Atlet disabilitas di Jambi mempertanyakan alokasi anggaran Pemprov Jambi hanya Rp 450 juta. Nilainya hanya 6 persen dari alokasi anggaran untuk atlet nondisabilitas.
Oleh
IRMA TAMBUNAN
·3 menit baca
JAMBI, KOMPAS — Anggaran daerah menciut di tengah meroketnya prestasi yang telah diukir atlet disabilitas di Jambi. Para atlet pun berunjuk rasa menolak diskriminasi.
Unjuk rasa berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Jumat (19/8/2022). ”Kami menolak diskriminasi anggaran terhadap NPC (National Paralympic Committee),” ujar M Usman, pelatih dan juga pengurus NPC Provinsi Jambi.
Para atlet mempertanyakan alokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jambi untuk atlet disabilitas hanya Rp 450 juta. Nilai tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dngan anggaran tahun ini Rp 900 juta atau anggaran pada 2021 yang sebesar Rp 10 miliar.
Selain anjlok, nilai anggaran tahun 2023 untuk atlet disabilitas hanya 6 persen dari nilai anggaran yang dialokasikan pemprov untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jambi sebesar Rp 7,5 miliar.
”Karena itu, kami meminta Pemprov Jambi menambah alokasi agar tidak terjadi ketimpangan antara atlet KONI dan atlet paralimpik,” lanjutnya.
Menurut Usman, NPC Jambi telah mencetak prestasi pada Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) di Papua lalu dengan perolehan 9 emas, 12 perak, dan 13 perunggu, menduduki peringkat ke-12. Itu dinilainya jauh lebih baik dibandingkan dengan prestasi atlet nondisabilitas pada PON di Papua. Kontingen KONI Jambi memperoleh 6 emas, 10 perak, dan 13 perunggu, menempati peringkat ke-18.
Pada Peparnas XVII di Sumatera Utara-Aceh, atlet disabilitas juga dibebani target untuk membawa kontingen Jambi mencapai peringkat 10 besar. ”Bagaimana target ini bisa tercapai jika anggarannya tidak memadai?” ungkapnya.
Bagaimana target ini bisa tercapai jika anggarannya tidak memadai? (M Usman)
Dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2023, alokasi anggaran untuk NPC hanya Rp 450 juta.
Pengurus NPC Provinsi Jambi telah menemui dan berkomunikasi dengan Gubernur Jambi Al Haris, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, serta Ketua Komisi IV, Ketua Badan Anggaran, dan Ketua DPRD Provinsi Jambi untuk menyampaikan permohonan penambahan anggaran. Namun, hingga sidang paripurna pengesahan KUA-PPAS dilaksanakan, anggaran untuk NPC Provinsi Jambi tak kunjung bertambah.
Atlet peraih medali emas pada cabang atletik di Peparnas Papua, Suharto, menyebut pemerintah berkali-kali menyatakan komitmennya untuk memberikan perlindungan bagi kalangan disabilitas, termasuk mewujudkan kesetaraan perlakuan warga disabilitas. Pemerintah ingin meniadakan diskriminasi kebijakan dan perlakuan terhadap warga disabilitas. ”Nyatanya, diskriminasi masih saja terjadi,” katanya.
Ia pun menceritakan, diskriminasi itu tampak pada kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi saat mempersiapkan kontingen atlet yang akan bertanding di PON dan Peparnas Papua tahun 2021. Dalam rangkaian pemusatan latihan daerah (pelatda), atlet KONI ditempatkan menginap di hotel, sedangkan atlet disabilitas tidak difasilitasi inap hotel. Akhirnya, pengurus NPC mencarikan kontrakan sederhana bagi para atlet.
”Bahkan, tidak ada anggaran makanan untuk para atlet disabilitas,” tambah Suharto.
Untuk menyiasatinya, pengurus NPC iuran dana untuk memasakkan lauk makan siang dan makan malam. Atlet lalu memasak nasi sendiri. Karena keterbatasan anggaran ini, tidak ada penyiapan sarapan untuk para atlet.
Dalam aksi itu, tak satu pun anggota DPRD Provinsi Jambi menemui atlet. Audiensi yang sebelumnya telah dijadwalkan juga tak jadi terlaksana. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Agus Pirngadi yang dihubungi melalui sambungan telepon ataupun pesan Whatsapp tidak merespons.