Kenaikan Harga BBM Semakin Perparah Kemiskinan di NTT
Pada Maret 2022, penduduk miskin di NTT sebanyak 1.131.620 jiwa atau 20,05 persen dari total jumlah penduduk.
Oleh
FRANSISKUS PATI HERIN
·3 menit baca
KUPANG, KOMPAS Kenaikan harga bahan bakar minyak yang berdampak ke sejumlah sektor dinilai semakin memperparah kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Selain terpukul pandemi Covid-19 yang menggelobal, daerah itu kini juga baru berjuang bangkit dari keterpurukan akibat Badai Seroja dan demam babi afrika yang sempat melumpuhkan perekonomian warga.
”Kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) ini seperti pukulan bertubi-tubi yang dialami masyarakat NTT. Masyarakat kembali jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih parah,” kata Leonardus Lelo, anggota DPRD Provinsi NTT dari Fraksi Partai Demokrat, pada Selasa (6/9/2022).
Padahal, menurut dia, dari awal sudah menolak rencana kenaikan harga BBM, tetapi tetap terjadi sehingga perlu langkah terukur untuk mengatasi dampaknya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin di NTT sebanyak 1.131.620 jiwa atau 20,05 persen dari total jumlah penduduk. Garis kemiskinan yang ditetapkan adalah Rp 460.823 per kapita per hari. Artinya, penduduk miskin NTT adalah mereka yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan.
Leonardus memperkirakan, angka itu bakal kembali naik setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM. Harga pertalite naik dari sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.
Harga per liter solar bersubsidi naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800. Selain itu, harga pertamax dari Rp 12.500 per liter jadi Rp 14.500 per liter.
”Dengan kenaikan ini, otomatis nelayan akan kesulitan melaut karena harga BBM naik. Petani juga kesulitan karena harga pupuk pasti naik. Belum lagi yang dialami oleh UMKM (usaha kecil, mikro, dan menengah). Keluhan seperti ini sudah kami dapatkan dari masyarakat bawah,” tuturnya.
Pemberdayaan
Oleh karena itu, ia berharap agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat diperkuat, sedangkan pembanguan infrastruktur skala besar untuk sementara dihentikan. Pemerintah diminta segera memberikan keringanan kredit bagi pelaku UMK dan membuka akses pasar bagi komoditas pertanian dengan harga yang kompetitif.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, bantuan langsung tunai dari pemerintah sebesar Rp 150.000 per bulan untuk mengatasi kenaikan harga BBM dinilai terlalu kecil.
Sebagai contoh, harga beras kualitas medium di Pulau Jawa sekitar Rp 10.000 per kilogram, sedangkan di wilayah terluar di Indonesia timur harganya hampir mendekati Rp 20.000 per kilogram.
Dengan uang BLT Rp 150.000, di Jawa bisa beli 15 kilogram beras, sedangkan di Indonesia Timur mungkin hanya separuhnya. (Tuti Lawalu)
”Dengan uang BLT Rp 150.000, di Jawa bisa beli 15 kilogram beras, sedangkan di Indonesia Timur mungkin hanya separuhnya,” kata Tuti Lawalu, pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Widya Mandiri Kupang (Kompas, 6/9/2022).
Tanggul penahan air sekaligus pembatas wilayah Indonesia dan Timor Leste di Turiskain di Kabupaten Belu, NTT, pada Jumat (8/7/2022). Dua negara itu dibatasi oleh sungai.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia NTT Marianus Krisanto Haukilo mendorong agar pemerintah melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi yang selama ini masih terjadi penyelewengan.
Padahal, BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi lemah.
”Khususnya untuk NTT sebagai provinsi perbatasan, kami minta agar penyaluran BBM dikawal secara ketat karena cenderung terjadi penyelundupan ke luar negeri dan penimbunan BBM bersubsidi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kelangkaan di masyarakat,” katanya.
Penyelundupan dimaksud ke Negara Timor-Leste.
Hingga Selasa petang ini atau empat hari setelah pemerintah pusat mengumumkan kenaikan harga BBM, belum ada respons dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di NTT.
Respons dimaksud berupa jaring pengaman sosial sebagaimana yang dilakukan beberapa daerah lain di Indonesia.