokan solar subsidi ke nelayan lancar, tetapi perlu diantisipasi pada akhir bulan agar tidak terjadi kelangkaan.

”Ada yang mengambil dalam jeriken ukuran 20 liter, ada yang 30 liter. Tapi, harus dipastikan bahwa semua mengambil solar yang ada di SPDN dengan membawa surat rekomendasi pembelian BBM solar bersubsidi,” kata Khofifah.

Pemprov Jatim bersama Pertamina ingin memastikan ketersediaan solar subsidi pada titik-titik pendistribusian BBM jenis solar PSO, terutama untuk melayani kebutuhan nelayan. Pemprov Jatim juga bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mengawasi kelancaran distribusinya.

”Kami melakukan koordinasi secara intensif bersama Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya serta tim Pertamina. Kepolisian dan TNI dari lini paling bawah dipastikan bersama-sama akan menjaga proses distribusi BBM supaya lancar sampai tujuan,” kata Ketua Umum Muslimat NU ini.

Menteri Sosial RI era Presiden Abdurrahman Wahid itu menambahkan, di PPN Brondong tercatat ada 25 kapal dengan total hasil tangkapan per kapalnya 9,5 ton ikan segar, telah melakukan bongkar muat pada Selasa. Ikan-ikan itu dijual pada tengkulak sesuai harga pasar.

Baca Juga: Kenaikan Harga BBM Kian Memperberat Beban Hidup Nelayan

Menurut tengkulak, kenaikan harga BBM berdampak pada naiknya harga ikan hasil tangkapan nelayan. Salah satunya ikan tongkol yang semula harganya Rp 10.000 per kg menjadi Rp 12.000 per kg. Untuk jenis ikan lainnya, pedagang mengaku belum ada kenaikan harga.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Rasyid Poli (62), nelayan tradisional, menjajakan hasil tangkapannya, Selasa (6/9/2022), di dermaga kawasan bisnis Megamas di tepi Teluk Manado, Sulawesi Utara. Harga ikan yang ia tetapkan tidak berubah sekalipun harga pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.

Hanya di Awal Bulan

Sementara itu, salah seorang nelayan yang ditemui seusai bongkar muat hasil tangkapan, Mukatam (43) mengatakan solar yang digunakan sebagai bahan bakar sering kehabisan. Pengiriman solar ke SPDN juga mengalami keterlambatan. Padahal, kebutuhan kapal besar mencapai 33 drum per bulan.

Mukatam mengatakan solar bersubsidi hanya mudah didapatkan di awal-awal bulan. Dia dan para nelayan lainnya sering mengalami kekurangan stok pada akhir bulan. Pada saat seperti itu, nelayan harus mencari solar di SPBU terdekat yang harganya lebih mahal.

"Kalau akhir bulan habis, kami biasanya ke SPBU. Tentu harganya lebih mahal. Kami berharap stok solar akan terus ada dan distribusinya tidak terhambat lagi,” ujar Mukatam.

Kami berharap stok solar akan terus ada dan distribusinya tidak terhambat lagi. (Mukatam)

Menanggapi keluhan nelayan tersebut, Khofifah langsung berkoordinasi dengan Pertamina Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan ketua kelompok nelayan setempat. Koordinasi itu untuk memastikan kebutuhan riil solar subsidi untuk nelayan. Langkah itu diambil untuk mencegah kelangkaan di akhir bulan.

Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendy mengatakan, merespons kenaikan harga solar subsidi, pihaknya tengah menyiapkan skema bantalan sosial yang mampu menekan dampak ekonomi di masyarakat. Penyiapan skema ini disiapkan secara terukur agar pada proses distribusinya bisa tepat sasaran.

”Kita akan memberikan bantuan sosial yang akan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Menurut rencana, kita akan berikan asuransi untuk BPJS Ketenagakerjaan atau bansos yang lainnya,” katanya.

Jatim merupakan salah satu sentra perikanan nasional. Sektor perikanan menjadi salah satu penopang kinerja perekonomian di Jawa Timur pada masa pandemi Covid-19. Volume ekspor perikanan dan produk turunannya justru tercatat meningkat 17 persen dibandingkan dengan sebelum pandemi. Upaya menggenjot kinerja sektor ini pun terus dilakukan, salah satunya dengan meningkatkan jaminan mutu produk perikanan.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Jatiim nilai ekspor perikanan Jatim pada 2021 mencapai 2.568 miliar dollar AS. Nilai ekspor itu meningkat 17 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya 2.193 miliar dollar AS. Nilai ekspor produk perikanan Jatim terus memiliki tren positif. Hal itu tidak lepas dari dukungan para pelaku usaha, pelaku industri, dan pemerintah, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Baca Juga: Nelayan Butuh Jaminan Pasokan BBM Aman