MA Tetap Bebaskan Dekan FISIP Unri Nonaktif dari Tuduhan Pelecehan Seksual

Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum dalam kasus pelecehan seksual dengan terdakwa Syafri Harto.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Warga yang tergabung dalam Forum Keadilan Perempuan mengikuti unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (8/3). Aksi dalam rangka Hari Perempuan Internasional tersebut untuk menolak segala bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan.

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Agung menguatkan putusan bebas terhadap Dekan FISIP Universitas Riau nonaktif Syafri Harto yang didakwa melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswanya. Majelis hakim MA menolak kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus tersebut.

Dikutip dari laman resmi MA, Kamis (11/8/2022), perkara yang diregister dengan nomor 786 K/id/2022 tersebut diadili oleh majelis kasasi yang diketuai oleh Sri Murwahyuni dengan hakim anggota Prim Haryadi dan Gazalba Saleh. Perkara tersebut masuk ke MA pada 21 Juni lalu dan diputus pada 9 Agustus 2022.

”Tolak,” demikian bunyi amar putusannya.

Juru bicara MA, Andi Samsan Nganro, belum merespons dihubungi untuk meminta penjelasan mengenai pertimbangan dalam putusan tersebut.

KOMPAS

Hakim memvonis bebas Dekan FISIP Universitas Negeri Riau nonaktif Syafri Harto dalam kasus dugaan pencabulan mahasiswi saat bimbingan skripsi. Vonis dibacakan pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau, Rabu (30/3/2022).

Sebelumnya pada Maret lalu, Pengadilan Negeri Pekanbaru memutus bebas Syafri Harto dari segala tuduhan. Syafri dinilai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap L, salah satu mahasiswanya pada saat melakukan bimbingan skripsi. Majelis hakim memerintahkan agar Syafri dikeluarkan dari tahanan dan dipulihkan martabat serta nama baiknya.

Baca juga: Dekan FISIP Unri Nonaktif Divonis Bebas atas Kasus Pelecehan Seksual

Syafri semula ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Riau pada 18 November 2021. Ia dijerat dengan Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan/atau Pasal 294 Ayat (2) Huruf e KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Petugas membawa pataka stop pelecehan dan kekerasan seksual, Rabu (29/6/2022), di Stasiun Cirebon, Jawa Barat. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 3 Cirebon menggelar kampanye itu untuk mencegah kasus kekerasan dan pelecehan seksual di stasiun serta kereta.

Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Hibnu Nugroho, putusan bebas dari majelis hakim sebenarnya sudah otomatis memulihkan nama baik dan harkat martabat dari seorang terdakwa. Ini berlaku dalam semua putusan bebas.

Baca juga: Diduga Melecehkan Mahasiswi, Dekan FISIP Unri Jadi Tersangka

Namun, apabila yang bersangkutan ingin mengajukan ganti kerugian atas apa yang dialaminya, menurut Hibnu, pihak terdakwa dapat mengajukan gugatan perdata. Penggugat dapat meminta ganti kerugian atas hal-hal yang dialami.