Presiden Akan Kunjungi Tanimbar, Lumbung Kemiskinan Ekstrem Tertinggi di Maluku
Joko Widodo akan menjadi presiden kedua yang mengunjungi Tanimbar setelah Soekarno. Daerah dengan kemiskinan ekstrem nomor satu di Maluku itu, 18,76 persen penduduknya miskin ekstrem.
Oleh
FRANSISKUS PATI HERIN
·4 menit baca
SAUMLAKI, KOMPAS — Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengunjungi Saumlaki, ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, pada Jumat (2/9/2022). Sejumlah pihak berharap, kunjungan Presiden kali ini dapat membawa perubahan nyata bagi akselerasi pembangunan di daerah perbatasan itu. Kepulauan Tanimbar merupakan lumbung kemiskinan ekstrem nomor satu di Maluku.
Sebagaimana keterangan pers Humas Pemprov Maluku yang diterima Kompas, Selasa (30/8/2022), sejumlah persiapan sudah dilakukan untuk menyambut kedatangan Presiden bersama rombongan. Sejak Senin kemarin, Gubernur Maluku Murad Ismail dan beberapa pejabat dari forum komunikasi pimpinan daerah sudah berada di Saumlaki.
Menurut rencana, dalam kunjungan ke Saumlaki, Presiden akan meninjau Pasar Oelilit, lokasi Proyek penataan kawasan Musabaqah Tilawatil Quran, lokasi proyek optimalisasi sistem penyediaan air minum Wormomolin, dan rumah susun Pemkab Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Proyek infrastruktur itu dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Selain itu, Presiden juga menyerahkan bantuan minyak goreng kepada peserta Program Keluarga Harapan, memberikan bantuan kepada pedagang kaki lima, dan menyalurkan bantuan tunai untuk modal kerja kepada pedagang di pasar. Presiden kemudian akan meninggalkan Saumlaki pada hari yang sama.
Anton Amarduan (40), warga Saumlaki, mengatakan, kehadiran Presiden sangat bermakna bagi masyarakat di Kepulauan Tanimbar. ”Presiden bisa melihat langsung seperti apa kondisi di sini, harga komoditas warga dan bahan pokok, transportasi, pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, dan infrastruktur lainnya,” ujar Anton.
Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan wilayah terselatan di Provinsi Maluku dengan pulau terluar adalah Selaru yang berbatasan langsung dengan negara Australia. Sebagai daerah kepulauan, masalah klasik yang sering terjadi di sana adalah tidak memadainya pelayanan kesehatan di pulau-pulau kecil.
Warga yang sakit harus diangkut dengan perahu motor nelayan ke ibu kota kabupaten. Namun, minimnya fasilitas kesehatan di kabupaten membuat pasien harus diangkut lagi dengan kapal ke Ambon, ibu kota provinsi. Pasien harus menunggu kapal, yang tidak tersedia setiap hari. Selanjutnya, saat mengikuti pelayaran selama berhari-hari. Banyak pasien meninggal dalam perjalanan.
Banyak petugas kesehatan tidak mau bertugas di pulau-pulau. Mereka lebih memilih di kota. Padahal, mereka digaji oleh negara. (Anton Amarduan)
”Padahal, pelayanan kesehatan harus menjadi yang utama. Mengapa tidak hadirkan fasilitas kesehatan yang lengkap? Juga yang penting adalah banyak petugas kesehatan tidak mau bertugas di pulau-pulau. Mereka lebih memilih di kota. Padahal, mereka digaji oleh negara,” kata Anton dengan nada kesal.
Sementara itu, Anos Yeremias, anggota DPRD Provinsi Maluku, mengatakan, kunjungan Presiden ke Kepulauan Tanimbar menjadi momentum untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam memerangi kemiskinan. Kepulauan Tanimbar menempati urutan pertama lumbung kemiskinan ekstrem di Maluku.
Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2021, total penduduk miskin ekstrem di Maluku sebanyak 97.747 jiwa. Dari jumlah itu, Kepulauan Tanimbar mendudukkan urutan pertama dengan 21.270 jiwa atau 18,76 persen dari jumlah penduduk. Berikutnya adalah Kabupaten Maluku Tenggara 13.660 jiwa atau 13,65 persen dan Maluku Tengah 39.400 jiwa atau 10,53 persen.
Kemiskinan ekstrem berpatokan pada standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem itu adalah mereka yang pengeluarannya di bawah 1,9 dollar AS per kapita per hari. Standar ini lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan yang digunakan BPS, yakni 2,5 dollar AS per kapita per hari.
Catatan Kompas, Jokowi akan menjadi presiden kedua Indonesia yang mengunjungi Saumlaki. Sebelumnya, pada 4 November 1958, Kapal Mangkara dan Djadayat yang dikawal oleh sejumlah kapal perang merapat di Saumlaki. Kedatangan kapal itu dalam rangka kunjungan presiden pertama Indonesia, Soekarno.
Saat itu, Soekarno membawa serta sejumlah duta besar negara sahabat, seperti Duta Besar Persatuan Negara Arab, Republik Rakyat China, Filipina, Pakistan, Turki, Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Uni Soviet, Hongaria, dan Irak. Ikut pula wartawan luar negeri dari AS, Uni Soviet, China, dan juga wartawan dalam negeri.
Untuk mengenangkan Soekarno, di Saumlaki berdiri patung Soekarno. Patung itu diresmikan oleh mendiang Tjahjo Kumolo pada 2015 saat dirinya menjabat Menteri Dalam Negeri.
Selanjutnya, tepat 52 tahun kemudian, Saumlaki dikunjungi oleh Wakil Presiden Boediono pada 5-6 November 2010. Boediono merupakan wakil presiden ke-11 pada periode 2009-2014.