Warga NTT Tak Persoalkan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Masyarakat NTT tidak persoalkan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Mereka menilai, jika terpaksa dinaikkan, pemerintah sudah mempertimbangkan semua dampak terkaitnya.

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Stasiun pengisian bahan bakar untuk umum di Kota Kupang, Kamis (1/9/2022). Tidak terjadi antrean di SPBU di 15 SPBU di Kota Kupang dan kota-kota kabupaten lain. Jika terpaksa BBM bersubsidi dinaikkan, pemerintah sudah mempertimbangkan dampak baik dan buruknya ke depan.

KUPANG, KOMPAS — Masyarakat Nusa Tenggara Timur tidak mempersoalkan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang diwacanakan pemerintah. Mereka pun tidak melakukan pembelian BBM bersubsidi secara besar-besaran dengan cara antre di setiap satuan pengisian bahan bakar untuk umum. Kebijakan pemerintah itu dinilai telah mempertimbangkan dampaknya bagi bangsa ini. Antrean panjang di tiga SPBU di Lewoleba, Lembata, selama ini harus segera ditangani.

Pengamatan di tiga SPBU dari total 15 SPBU yang ada di Kota Kupang, Kamis (1/9/2022), tidak ada antrean panjang pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi oleh masyarakat. Pengisian BBM dilakukan secara normal, sesuai kebutuhan harian.

Martina (28), petugas pengisian SPBU di Oebobo, Kota Kupang, mengatakan, sejak satu pekan terakhir ini tidak ada aksi memborong BBM oleh masyarakat. Pengisian BBM berlangsung seperti biasa. ”Tidak ada aksi pengisian BBM dari warga yang mencurigakan,” kata Martina.

Ia tidak mempersoalkan mobil mewah yang mengisi BBM bersubsidi. Sampai hari ini, belum ada petunjuk bagaimana melayani pengisian BBM ke kendaraan masyarakat. Semua konsumen dilayani sama, sesuai permintaan.

Harga jual BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan, yakni pertalite 7.650 per liter dan solar Rp 5.150 per liter. ”Pernah ada konsumen mengatakan, mereka justru bayar pajak kendaraan lebih mahal. Mengapa dilarang mengisi BBM bersubsidi,” katanya.

Baca juga: Jika Pemerintah Menaikkan Harga BBM Bersubsidi, Tarif Angkutan di Maumere Pun Naik

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Sebuah mobil mewah sedang mengisi BBM jenis solar bersubsidi di SPBU di Kota Kupang. Hingga saat ini, belum ada ketentuan soal BBM bersubsidi bukan untuk mobil mewah. Pemilik kendaraan mewah pun beralasan, mereka membayar pajak jauh lebih tinggi dibanding bukan kendaraan mewah.

Jokowi itu selalu peduli dengan masyarakat. Jika harga BBM bersubsidi itu naik, tentu sudah ada kajian mengenai dampak baik dan buruknya ke depan

FrediTalan (34), penjual sayur keliling di Kota Kupang mengatakan, tidak panik dengan informasi soal kenaikan BBM bersubsidi itu. Ia percaya, pemerintah tentu mengambil langkah terbaik demi masyarakat dan menyelamatkan ekonomi bangsa ini. Tidak mungkin pemerintah ingin merugikan masyarakat melalui kebijakan itu.

”Saya tidak khawatir dengan informasi itu. Teman-teman yang jual sayur keliling pun sama saja sikap mereka. Padahal, kami lebih membutuhkan BBM bersubsidi untuk berjualan keliling. Dalam sehari saya bisa menghabiskan tiga liter pertalite untuk keliling Kota Kupang, dari pukul 05.00 Wita sampai pukul 11.00 Wita, kemudian disambung pukul 15.00-pukul 17.00 Wita,” kata pria asal Timor Tengah Selatan ini.

Pria dua anak ini percaya, pemerintah tidak akan merugikan masyarakat dengan kebijakan itu. ”Jokowi itu selalu peduli dengan masyarakat. Jika harga BBM bersubsidi itu naik, tentu sudah ada kajian mengenai dampak baik dan buruknya ke depan,” kata mantan mahasiswa semester tiga salah satu perguruan tinggi Kupang ini.

Maria Hingi (20), mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang asal Flores Timur, mengatakan, meski orangtuanya hanya petani biasa, ia tidak mempersoalkan kenaikan itu. Ia juga tidak akan melakukan aksi demo jika ada ajakan dari teman-teman.

Baca juga : TNI-Polri Gagalkan Penyelundupan BBM di Perbatasan RI-Timor Leste

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Tulisan Jalur BBM bersubsidi" di semua SPBU di Kota Kupang ini mulai dipasang sejak adanya wacana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Saat ini kondisi ekonomi bangsa sedang terpuruk. Beberapa negara sedang terancam kolaps, bahkan ada yang sudah kolaps. Kebijakan pemerintah itu tentu baik bagi masyarakat dan bangsa. ”Kalau itu baik bagi bangsa, mengapa dipersoalkan,” katanya.

