Lebih 60.000 Keluarga Penerima BLT BBM di Kota Bandung Masih Divalidasi
Bantuan langsung tunai sebesar Rp 150.000 per bulan selama 4 bulan bagi keluarga penerima manfaat bakal disalurkan di Kota Bandung. Diperkirakan ada 69.000 penerima yang masih divalidasi datanya agar tepat sasaran.
Oleh
MACHRADIN WAHYUDI RITONGA
·3 menit baca
BANDUNG, KOMPAS — Penyaluran bantuan langsung tunai sebagai respons kenaikan bahan bakar minyak di Kota Bandung masih dalam proses koordinasi antarpihak. Data yang didapatkan masih fluktuatif, tetapi setidaknya lebih dari 60.000 warga bakal mendapatkan bantuan tersebut.
Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Soni Bakhtiyar menyatakan, data penerima bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah pusat ini masih dalam validasi. Namun, jika dirunut dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, setidaknya lebih dari 60.000 warga Kota Bandung masuk dalam pemantauan.
”Terkait data (BLT), kami akan validasi data dan pengecekan. Semua perlu kami koordinasikan karena data masih fluktuatif. Namun, hingga hari ini, data yang diterima itu 69.390 orang dari DTKS,” ujarnya di Bandung, Selasa (6/9/2022).
BLT yang akan dibagikan ini, lanjut Soni, dilakukan dengan sinkronisasi antara Pemkot dengan PT Pos Indonesia dan bank penyalur.Bantuan sebanyak Rp 150.000 per bulan per keluarga penerima manfaat (KPM) akan diberikan dalam kurun September-Desember 2022 ini.
Bantuan tersebut akan diberikan dalam dua tahap, yakni tahap pertama untuk dua bulan pertama dan tahap kedua untuk dua bulan terakhir. Setiap tahapannya, penerima manfaat akan mendapatkan Rp 300.000.
”Mudah-mudahan kalau data sudah fix (tetap), minggu depan sudah proses penyaluran di Kota Bandung, jadi nanti untuk Oktober dibayarkan sekaligus. Jadi, mohon bersabar, jangan sampai datanya tidak valid,” paparnya.
Pengawasan
Adapun pengawasan penyaluran BLT ini, lanjut Soni, akan dilakukan agar tepat sasaran. Petugas kewilayahan hingga tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) diturunkan untuk memastikan mekanisme penyaluran dapat dilaksanakan hingga bantuan sampai ke para penerima manfaat.
Pengawasan ini menjadi perhatian menyeluruh di Jawa Barat. Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan, pihaknya memastikan bantuan langsung tidak berlebihan dan tepat sasaran. Dia berujar, penyaluran bantuan sosial selama pandemi Covid-19 menjadi tolak ukur pemberian tepat sasaran.
“Kami dari pemda akan memastikan BLT tidak ada ekses karena disalurkan langsung lewat Kantor Pos. Kami akan memantau datanya, jangan sampai yang tidak berhak juga mendapatkan,” ujarnya.
Berdasarkan data PT Pos Indonesia, penerima BLT terkait kenaikan BBM kali ini mencapai 2,6 juta. Penyaluran bakal dilakukan melalui kantor pos terdekat di kecamatan, kelurahan atau desa, hingga langsung diantarkan ke rumah untuk penerima dengan kondisi disabilitas, lanjut usia, atau sakit.
Kami akan memantau datanya, jangan sampai yang tidak berhak juga mendapatkan. (Ridwan Kamil)
”Kami mempersiapkan pola dan aturan yang terukur dengan pemeriksaan bertahap. Kami memiliki pengalaman selama Covid-19, melakukan pembersihan data sampai 23 tahap untuk memastikan penerima BLT,” ujarnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Sosial Jabar Dodo Suhendar menyatakan, pihaknya masih fokus untuk penyaluran BLT kepada masyarakat sasaran. Namun, pembahasan terkait bantuan sosial dari sumber lain, seperti anggaran daerah, bakal dibahas dan mengikuti perkembangan.
”Untuk saat ini kami masih fokus penyaluran BLT dari pemerintah pusat ini. Untuk yang bersumber dari anggaran daerah, kemungkinan minggu depan ada perkembangannya,” ujar Dodo.