KPU Bali Mulai Petakan Potensi Kerawanan Distribusi Logistik Pemilu 2024

Menyongsong Pemilu 2024, KPU Provinsi Bali mulai memetakan potensi hambatan dan kerawanan dalam pendistribusian logistik di daerah. Pemetaan awal sebagai mitigasi risiko dan kesiapan menyukseskan Pemilu 2024.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

KPU Provinsi Bali, Rabu (10/8/2022), menggelar rapat perencanaan pemetaan distribusi logistik Pemilu 2024 di KPU Provinsi Bali, Kota Denpasar. KPU Provinsi Bali bersama jajaran KPU di kabupaten dan kota di Bali menyiapkan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan lancar.

DENPASAR, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali bersama jajaran KPU di kabupaten dan kota di Bali mulai memetakan kondisi dan hambatan pendistribusian logistik untuk Pemilu 2024. Pemetaan awal itu dilakukan sebagai bentuk persiapan dan sekaligus mitigasi terhadap risiko dan potensi kerawanan yang dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024.

Dalam rapat perencanaan pemetaan distribusi logistik Pemilu 2024 di KPU Provinsi Bali, Rabu (10/8/2022), pihak komisioner dan sekretariat KPU kabupaten/kota di Bali menyampaikan rencana persiapan dan langkah–langkah mitigasi setiap KPU mulai dari pengadaan logistik Pemilu 2024 sampai pendistribusian logistik Pemilu 2024.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Setelah menyerap informasi dari jajaran KPU daerah tersebut, pihak KPU Provinsi Bali mendorong KPU kabupaten/kota agar melengkapi pemetaan awal tersebut dan menyiapkan rencana cadangan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi gangguan, termasuk kendala yang kemungkinan muncul berkaitan penyimpanan dan pengiriman logistik Pemilu 2024.

Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Gede Agung Lidartawan mengatakan, pemetaan awal potensi kerawanan menjadi penting disiapkan karena KPU memiliki waktu terbatas untuk mengadakan logistik dan mendistribusikan logistik Pemilu 2024.

”Kami harus merancang sedari awal agar nantinya tidak terjadi keterlambatan pendistribusian logistik untuk Pemilu 2024,” kata Lidartawan seusai rapat perencanaan di KPU Provinsi Bali, Kota Denpasar, Rabu.

Baca juga: Pendaftaran Dimulai 1 Agustus, KPU Ingatkan Parpol Penuhi Persyaratan

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

KPU Provinsi Bali, Rabu (10/8/2022), menggelar rapat perencanaan pemetaan distribusi logistik Pemilu 2024 di KPU Provinsi Bali, Kota Denpasar. Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Gede Agung Lidartawan seusai rapat perencanaan pemetaan distribusi logistik di KPU Provinsi Bali.

Menurut Lidartawan, Pemilu 2024 sudah ditetapkan digelar 14 Februari 2024. Periode Februari, menurut Lidartawan, umumnya musim hujan di Indonesia, termasuk di Bali.

Faktor cuaca itu menjadi penting diperhitungkan dan dipersiapkan antisipasinya. ”Ini berkaitan dengan penyimpan logistik dan juga pendistribusian logistik,” ujarnya.

Di dalam rapat perencanaan pemetaan logistik dan distribusi logistik Pemilu 2024, Sekretaris KPU Provinsi Bali I Made Oka Purnama juga mengomentari perihal pemetaan awal sebagai kesiapan KPU memitigasi risiko dan kendala, mulai dari pengadaan logistik Pemilu 2024 hingga pendistribusian logistik Pemilu 2024.

Ini berkaitan dengan penyimpan logistik dan juga pendistribusian logistik. (Lindartawan)

Menurut Oka, KPU perlu memetakannya sejak awal agar jajaran KPU di Bali memiliki antisipasi dan persiapan sehingga penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat berjalan lancar.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

KPU Provinsi Bali, Rabu (10/8/2022), menggelar rapat perencanaan pemetaan distribusi logistik Pemilu 2024 di KPU Provinsi Bali, Kota Denpasar. KPU Provinsi Bali bersama jajaran KPU di kabupaten dan kota di Bali menyiapkan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan lancar.

Baca juga: Songsong Agenda Pemilu 2024, KPU Bali Sosialisasi di Daerah 3T

Pemetaan

Anggota KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan, meminta jajaran KPU dan sekretariat KPU di setiap kabupaten dan kota di Bali agar mendetailkan hasil pemetaan awal dari perencanaan dan persiapan tersebut.

Darmawan juga meminta KPU di kabupaten/kota di Bali agar memasukkan penghitungan tenaga penjagaan dan pengamanan logistik, baik dari unsur satuan perlindungan masyarakat (linmas), Polri, maupun TNI.

”Penting juga diperiksa kondisi kantor desa dan kantor kecamatan karena kantor tersebut akan digunakan untuk penempatan kotak suara. Harapannya kotak suara dapat ditempatkan di dalam gedung,” katanya.

Lebih lanjut Lidartawan mengatakan, KPU Bali akan mendampingi KPU kabupaten/kota di Bali dalam merumuskan persiapan setiap KPU daerah itu.

Menurut Lidartawan, KPU kabupaten dan kota diarahkan agar tidak hanya menyiapkan satu rencana, tetapi dapat membuat dua atau lebih rencana dalam pemetaan logistik dan pendistribusian logistik di setiap daerah.

KPU Provinsi Bali berencana menggelar rapat koordinasi pemetaan logistik dan distribusi logistik Pemilu 2024 di Provinsi Bali. ”Rapat ini kami rancang sejak dini agar jajaran KPU memiliki bayangan sejak awal mengenai penyiapan logistik Pemilu 2024,” kata Lidartawan menambahkan.