Dibayangi Kenaikan Harga, Pasokan dan Stok BBM Bersubsidi di Sumbar Lancar
Pasokan dan stok bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di Sumatera Barat relatif lancar di tengah bayang-bayang rencana kenaikan harga.
PADANG, KOMPAS — Pasokan dan stok bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di Sumatera Barat relatif lancar di tengah bayang-bayang rencana kenaikan harga. Pertamina menjamin pasokan dan stok BMM jenis pertalite dan biosolar itu di Sumbar tetap tersedia.
Di sejumlah SPBU di Kota Padang, Sumbar, Selasa (23/8/2022) siang, stok pertalite dan biosolar tetap ada. Antrean pembeli masih relatif normal. Adapun pengawas SPBU mengaku pasokan BBM bersubsidi tersebut lancar dan stok hampir tidak pernah kosong.
”Beberapa pekan belakangan, pasokan BBM bersubsidi aman, stok tidak pernah terputus. Berapa kebutuhan kami terus dikirim,” kata Deka Putra, pengawas SPBU Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Selasa.
Baca juga : Wapres Amin: Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Masih dalam Tahap Penggodokan
Deka menyebut, permintaan SPBU ini kepada pemasok untuk pertalite sebanyak 16-32 kiloliter (kl) per hari, sedangkan biosolar 8-16 kl per hari.
Menurut dia, wacana kenaikan harga BBM bersubsidi belum berdampak pada peningkatan pembelian BBM bersubsidi. Angka penjualan masih normal. Angka penjualan pertalite pada hari normal, misalnya, sebanyak 10-12 kl per hari.
Hal serupa diungkapkan oleh asisten pengawas SPBU Jati, Muhammad Fadhil. Pasokan dan stok pertalite dan biosolar di SPBU yang berada di Kecamatan Padang Timur ini relatif lancar.
Fadhil menjelaskan, permintaan SPBU kepada pemasok setiap hari terdiri dari pertalite sebanyak 16 kl dan biosolar sebanyak 8 kl. Adapun angka penjualan pada hari normal untuk pertalite sebanyak 15-16 kl per hari dan biosolar 5-8 kl per hari.
”Kami minta pasokan setiap hari. Pasokan masih lancar. Kadang-kadang saja tidak dikirim sehari. Namun, stok tetap ada, tidak sampai terputus,” kata Fadhil. Sementara itu, angka penjualan di tengah bayang-bayang kenaikan harga BBM bersubsidi itu masih normal.
Vino (36), pengemudi ojek daring, mengatakan, stok pertalite di SPBU tetap ada meskipun gampang-gampang susah. Kadang warga Padang Timur ini kesulitan membeli karena antrean panjang, terutama saat ada pembeli menggunakan jeriken.
Baca juga : Stabilitas Negara Jadi Pertimbangan dalam Penyesuaian Harga
Sementara itu, terkait wacana kenaikan harga BBM bersubsidi, ia meminta pemerintah memikirkannya kembali. Pasalnya, hal tersebut akan menyusahkan masyarakat, termasuk pengemudi ojek daring. Apalagi, saat ini pesanan pelanggan masih sepi pascapandemi Covid-19 karena ongkos atau biaya pesanan juga naik.
”Saya berharap pemerintah pikir-pikir lagi. Keuangan orang anjlok semua. Kalau (harga) pertalite naik, ongkos ojek daring akan semakin tinggi. Orang akan pikir-pikir menggunakan ojek daring. Sekarang saja, pendapatan saya cuma cukup untuk beli minyak dan makan, tidak bisa untuk menabung,” tutur Vino.
Abdul Hamid Fadsri (24), pengemudi taksi daring, juga mengatakan, tiga pekan lalu memang susah mencari pertalite. Walakin, sekarang pertalite sudah mudah didapat. ”Sekarang masih mudah dapat pertalite,” katanya.
Adapun terkait wacana kenaikan harga BBM bersubsidi, Hamid berharap pemerintah berpikir ulang karena hal ini berdampak besar pada masyarakat. Alih-alih menaikkan harga, ia menyarankan pemerintah memperketat pengawasan penggunaan BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
Jamin pasokan
Pejabat Sementara Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara Agustiawan mengatakan, Pertamina memastikan ketahanan pasokan biosolar dan pertalite cukup untuk memenuhi kebutuhan di Sumbar.
”Kami terus berkoordinasi dan memantau penyaluran BBM di lapangan. Kami pastikan penyaluran BBM bagi masyarakat di Sumbar berjalan dengan lancar dan aman,” kata Agustiawan dalam siaran pers, Selasa.
Agustiawan melanjutkan, Pertamina mencatat terjadi peningkatan konsumsi biosolar dan pertalite. Kenaikan permintaan dipicu meningkatnya mobilitas masyarakat dan membaiknya kondisi pandemi Covid-19.
Data Pertamina menyebutkan, hingga Juli 2022, konsumsi biosolar di Sumbar sudah mencapai 65 persen dari total kuota penyaluran tahunan. Rata-rata konsumsi harian biosolar di provinsi ini mencapai 1.244 kl per hari. Angka itu meningkat dibandingkan Juli 2021, yang mencapai 1.164 kl per hari.
Kalau pertalite naik, ongkos ojek daring akan semakin tinggi.
Sementara itu, untuk Pertalite, hingga Juli 2022, konsumsinya mencapai 76 persen dari total kuota penyaluran tahunan. Rata-rata konsumsi harian di Sumbar sebanyak 1.838 kl per hari, meningkat dibandingkan Juli 2021 yang mencapai 1.503 kl per hari.
Pertamina, kata Agustiawan, senantiasa memastikan suplai BBM berjalan baik seiring dengan adanya peningkatan kegiatan ekonomi di Sumbar. Edukasi dan sosialisasi penggunaan BBM tepat sasaran dan sesuai peruntukan terus digalakkan.
Terhadap pengawasan, Pertamina bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan pemangku kebijakan terkait. Masyarakat pun diminta membeli BBM sesuai peruntukan dan spesifikasi kendaraan. ”Sehingga BBM subsidi dapat diakses oleh masyarakat yang benar-benar berhak sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Selain sanksi pidana dari aparat penegak hukum, tambah Agustiawan, Pertamina telah mengatur sanksi bagi lembaga penyalur yang terbukti menjual/menyalahgunakan BBM bersubsidi. Sanksinya berupa skorsing pemberhentian penyaluran produk subsidi sesuai dengan rentang waktu tertentu hingga pemutusan kerja sama.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga BBM guna mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi. Beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi tengah dihitung dan dipersiapkan dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat (Kompas.id, 22/8/2022).
”Tapi, untuk diketahui, harga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibandingkan dengan (harga BBM di) mayoritas negara di dunia. Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume. Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data akurat sebelum pembatasan diterapkan,” kata Luhut melalui keterangan resmi, Minggu (21/8/2022).
Ia menambahkan, pemerintah akan menghitung rencana ini dengan sangat hati-hati karena perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan pemulihan ekonomi. Hal tersebut dirasa penting guna tetap menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global.
Tingginya harga minyak mentah dunia kian melebarkan gap antara harga keekonomian dan harga jual pertalite serta solar. Hal itu ikut mendongkrak kenaikan anggaran subsidi dan kompensasi energi. Hingga kini, APBN 2022 menanggung anggaran subsidi dan kompensasi energi Rp 502 triliun. Tanpa penyesuaian kebijakan, jumlahnya bisa meningkat hingga lebih dari Rp 550 triliun pada akhir 2022.