Ketiadaan Kartu Tani Hambat Petani Kecil Beli Pupuk Bersubsidi

Para petani di Kota Tegal, Jateng, yang tidak punya kartu tani, kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Mereka terpaksa membeli pupuk bersubsidi dengan kartu milik petani lain.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Buruh tani bersiap memanen padi di Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jateng, Minggu (19/6/2022).

TEGAL, KOMPAS — Sejumlah petani kecil di Kota Tegal, Jawa Tengah, mengeluhkan sulit mendapatkan pupuk bersubsidi lantaran mereka tidak mendapatkan kartu tani. Untuk mengatasi hal itu, mereka terpaksa membeli pupuk bersubsidi dengan cara menumpang di kartu tani milik petani lain.

Kartu tani diluncurkan pemerintah untuk mengefisienkan pendistribusian pupuk bersubsidi kepada para petani kecil yang berhak. Berbekal kartu tani, para petani bisa mendapatkan pupuk dengan harga murah di toko-toko yang ditunjuk pemerintah. Setiap petani mendapatkan alokasi pupuk yang berbeda-beda, disesuaikan dengan luasan lahannya.

Pada tahun 2021, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Akur Tani Jaya Kota Tegal Asmawi telah mengajukan kepada pemerintah agar 200 anggotanya bisa mendapatkan kartu tani. Namun, hingga kini, baru ada sekitar 80 orang atau 40 persen yang sudah mendapatkan kartu tani. Kondisi tersebut membuat para petani kecil itu kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Sejumlah siasat ditempuh, salah satunya dengan cara menumpang di kartu tani milik petani lain. ”Mereka terpaksa (menumpang) karena tidak punya cukup uang untuk membeli pupuk nonsubsidi yang harganya mahal,” kata Asmawi, Senin (22/8/2022).

Rata-rata harga pupuk bersubsidi di Kota Tegal masih di bawah harga eceran tertinggi (HET). Pupuk jenis urea, misalnya, harganya Rp 2.200 per kilogram, lebih rendah dari HET sebesar Rp 2.250 per kg. Sementara itu, harga pupuk NPK sekitar Rp 2.250 per kg, lebih murah dari HET sebesar Rp 2.300 per kg. Adapun harga pupuk nonsubsidi untuk urea sekitar Rp 10.000 per kg dan harga pupuk nonsubsidi NPK sekitar Rp 11.700 per kg.

Namun, membeli pupuk dengan cara menumpang di kartu tani orang lain menimbulkan persoalan baru. Petani yang tadinya mendapatkan alokasi pupuk sesuai kebutuhan jadi tidak bisa mendapatkan pupuk penuh karena harus berbagi dengan petani yang menumpang. Mau tak mau, kekurangan pupuk ditambal dengan cara membeli pupuk nonsubsidi yang harganya lebih mahal.

Yang belum punya (kartu tani), tetapi namanya sudah tercatat di RDKK, akan kami layani secara manual.

”Kami berharap supaya para petani kecil yang berhak segera mendapatkan kartu taninya. Ini demi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan masyarakat,” ujar Asmawi.

Sementara itu, di Kabupaten Tegal, belum ada keluhan terkait kartu tani. Hingga kini, ada 85.951 petani yang namanya terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Petani kecil yang belum memiliki kartu tani karena kartunya belum tercetak akan tetap dilayani. Syaratnya, nama mereka tercatat dalam RDKK.

”Yang belum punya (kartu tani), tetapi namanya sudah tercatat di RDKK, akan kami layani secara manual. Kalau namanya belum tercatat di RDKK, masih ada kesempatan untuk mengurus. Pengurusannya bisa lewat gapoktan,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal Toto Subandriyo.

Tahun ini, Kabupaten Tegal mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 44.354 ton. Jumlah itu terdiri dari urea sebanyak 23.359 ton, SP-36 sekitar 820 ton, ZA sebanyak 1.101 ton, NPK sekitar 10.969 ton, organik granul sebanyak 8.105 ton, dan organik cair sejumlah 3.000 liter.

Baca juga: Pupuk Bersubsidi Dibatasi Hanya untuk Urea dan NPK

Jumlah itu masih lebih sedikit dari yang diusulkan, yakni sebesar 31.230 ton untuk urea, sekitar 913 ton untuk SP-36, sebanyak 1.135 ton untuk ZA, sejumlah 31.861 ton untuk NPK, sebanyak 19.219 ton untuk organik granul, dan 123.550 liter organik cair.

”Kemungkinan masih akan ada penambahan penyaluran pupuk subsidi dari pemerintah. Untuk sementara, mungkin bisa ditambah pakai pupuk nonsubsidi atau pupuk organik yang bisa dibuat sendiri,” ucap Toto.

DHANANG DAVID

Truk mengangkut puluhan karung pupuk bersubsidi dari Gudang Lini III Indramayu ke salah satu kios distributor di Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Jabar, Kamis (9/12/2021).

Sesuai HET

Sama dengan di Kabupaten Tegal, di Kabupaten Grobogan juga tidak ada keluhan dari petani terkait pupuk subsidi. Di wilayah itu, pupuk subsidi mudah didapatkan. Harganya juga masih sesuai dengan HET yang ditentukan pemerintah, yakni urea sekitar Rp 2.250 per kg dan NPK sebesar Rp 2.300 per kg.

”Sejak awal tahun, harga pupuk belum naik, masih sama. Mendekati masa pemupukan, kadang-kadang stoknya menipis. Hal itu membuat sebagian petani akhirnya beli yang nonsubsidi. Tetapi, itu tidak jadi kendala yang berarti di Grobogan,” ujar Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Jateng Hardiono.

Baca juga: Tak Ada Pupuk Subsidi, Petani Tinggalkan Padi

Sementara itu, harga gabah kering di tingkat petani meningkat sebulan terakhir. Sebelumnya, harga gabah kering di Grobogan sebesar Rp 5.200 per kg. Kini, harganya mencapai 5.500 per kg. Kenaikan juga terjadi pada harga beras. Sebelumnya, rata-rata harga beras di Grobogan sekitar Rp 8.000 per kg. Namun, sebulan terakhir, harga merangkak menjadi Rp 8.200-Rp 8.300 per kg.

”Kenaikan harga gabah dan beras ini tidak hanya di Grobogan, tetapi juga di daerah-daerah lain di Jateng. Kemungkinan, hal ini terjadi karena banyak beras petani yang terserap dalam program Bantuan Pangan Non-tunai,” kata Hardiono.