Investasi Asing di Kepri Masih Terpusat di Batam

Realisasi penanaman modal asing di Batam mencapai Rp 5,116 triliun pada semester I 2022. Integrasi kawasan perdagangan bebas dan pembangunan infrastruktur dasar dibutuhkan untuk pemerataan ekonomi di Kepri.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Sejumlah kapal melintas di Selat Singapura dekat Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (3/10/2021).

BATAM, KOMPAS — Realisasi penanaman modal asing di Kepulauan Riau masih terpusat di Batam. Upaya pemerintah provinsi untuk menarik investasi asing ke kabupaten lain, seperti Bintan dan Karimun, belum berdampak banyak.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Badan Pengusahaan (BP) Batam Ariastuty Sirait, Senin (8/8/2022), mengatakan, realisasi penanaman modal asing (PMA) di Batam sebesar Rp 5,116 triliun pada semester I-2022. Nilai investasi itu didapat dari 696 proyek yang terdapat di Batam.

”Sepanjang 2021, Batam mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dengan capaian pertumbuhan ekonomi 4,75 persen. Angka itu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69 persen dan Kepri sebesar 3,43 persen,” kata Ariastuty lewat pernyataan tertulis.

Angka realisasi PMA di Batam itu menyumbang 79,16 persen total realisasi PMA di Kepri. Pada semester I-2022, secara nasional Kepri berada di posisi ke-14 dari 34 provinsi dengan realisasi PMA sebesar Rp 6,462 triliun.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Sejumlah buruh keluar dari area pabrik saat jam pulang kerja di Kawasan Industri Batamindo, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (22/9/2020).

Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Tanjung Pinang, Winata Wira, mengatakan, Batam selalu lebih dilirik investor asing karena sejak 1973 daerah itu telah dikembangkan menjadi kawasan perdagangan bebas (free trade zone/FTZ). Ketersediaan infrastruktur dasar di Batam yang lengkap menjadi daya tarik utama di mata investor asing.

”Dalam konteks ekonomi, Batam memang memiliki keunggulan komparatif sebagai tujuan investasi dibanding kabupaten/kota lain di Kepri. Sulit bagi daerah lain di Kepri untuk bersaing dengan Batam,” kata Wira.

Menurut dia, apabila pemerintah ingin mengungkit nilai realisasi PMA di Kepri secara menyeluruh, infrastruktur dasar di daerah lain juga perlu dilengkapi. Dengan begitu, setiap kabupaten/kota dapat lebih optimal menarik investasi sesuai dengan potensi khusus masing-masing daerah.

Sebelumnya, pemerintah pusat berencana mengintegrasikan tiga kawasan FTZ di Kepri, yakni Batam, Bintan, dan Karimun. Hal itu diharapkan dapat membuat pertumbuhan ekonomi di provinsi kepulauan ini dapat lebih merata.

Baca juga: Dua KEK di Kepri Diresmikan, Pertumbuhan Perekonomian Sektor Jasa dan Digital Didorong

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Sebuah alat berat menunggu untuk memindahkan muatan dari kapal angkut ke dalam gudang di Pelabuhan Kargo Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (11/3/2020).

Integrasi kawasan FTZ Batam-Bintan-Karimun sudah diawali dengan rampungnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Integrasi FTZ Batam-Bintan-Karimun akan dilakukan pada 2020-2045.

Di level daerah, Pemerintah Provinsi Kepri juga tengah mengupayakan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan dua pulau dengan penduduk terpadat, yakni Batam dan Bintan. Salah satunya adalah pembangunan Jembatan Batam-Bintan senilai 13,66 triliun.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad memastikan pembangunan jembatan sepanjang 14,76 kilometer itu tetap sesuai rencana dimulai pada tahun ini. Jembatan itu akan dibangun dengan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Baca juga: Jaga Pertumbuhan Kawasan Ekonomi Khusus di Kepulauan Riau