Inflasi Sektor Pangan 10,47 Persen Harus Ditekan

Secara umum inflasi Indonesia saat ini mencapai 4,89 persen. Namun, yang perlu dicermati adalah inflasi dari sisi pangan yang nilainya cukup besar, yaitu 10,47 persen.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Kegiatan kick off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di Malang, Jawa Timur, Rabu (10/8/2022).

MALANG, KOMPAS — Inflasi sektor pangan yang kini tembus di angka 10,47 persen harus ditekan menjadi 5 persen atau maksimal 6 persen. Inflasi yang terlalu tinggi tidak hanya berdampak pada masalah ekonomi, tetapi juga berdampak ke masalah sosial. Daya beli masyarakat bakal menurun.

Hal itu disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pada acara kick off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Malang, Jawa Timur, Rabu (10/8/2022). Hadir pada kesempatan ini, antara lain, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo, Kepala BI se-Jawa, dan kepala daerah se-Jatim.

GNPIP sendiri merupakan strategi unggulan untuk menggaungkan langkah pengendalian dari sisi suplai secara lebih integratif, masif, dan berdampak nasional dalam pengendalian komoditas pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Inflasi di Jakarta pada November 2018 tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional pada bulan yang sama, yaitu sebesar 0,27 persen.

GNPIP dilakukan melalui empat aksi, yakni deklarasi pelaksanaan operasi pasar secara serentak, perluasan kesepakatan kerja sama perdagangan antardaerah, gerakan urban farming, dan program sosial BI.

Secara umum inflasi Indonesia saat ini mencapai 4,89 persen. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan negara lain. Namun, menurut Perry yang perlu dicermati adalah inflasi dari sisi pangan yang nilainya cukup besar, yaitu 10,47 persen. Sementara batas tertinggi adalah 6 persen.

Diakuinya, perekonomian Indonesia memang tumbuh 5,44 persen, tetapi kondisi ini belum benar-benar pulih, masyarakat baru bergeliat setelah dua tahun dihantam pandemi. Dengan demikian, menurunkan angka inflasi dari 10,47 persen menjadi 5-6 persen bakal punya dampak besar dalam menyejahterakan rakyat.

”Inflasi pangan 20 persen dari komposisi pengeluaran masyarakat. Bagi rakyat di bawah (ekonomi lemah), bisa 40-50 persen. Yang tinggi, yang kaya (ekonomi menengah ke atas) mungkin lebih kecil, tetapi masyarakat bawah bisa 40-50 persen, bahkan 60 persen dari bobot pengeluaran mereka,” katanya.

Baca juga: Resesi Sebagai Obat Keras Inflasi Dunia

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo berbicara pada acara kick off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di Malang, Jawa Timur, Rabu (10/8/2022).

Oleh karena itu, Perry mengajak pemerintah daerah bisa membantu menekan inflasi dengan cara bersama-sama menggerakkan operasi pasar. Daerah yang punya produksi barang lebih agar bekerja sama dengan daerah lain yang membutuhkan.

Inflasi pangan 20 persen dari komposisi pengeluaran masyarakat. Bagi rakyat di bawah (ekonomi lemah), bisa 40-50 persen.

Memang, saat ini, di pusat sedang dikoordinasikan bagaimana agar para kepala daerah bisa menggunakan anggaran daerah untuk melakukan operasi pasar. Ini penting karena masih ada masalah terkait kepastian hukum, beberapa bupati dan wali kota takut menggunakan anggaran untuk operasi pasar.

Pengendalian inflasi, menurut Perry, tidak bisa diabaikan karena saat ini dunia sedang bergejolak. Kondisi ekonomi di sejumlah negara tengah menuju resesi. Harga barang melambung, termasuk minyak dan bahan pangan.

Sementara suku bunga di negara maju naik tinggi. Adapun kondisi geopolitik perang Rusia dan Ukraina juga belum kunjung usai. Padahal keduanya menjadi pemasok 20 persen energi dan pangan global.

Khofifah menyatakan komitmennya mendukung GNPIP dan mengajak semua elemen strategis bersinergi dalam upaya pengendalian pangan. Menurut dia, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jatim akan berkoordinasi mendukung pengendalian inflasi pangan.

