Tuntut Kesejahteraan, Perangkat Desa Se-Kabupaten Banyumas Gelar Aksi Damai

Kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Banyumas menggelar aksi damai menuntut peningkatan kesejahteraan di Alun-alun Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Mereka adalah garda terdepan pelayanan.

KOMPAS/WILIBRORDUS MEGANDIKA WICAKSONO

Para kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Banyumas menggelar aksi damai menuntut tunjangan hari raya serta kesejahteraan di Alun-alun Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Senin (11/7/2022).

PURWOKERTO, KOMPAS — Lebih dari seribu orang kepala desa serta perangkat desa se-Kabupaten Banyumas yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Kabupaten Banyumas serta Satria Praja menggelar aksi damai di Alun-alun Purwokerto.

Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kesejahteraan, antara lain permintaan tunjangan hari raya serta peningkatan besaran alokasi dana desa atau ADD sehingga penghasilan tetap dan tunjangan bagi perangkat desa dapat diberikan secara maksimal.

”Berikan kepada perangkat desa, kepala desa tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas karena kami adalah garda terdepan. Jadi bukan hanya ASN, TNI/Polisi yang berjuang melawan Covid-19, tapi juga kami perangkat desa,” kata Ketua Satria Praja Saifuddin di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (11/7/2022).

Baca juga: Perangkat Desa Banyumas Layangkan Surat Terbuka kepada Presiden

Saifuddin juga menyampaikan, selama ini 301 pemerintah desa di Kabupaten Banyumas kesulitan mengalokasikan dana desa untuk penghasilan tetap, honor Badan Permusyawaratan Desa, dan untuk biaya operasional RT serta RW.

”Ketika platform anggaran yang kami terima saat ini adalah Rp 136 miliar, untuk mencapai siltap (penghasilan tetap), honor BPD, serta RT-RW yang maksimal, kami mengalami kesulitan. Untuk itu, kami memohon kepada Bupati dan Komisi I agar ADD di tahun 2022, syukur di perubahan, ada kenaikan ADD dari Rp 136 miliar menjadi Rp 177 miliar,” ujarnya.

KOMPAS/WILIBRORDUS MEGANDIKA WICAKSONO

Para kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Banyumas menggelar aksi damai menuntut THR serta kesejahteraan di Alun-alun Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Senin (11/7/2022).

Ketua Umum PPDI Kabupaten Banyumas Slamet Mubarok menambahkan, honor BPD untuk ketua Rp 600.000 per bulan, wakil ketua Rp 550.000, sekretaris dan anggota masing-masing Rp 500.000. Besaran itu belum bisa terpenuhi lantaran masih ada yang menerima hanya Rp 200.000 per bulan.

”RT dan RW juga ada yang masih mendapat Rp 150.000 per tahun, padahal SSH (standar satuan harga)-nya Rp 100.000 per bulan, apalagi dengan adanya kebijakan kenaikan menjadi Rp 200.000 per bulan,” ujar Slamet.

Terkait THR, Slamet menyebutkan, kabupaten tetangga, seperti Cilacap dan Kebumen, tahun depan sudah mengalokasikan dana untuk THR bagi perangkat desa dan kepala desa. ”Kami meminta dan memohon kepada legislatif dan eksekutif untuk bisa memberikan THR yang belum pernah kami terima. Kabupaten lain banyak yang telah memberikan THR itu,” ujarnya.

Lihat juga: Perangkat Desa Protes Pengelolaan Dana Desa

Selain itu, para kepala desa dan perangkat desa juga menuntut tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dari desa janggolan (desa tanpa tanah bengkok) membuat peraturan daerah tentang tanah bengkok yang merupakan hak yang melekat pada jabatan kepala desa dan perangkat desa.

KOMPAS/WILIBRORDUS MEGANDIKA WICAKSONO

Para kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Banyumas menggelar aksi damai menuntut THR serta kesejahteraan di Alun-alun Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Senin (11/7/2022).

Mereka juga meminta pemekaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas membuka kebijakan dalam penyimpanan dana yang dikelola pemerintah desa di PT BPR BKK Purwokerto. Hal itu diperlukan sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli desa. Selain itu, mereka, pemerintah, juga diminta mengikutsertakan Satria Praja dan PPDI dalam merumuskan dan membahas setiap peraturan atau regulasi yang berhubungan dengan pemerintah desa.

Menanggapi tuntutan itu, Bupati Banyumas Achmad Husein dan Ketua DPRD Kabuapten Banyumas Budhi Setiawan berjanji akan segera menindaklanjutinya. ”Kami akan menindaklanjuti permintaan dari Panjenengan (Anda) semuanya secepatnya. Untuk penyelesaiannya, akan kami bahas dengan eksekutif dan legislatif. Kalau ini, toh, tidak melanggar peraturan, ya, kenapa tidak. Kalau melanggar, ya jangan, karena nanti bisa bersentuhan dengan aparat penegak hukum,” tutur Budhi.

Husein mengatakan, ADD yang kecil terjadi lantaran adanya refokusing anggaran akibat Covid-19. Diharapkan tahun depan anggaran bisa naik. Pihaknya pun akan segera berkoordinasi dengan Bank Jawa Tengah dan BKK Purwokerto terkait penyaluran dana untuk pemerintah desa.

KOMPAS/WILIBRORDUS MEGANDIKA WICAKSONO

Para kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Banyumas menggelar audiensi dengan Bupati Banyumas Achmad Husein dan Ketua DPRD Banyumas Budhi Setiawan di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Senin (11/7/2022).

Aksi damai yang dihadiri lebih dari 1.000 orang di Alun-Alun Purwokerto itu dimulai sekitar pukul 09.00. Mereka membawa spanduk serta pengeras suara yang diangkut dengan mobil bak terbuka. Spanduk bertuliskan permintaan dalam bahasa Banyumasan, misalnya: ART, Buruh Pabrik Olih THR, Inyong Priwe? (ART, Buruh Pabrik mendapat THR, aku bagaimana?), Pegawean Tambah Akeh, Anggaran Mipil Suda!! (Pekerjaan bertambah banyak, anggaran malah semakin berkurang). Selain itu, Seragame ASN, Sejahterane Keprimen? (Seragamnya ASN, kesejahteraan bagaimana).

Aksi yang dijaga ratusan polisi dan petugas satpol PP ini berakhir dengan tertib sekitar pukul 12.15.