Kisruh Labuan Bajo, DPR Akan Gelar Rapat Dengar Pendapat

Kisruh yang berkepanjangan dapat merusak citra Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata superprioritas.

ISTIMEWA

Wisatawan yang menggunakan sepeda motor panik dengan kehadiran aparat bersenjata laras panjang di destinasi wisata superprioritas Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Senin (1/8/2022). Aparat sempat bertindak represif terhadap pegiat wisata yang melakukan aksi damai.

LABUAN BAJO, KOMPAS — Kisruh kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo yang diikuti mogok para pelaku wisata serta kehadiran aparat bersenjata di jalanan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, merusak citra destinasi wisata superprioritas itu. DPR RI akan segera memanggil para pemangku kepentingan untuk membicarakan persoalan ini dalam rapat dengar pendapat.

Anggota DPR asal NTT, Andreas Hugo Pareira, Rabu (3/8/2022), mengatakan, pihaknya akan mengundang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pelaku wisata, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores, dan PT Flobamora. ”Diundang pada masa sidang yang akan datang,” kata anggota Komisi X yang membidangi pariwisata.

Menurut anggota Fraksi PDI-P itu, kondisi yang terjadi saat ini sangat merusak citra Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata superprioritas. Labuan Bajo mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Banyak program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat digelontorkan ke sana. Nilainya triliunan rupiah.

Baca juga: Senjakala Konservasi dan Pariwisata di TN Komodo

Daya tarik pariwisata Labuan Bajo adalah keberadaan reptil purba komodo yang hidup di lima pulau di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo. Bintang purba itu satu-satunya di dunia, dan masuk dalam kategori tujuh keajaiban dunia. Tahun 2019, sebanyak 221.000 wisata yang berkunjung ke sana. Ini rekor tertinggi sebelum anjlok akibat pandemi Covid-19.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Anak komodo hendak baik ke atas pohon di Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, pada Jumat (24/6/2022). Anak komodo itu diperkirakan berumur 3 tahun.

Berdasarkan data statistik Balai Taman Nasional Komodo, populasi komodo tahun 2021 terdiri dari di Pulau Komodo sebanyak 1.728 ekor, Pulau Rinca 1.385 ekor, Pulau Padar 19 ekor, Pulau Gili Motang 81 ekor, dan Pulau Nusa Kode 90 ekor. Total keseluruhan 3.303 ekor di dalam kawasan taman nasional.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pemerintah menaikkan tarif masuk khusus ke Pulau Komodo dan Pulau Padar dari sekitar Rp 200.000 menjadi Rp 3,75 juta. Kenaikan tarif itu diprotes oleh pegiat wisata dan masyarakat lokal yang selama ini bergantung pada sektor pariwisata. Mereka khawatir kenaikan tarif itu membuat kunjungan wisatawan berkurang.

Selain itu, pelaku wisata dan warga juga tidak setuju dengan kehadiran PT Flobamor yang dinilai memonopoli bisnis wisata di Labuan Bajo, mulai dari pendaftaran, souvenir, penginapan, kapal wisata, hingga makanan. Hal ini membuat pegiat wisata lokal merasa kehilangan kesempatan. PT Flobamor adalah badan usaha milik Pemprov NTT.

Baca juga: Langkah Penting Menyelamatkan Ekosistem Reptil Purba

Andreas menuturkan, ia sudah menghimpun masukan dan aspirasi publik terkait persoalan tersebut, mulai dari kepentingan konservasi, industri pariwisata, hingga monopoli PT Flobamor. Ia mendorong Pemprov NTT dan perwakilan organisasi pelaku wisata agar duduk bersama untuk mencari solusi demi menghentikan aksi yang merusak citra Labuan Bajo.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU MUSTIKA

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI-P Andreas Hugo Pareira saat ditemui di ruangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

”Situasi Labuan Bajo dengan suguhan aksi-aksi demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan dan negative campaign untuk Labuan Bajo-Flores. Kalau demo mogok massal ini berlangsung terus, lama-kelamaan wisatawan enggan dan tidak nyaman berkunjung ke Labuan Bajo-Flores,” ucapnya.

Aparat bersenjata

Kehadiran aparat bersenjata laras panjang di jalanan Labuan Bajo, oleh wisatawan dianggap sebagai potret buruk wajah pariwisata. Polri bahkan sempat menetapkan status siaga I di Labuan Bajo pada Senin (1/8/2022), saat aksi mogok dimulai. Pada hari yang sama, pemerintah memberlakukan tarif baru Rp 3,75 juta.

Aparat dianggap terlalu berlebihan dalam menyikapi aksi mogok para pelaku wisata. Aparat bahkan memukul, menangkap, dan menahan, pelaku wisata yang dianggap memprovokasi aksi mogok tersebut. ”Justru aksi aparat bersenjata ini yang membuat wisatawan tidak nyaman. Ada turis asing yang marah-marah,” kata Viktor (43), salah satu pelaku wisata.

Sementara itu, Kepala Polda NTT Inspektur Jenderal Setyo Budiyanto dalam konferensi pers pada Senin (1/8/2022) lalu mengatakan, kehadiran aparat Brigade Mobil di Labuan Bajo demi menjaga obyek vital negara. Mereka ingin memastikan kondisi Labuan Bajo bebas dari gangguan keamanan.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Wisatawan menikmati panorama alam dari puncak Pulau Padar, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, pada Jumat (24/6/2022). Pulau Padar berada dalam wilayah Tanam Nasional Komodo.

Setyo juga mengimbau masyarakat agar tidak menimbulkan kegaduhan di destinasi superprioritas itu. Aparat tidak segan-segan bertindak tegas. Pernyataan itu ia sampaikan setelah bertemu dengan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat di kantor Gubernur NTT.

Baca juga: Tarif TN Komodo Rp 3,75 juta, Pukul Industri Pariwisata