Apeksi Bahas Pemulihan Ekonomi hingga Penundaan Penghapusan Tenaga Honorer

Dalam rakernas, para wali kota di Indonesia itu akan membahas peran pemerintah kota dalam pemulihan ekonomi hingga permintaan penundaan penghapusan tenaga honorer.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Suasana acara makan malam para wali kota se-Indonesia dalam kegiatan Rakernas Apeksi XV di Kota Padang, Sumbar, Minggu (7/8/2022).

PADANG, KOMPAS - Sebanyak 95 wali kota se-Indonesia akan menggelar Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Apeksi, Senin (8/8/2022), di Kota Padang, Sumatera Barat. Para kepala daerah itu akan membahas peran pemerintah kota dalam pemulihan ekonomi hingga permintaan penundaan penghapusan tenaga honorer.

Ketua Apeksi Bima Arya Sugiarto, seusai acara makan malam Rakernas Apeksi XV di Padang, Minggu (7/8/2022), mengatakan, dalam rapat kerja, para wali kota akan membahas sejumlah persoalan. Salah satunya tentang peran pemerintah kota dalam percepatan pemulihan ekonomi.

"Tema besarnya adalah kami ingin berperan dalam percepatan ekonomi. Salah satunya, mempererat kerja sama untuk UMKM, perdagangan, dan lain-lain. Makanya, besok Menteri Perdagangan kami minta memberikan arahan untuk percepatan di bidang ekonomi. Apa yang bisa kami lakukan bersama-sama mengendalikan bahan pokok, mendorong produksi dan distribusi, dan sebagainya," kata Bima.

Selain itu, lanjut Bima, para wali kota juga bakal membahas regulasi-regulasi yang menjadi persoalan di lapangan. Kebijakan penghapusan tenaga honorer menimbulkan polemik luar biasa. Kebijakan ini tidak bisa dipaksakan sehingga perlu dibicarakan dalam rapat kerja.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Ketua Apeksi sekaligus Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto ketika dijumpai di Kota Padang, Sumbar, Minggu (7/8/2022) malam.

Penghapusan tenaga honorer, kata Bima, akan besar dampaknya. Dari segi pembiayaan, akan membebani pemerintah kota. Pelayanan publik juga akan lumpuh jika dihapus semua. Tenaga honorer tidak hanya pendidikan dan kesehatan, tetapi banyak sekali, antara lain di bidang keamanan dan kebersihan.

"Kami minta ada waktu transisi. Dihitung dulu sekarang. Kalau dipaksakan tahun depan, saya kira kecil kemungkinan, bisa memberatkan sekali. Kami akan membicarakan (lama masa transisi) ini dengan kementerian, apalagi memasuki masa pileg dan pilpres, apalagi banyak pejabat, jadi ini mendesak untuk diputuskan," tutur Wali Kota Bogor itu.

Baca juga: Bayang Politik dalam Perekrutan Honorer

Bima meminta penghapusan tenaga honorer ditinjau agar tidak dipaksakan dilaksanakan tahun depan. Mesti ada tahapan-tahapan setelah melalui pemetaan, ada data, penghitungan kebutuhan anggaran, dan berapa lama pemda bisa memenuhinya.

Permasalahan belum siapnya pemerintah daerah terhadap penghapusan tenaga honorer ini, ujar Bima, merupakan kesalahan kolektif. Tiba-tiba sudah masuk tenggat, padahal sebenarnya kebijakan penghapusan tenaga honorer ini adalah amanat undang-undang (UU). "Tapi, tiba-tiba kita tidak siap. Jadi, ini tanggung jawab bersama," ucapnya.

Selain itu, Apeksi juga mengkaji dampak dari sejumlah undang-undang, seperti UU Cipta Kerja serta UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. "Nanti akan kami sampaikan ke pemerintah pusat hasil pemikiran dan gagasan kami," ujar Bima.

Para wali kota juga berkonsolidasi memasuki tahapan pemilu, terutama agar performa pejabat tidak turun dari target-target yang sudah ditetapkan wali kota sebelumnya.

Satu hari perputaran uang diharapkan mencapai Rp 5 miliar.

Sementara itu, Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan, Rakernas Apeksi XV diharapkan menjadi momentum meningkatkan ekonomi rakyat pascapandemi Covid-19. Rakernas diharapkan pula menjadi media bagi Kota Padang untuk mempromosikan potensi kota, baik ekonomi, sosial-budaya, pariwisata, maupun potensi lain, ke seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu potensi Kota Padang adalah produk UMKM lokal. Di kota ini terdapat 40.300 UMKM lokal. Kehadiran rombongan wali kota dari 94 pemerintah kota yang mencapai 5.000 orang lebih itu diharapkan bisa berdampak positif terhadap UMKM di Padang.

YOLA SASTRA

Pekerja menggoreng keripik sanjai di dapur Pusat Oleh-oleh Ummi Aufa Hakim cabang Padang, Sumbar, Senin (20/7/2020).

"Insya Allah, produk-produk itu menyebar ke seluruh Indonesia melalui wali kota yang hadir saat ini. Jumlah rombongan wali kota yang hadir mencapai 5.000-an orang. Makassar, misalnya, bawa rombongan 350 orang. Satu hari perputaran uang diharapkan mencapai Rp 5 miliar," tutur Hendri.

Rangkaian Rakernas Apeksi XV di Padang berlangsung 7-10 Agustus 2022. Selain rapat kerja pada 8 Agustus, rakernas juga diisi dengan kegiatan Indonesia City Expo, Youth City Changers, City Tour, Peresmian Tugu Apeksi, Ladies Program, Tanam Pohon Kebun Apeksi, Bersih-bersih Pantai, Pawai Budaya Nusantara, Lomba Marandang dan Teh Talua, serta Seminar Nasional Dinas Lingkungan Hidup.

Rakernas Apeksi XV ini untuk pertama kali diadakan kembali sejak pandemi Covid-19. Rakernas terakhir dilakukan pada 2019 di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Baca juga: Ketua Apeksi Bima Arya Bicara tentang Jejaring Kota