”Jika sampai ada demo mahasiswa di Kota Kupang terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi itu, bukan murni aspirasi mahasiswa di Kupang. Tentu ada jaringan dari kampus luar NTT yang memanfaatkan situasi itu,” kata Hingi.

Wakil Ketua Komisi D DPRD NTT, yang membidangi anggaran, Viktor Mado, mengatakan, rencana kenaikan harga BBM bersubsidi itu merupakan pilihan terbaik. Pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi, yang begitu mencintai masyarakat, tidak mungkin mengambil kebijakan yang merugikan masyarakat.

Anggota Fraksi PDI-P ini mengatakan, jika ada aksi penolakan, itu sengaja dimanfaatkan pihak tertentu di tengah persiapan menuju Pemilu 2024. Akan tetapi, bagi warga yang sudah mengenal bagaimana kecintaan Presiden Jokowi terhadap masyarakat selama ini, tidak mempersoalkan rencana itu.

Baca juga : Bahan Bakar Minyak Langka di Kupang

KORNELIS KEWA AMA

Pengumuman kehabisan BBM di SPBU Pohon Duri Kota Kupang, Kamis (26/3/2020). SPBU ini biasanya dipadati kendaraan yang hendak bepergian ke Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Malaka, dan Atambua, sejauh 300 km, perbatasan dengan negara Timor Leste.

Section Head Communication Patra Niaga Jatimbalinus Arya Yusa Dwicandra mengatakan, khusus Kota Kupang dan NTT, pada umumnya kuota BBM bersubsidi diprediksi akan habis Oktober 2022. Namun, itu perhitungan akumulatif, selalu dinamis. Jika kuota itu habis, tentu ada tambahan internal, tetapi bukan kuota baru, kecuali kuota itu diterbitkan BPH Migas.

Saat ini, stok BBM di 103 SPBU di NTT relatif stabil dan aman, termasuk kabupaten kepulauan di NTT. Kabupaten Sabu Raijua, misalnya, memiliki kuota BBM jenis pertalite sebanyak 3.352 kiloliter (kl) dan solar 1.042 kl, Lembata 4.128 kl dan solar 2.362 kl, Rote Ndao pertalite 8.564 kl dan solar sebanyak 1.509 kl, serta Kabupaten Alor pertalite 5.421 kl dan solar sebanyak 5.650 kl.

Kuota BBM terbanyak di Kota Kupang, yakni pertalite 58.496 kl dan solar 41.010 kl, menyusul kuota pertalite di Sikka sebanyak 22.792 kl dan solar sebanyak 11.945 kl, serta Sumba Timur sebanyak 22.792 kl dan solar 11.945 kl.

Mengenai antrean panjang setiap hari di tiga SPBU Lembata, Arya mengatakan, sesuai analisis kebutuhan oleh BPH Migas, kuota BBM bersubsidi untuk Lembata sebenarnya cukup. ”Butuh pengawasan internal oleh pemda setempat,” katanya.

Anggota DPRD NTT daerah pemilihan Lembata, Viktor Mado, mengatakan, telah beberapa kali mengusulkan agar pengelola tiga SPBU di Lembata membuka layanan ke konsumen 24 jam untuk menghindari antrean. Namun, hal itu tidak dilakukan.

”Sejumlah keanehan terjadi di Lembata terkait layanan di SPBU ini. Meski antrean kendaraan setiap hari sampai 2 km, penjual pertalite dan solar eceran melimpah di Lewoleba dan di semua kecamatan, dengan harga Rp 35.000 per botol Aqua besar atau 1.500 ml, dan solar dijual Rp 25.000 per botol Aqua,” kata Mado.

Baca juga : Langka, Harga BBM Eceran di Lembata Tembus Rp 50.000 Per Botol

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT Viktor Mado Watun. Ia mengatakan, layanan BBM di Lewoleba, Lembata, perlu diperbaiki. Anggota Fraksi PDI-P ini juga menyoroti soal kemudahan setiap penjual BBM eceran di Lewoleba untuk mendapatkan BBM tanpa antre, sementara masyarakat umum antre BBM di tiga SPBU di daerah itu mulai pukul 05.00 hingga pukul 06.00 Wita setelah SPBU itu ditutup. Untuk mengurangi antrean, SPBU itu harus dibuka 24 jam.

Para penjual BBM eceran begitu mudah mendapatkan 1-2 drum BBM atau setara 200-400 liter BBM per hari tanpa mengantre di SPBU. BBM itu didapatkan saat pembongkaran langsung di Pelabuhan Lewoleba yang berlangsung pada pukul 01.00 Wita- pukul 03.00 Wita.

”Mengapa ada pengecualian itu dan harus dibongkar tengah malam. Alasan cuaca panas itu tidak masuk akal,” kata Mado.

Ia meminta Pertamina membantu mengatasi masalah antrean panjang di tiga SPBU Lewoleba, Lembata, ini. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan keberadaan BBM di Lembata untuk kepentingan pribadi atau lembaga. ”Mengapa BBM harus diangkut dari Larantuka pukul 21.00 Wita sehingga tiba di Lewoleba dini hari,” kata Mado.