Bagikan Bantuan PKH, Presiden Berpesan untuk Tambahan Modal Usaha
Presiden Joko Widodo membagikan sejumlah bantuan sosial, terutama Program Keluarga Harapan atau PKH, kepada masyarakat di Surabaya. Dia berpesan agar bantuan itu digunakan sebagai tambahan modal usaha.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·4 menit baca
KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI
Presiden Joko Widodo saat berkunjung di Pasar Pucang Anom, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (21/8/2022).
SURABAYA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo membagikan sejumlah bantuan sosial, terutama terkait Program Keluarga Harapan, kepada masyarakat di Surabaya, Jawa Timur. Dia berpesan agar bantuan itu digunakan sebagai tambahan modal usaha.
”Uang ini yang Rp 1,2 juta untuk tambahan modal usaha atau modal kerja. Tidak boleh untuk beli handphone, tidak boleh untuk beli baju baru. Yang bansos Rp 300.000 silakan dibelikan sembako, untuk minyak goreng dan lain-lain,” ujar Presiden, Minggu (21/8/2022).
Dalam kunjungan kerjanya di Jawa Timur, Presiden Joko Widodo yang didampingi Ibu Negara Iriana mengunjungi Pasar Pucang Anom, Surabaya. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turut mendampingi Presiden.
Di pasar tradisional yang memiliki sekitar 750 pedagang itu, Presiden dan Ibu Negara menyerahkan sejumlah bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Total jumlah KPM yang menerima bantuan sebanyak 130 keluarga, tetapi yang menerima secara simbolis langsung dari Presiden sebanyak 10 keluarga.
KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI
Presiden Joko Widodo saat berkunjung di Pasar Pucang Anom, Surabaya, Minggu (21/8/2022).
Dari 130 penerima bantuan itu, rinciannya adalah 100 KPM penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), 20 KPM penerima program bantuan atensi berupa modal usaha, dan 10 KPM penerima program bantuan modal kerja.
Sutini, penerima berusia sekitar 60 tahun, mengaku senang menerima bantuan PKH dan BPNT. Total nilai bantuan yang diterimanya sebesar Rp 1,5 juta. Dia berjanji akan menggunakannya untuk menambah modal usaha penjualan elpiji dan air minum kemasan galon. ”Uangnya mau dipakai untuk membeli tabung elpiji dan galon untuk menambah modal usaha,” ujarnya.
Dengan membuka usaha penjualan air minum kemasan galon dan elpiji, dia mengaku mampu menghidupi tiga anaknya setelah suaminya meninggal. Selain memenuhi kebutuhan pangan dan pakaian, dia juga berhasil menyekolahkan anak sampai jenjang perguruan tinggi.
Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Anna Fajriatin mengatakan, sebanyak 100 bantuan PKH dan BPNT yang didistribusikan oleh Presiden Jokowi tersebut beririsan. Artinya, keluarga penerima manfaat PKH juga menerima manfaat BPNT. Adapun besarnya nilai BPNT Rp 300.000 per keluarga per bulan, sedangkan nilai PKH yang diterima setiap keluarga sangat beragam.
Menurut Anna, total jumlah penerima PKH di Surabaya tahun ini sebanyak 45.000 KPM, sedangkan jumlah penerima BPNT sebanyak 85.000 KPM. Penyaluran PKH saat ini memasuki tahap ketiga dengan realisasi sebesar 30-40 persen. ”Realisasi penyaluran terus bertambah setiap hari. Bahkan, ada upaya percepatan penyaluran PKH yang dilakukan oleh bank himbara dan pihak kecamatan di Surabaya,” katanya.
Penyaluran PKH tahap pertama untuk periode Januari sampai Maret dan penyaluran bantuan tahap kedua untuk periode April sampai Juni 2022 sudah tuntas. Penyaluran PKH tahap ketiga untuk periode Juli sampai September baru terealisasi 30-40 persen dari target. Meski demikian, dia optimistis penyaluran bantuan secara keseluruhan bisa selesai sesuai dengan jadwal atau sebelum dimulainya penyaluran tahap keempat.
Menurut Anna, tantangan penyaluran PKH, antara lain, data penerima sangat dinamis. Artinya, penerima PKH tahap pertama dan kedua belum tentu menjadi penerima bantuan pada saat penyaluran tahap ketiga. Hal itu karena ada proses seleksi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial sebelum memulai tahap penyaluran bantuan.
Seleksi penerima PKH didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh Kemensos. Seiring berjalannya waktu, banyak penerima PKH yang kondisi ekonominya membaik sehingga mereka naik kelas dari masyarakat penghasilan rendah (MBR) menjadi masyarakat yang mampu.
KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI
Ratusan warga berjubel menunggu kedatangan Presiden Joko Widodo di Pasar Pucang Anom, Surabaya, Minggu (21/8/2022).
”Dengan menerima bantuan sosial, masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun, pada saat bersamaan, mereka juga diharapkan bisa berkembang. Oleh karena itulah, ada bantuan atensi berupa modal kerja atau modal usaha,” ucap Anna.
Pemkot Surabaya telah menyusun program padat karya untuk memandirikan kelompok MBR agar mereka tidak terus bergantung pada bantuan sosial. Pada saat bersamaan, Kemensos juga menggulirkan program usaha ekonomi agar masyarakat bisa meningkatkan penghasilannya.
Direktur Jaminan Sosial Kemensos Heri Kris Sritanto mengatakan, penyaluran PKH secara nasional telah mencapai 100 persen pada tahap ketiga ini. Namun, pencairan dana bantuan itu sebesar 91 persen sehingga masih perlu dorongan dari sejumlah pihak, termasuk pemerintah daerah.
”Pencairan dana bantuan sosial ini perlu dipacu agar bisa segera dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat produktif,” ujar Heri. Berdasarkan data Kemensos, jumlah penerima PKH secara nasional sebanyak 9,7 juta KPM dengan besaran nilai yang disalurkan mencapai Rp 6,9 triliun per tahap atau setiap tiga bulan.