Baca juga: Meski Aman dari Resesi, Indonesia Tetap Perlu Waspada

”Dalam pengendalian inflasi pangan kami akan melakukan beberapa langkah ekstra bersama TPID Jatim, di antaranya perluasan kerja sama antardaerah dalam lingkup Provinsi Jatim dengan provinsi lain, melakukan operasi pasar prioritas, serta digitalisasi hulu-hilir komoditas pangan,” katanya.

Dikatakannya ada empat ”K” yang menjadi langkah strategis pengendalian inflasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI (RAD)

Stok minyak goreng kemasan 2 liter tampak memenuhi rak penjualan di salah satu supermarket grosir di Jakarta Barat, Selasa (22/3/2022). Kenaikan harga minyak goreng dan bahan pokok lainnya kian menggerus daya beli masyarakat.

Di Jatim, inflasi Juli cukup tinggi, yakni 0,61 persen MOM. Namun, lanjut Khofifah, pada pekan ketiga Juli harga beberapa komoditas turun, seperti cabai dan bawang merah. Sementara telur dan daging ayam masih di atas harga eceran tertinggi karena 50 persen pakan masih mengandalkan jagung. Adapun harga jagung masih cukup tinggi.

Diakuinya, memang ada daerah-daerah prioritas pengendalian inflasi kelompok makanan. Pihaknya pun meminta bupati dan wali kota untuk saling menyelaraskan antara daerah yang menjadi produsen dan konsumen. Pemerintah provinsi acapkali berupaya mengoordinasikan, tetapi kondisinya bergerak dinamis.

Khofifah juga mengingatkan kepala daerah yang lahan di daerahnya terlambat tanam agar berusaha mengejar, khususnya untuk daerah yang menjadi lumbung padi, seperti Lamongan, Tuban, Jember, dan Ngawi.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Warga menyerbu tempat-tempat penukaran uang, termasuk penukaran uang dengan sistem layanan tanpa turun (drive thru) yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang bersama perbankan dan Perbarindo, di area parkir Graha Cakrawala, Kampus Universitas Negeri Malang, Selasa (26/4/2022).

”Karena untuk produktivitas di sektor pertanian, kita tidak bisa hanya mikir Jatim saja. Sebanyak 16 provinsi di Indonesia timur hampir 80 persen disuplai dari Jatim,” katanya. Sebagai catatan, dari 32 rute tol laut, sebanyak 27 di antaranya dari Surabaya.

Dengan pertumbuhan ekonomi 5,74 persen YOY atau tertinggi di Indonesia, hingga kini Jatim masih menjadi lokomotif perekonomian nasional.

Khofifah juga menjelaskan, dalam rangka kerja sama antardaerah, Jatim setiap bulan rutin melakukan misi dagang dengan provinsi lain, termasuk antarpulau. Kegiatan misi dagang inilah yang menjadi salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi Jatim.

Baca juga: Inflasi Semakin Merambah Berbagai Sektor Ekonomi

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA.

Beras Bulog dijual di pasar murah oleh Bulog NTT untuk menegakkan harga beras yang terus menanjak. Beras ini dijual dengan harga relatif lebih murah dibandingkan beras di tangan pedagang.

Anggota DPR Andreas Eddy Susetyo turut mendukung GNPIP. ”Masalah ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi ditangani dengan operasi pasar dan kerja sama antardaerah. Dan di APBN tahun ini, kita sudah siapkan khusus DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk ketahanan pangan. Mudah-mudahan ini bisa dipakai mekanisme untuk membantu daerah dalam melakukan intervensi,” ucapnya.

Untuk mengawali GNPIP, BI bersama pemerintah provinsi dan TPID provinsi di seluruh Jawa menyepakati perluasan kerja sama antardaerah di Jatim, komitmen bersama operasi pasar serentak, pencanangan gerakan urban farming 77.000 bibit cabai, dan penyampaian program Dedikasi untuk Negeri berupa sarana dan prasarana teknologi digital farming dan greenhouse sebagai pendukung pengembangan kluster di Jatim. Iplementasi GNPIP akan dilakukan di provinsi lain hingga akhir 2022.