Petani Cirebon Kekurangan 6.000 Ton Pupuk Bersubsidi
Petani di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kekurangan 6.000 ton pupuk bersubsidi jenis natrium, fosfat, kalium, atau NPK. Petani pun berharap pemerintah menambah alokasi pupuk bersubsidi untuk musim tanam gadu.
Oleh
ABDULLAH FIKRI ASHRI
·3 menit baca
KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI
Petani mengecek padi di Desa Dawuan, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (22/8/2022).
CIREBON, KOMPAS — Di tengah target peningkatan produksi, petani di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kekurangan 6.000 ton pupuk bersubsidi jenis natrium, fosfat, kalium, atau NPK. Petani pun berharap pemerintah menambah alokasi pupuk bersubsidi untuk musim tanam gadu.
Jojo Sumarjo (43), petani asal Desa Wanakaya, Kecamatan Gunung Jati, mengeluhkan minimnya jatah pupuk bersubsidi jenis NPK. ”Saya hanya dapat 1,5 kuintal pupuk NPK subsidi. Padahal, kebutuhannya 2,5 kuintal. Baru tahun ini alokasinya dikurangi,” katanya, Senin (22/8/2022).
Keterbatasan pupuk bersubsidi membuatnya tidak memupuk padinya saat berusia 35 hari. Ia juga sempat membeli pupuk nonsubsidi ukuran 25 kilogram dengan harga sekitar Rp 10.000 per kg. Harga itu sekitar empat kali lipat dibandingkan dengan harga pupuk subsidi NPK, yakni Rp 2.300 per kg. ”Saya enggak sanggup kalau beli banyak pupuk nonsubsidi,” ucap Jojo.
Dengan harga pupuk NPK nonsubsidi, petani bisa menghabiskan hingga Rp 2,5 juta untuk lahan sehektar. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pupuk bersubsidi jenis serupa, yakni seharga Rp 575.000 per hektar.
Akibat kekurangan pupuk NPK, pertumbuhan padinya terhambat. Saat musim tanam rendeng atau awal tahun, misalnya, ia hanya memanen sekitar 5 ton gabah kering panen (GKP) dari sawah 1 hektar. Padahal, produksi padi dengan luas lahan serupa berkisar 6-7 ton GKP.
Panen musim tanam kedua bulan ini, Jojo mendapatkan sekitar 6 ton GKP. ”Hasil panen sekarang naik sedikit karena agak kering, kemarau. Yang saya khawatirkan, musim tanam gadu (Oktober) nanti. Kalau alokasi pupuk subsidi masih sedikit, pasti hasilnya kurang lagi,” ujarnya.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Cirebon Kuryadi mengatakan, kekurangan pupuk bersubsidi merupakan ironi di tengah tuntutan pemerintah agar petani meningkatkan produksi. Di Cirebon, lanjutnya, target tanam padi tahun ini mencapai sekitar 122.000 hektar.
Demi menggapai rencana itu, petani melalui rencana definitif kebutuhan kelompok membutuhkan 37.252 ton pupuk NPK bersubsidi. Akan tetapi, alokasi dari pemerintah hanya 44,8 persen atau 16.689 ton. Hingga kini, menurut Kuryadi, serapan pupuk NPK bersubsidi berkisar 80 persen.
KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI
Ketua KTNA Kabupaten Cirebon Kuryadi.
Oleh karena itu, pihaknya telah mengajukan tambahan kuota 6.000 ton pupuk NPK subsidi kepada pemerintah pusat melalui Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Dinas terkait juga sudah mengirim permintaan tambahan alokasi pupuk subsidi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Juni lalu.
”Sampai sekarang, belum ada jawaban. Kalau enggak ada tambahan, produksi akan berkurang. Kalau petani diminta beli pupuk nonsubsidi, ya, menjerit,” ujar Kuryadi. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan dinas terkait dan produsen pupuk agar menambah alokasi pupuk subsidi.
Sebagai salah satu sentra produksi beras, lanjut Kuryadi, Cirebon seharusnya mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi. Dalam setahun, Cirebon mampu memproduksi 350.000 ton beras. Padahal, kebutuhan beras di daerah berpenduduk 2,2 juta jiwa itu kurang dari 200.000 ton.
Sebelumnya, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian Dedi Nursyamsi menyatakan, kebutuhan pupuk bersubsidi sekitar 24 juta ton per tahun. Namun, anggaran pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar 9 juta ton per tahun (Kompas, 16/7/2022).
KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI
Petani mengangkut gabah hasil panen di Desa Wanakaya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (22/8/2022).