Pasokan Hewan Kurban Tak Merata
Saat beberapa daerah di Indonesia kekurangan pasokan hewan kurban dan berstatus zona merah penyakit kuku dan mulut, daerah lain seperti di Jakarta, stok melimpah dan laris manis penjualannya.
BATAM, KOMPAS — Setelah mengalami kekurangan pasokan hewan kurban, di Batam, Kepulauan Riau, juga dinyatakan masuk zona merah wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Hal ini terjadi setelah ditemukan 15 sapi positif terjangkit PMK.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri Rika Azmi, Rabu (6/7/2022), mengatakan, sebelumnya ada 202 sapi yang mengidap gejala mirip PMK. Sampel darah sapi bergejala itu diambil dan dikirim untuk diuji di Balai Veteriner Bukittinggi, Sumatera Barat.
Hasil uji laboratorium menunjukkan 15 sapi positif terjangkit PMK. ”Sapi-sapi itu sudah diisolasi dan terus kami pantau. Sekarang, kondisi 15 sapi itu semakin membaik karena telah diberi vitamin dan obat,” kata Rika melalui aplikasi percakapan Whatsapp.
Menurut Rika, dengan ditemukannya kasus PMK itu, Batam dinyatakan menjadi zona merah. Kabupaten dan kota lain di Kepri tidak boleh memasukkan hewan dan produk hewan dari Batam. ”Kami juga sudah meminta 29.000 dosis vaksin PMK kepada pemerintah pusat. Kami berharap vaksin itu dapat segera didistribusikan ke Kepri,” ujar Rika.
Baca Juga: Batam Kekurangan Ribuan Hewan Kurban
Hewan kurban untuk warga Batam dipasok dari peternakan di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Namun, akibat PMK yang merebak, pedagang di Batam kesulitan memenuhi kebutuhan 18.000 hewan untuk kurban Idul Adha.
Di Lampung Tengah, Dinas Peternakan setempat belum mendapat informasi resmi terkait hasil uji laboratorium dari Balai Veteriner Bukittinggi terkait 15 ekor sapi dari daerahnya yang positif PMK di Batam. Kendati begitu, pemerintah kabupaten segera menginvestigasi terkait temuan tersebut.
Hingga saat ini, Lampung Tengah masih berstatus bebas PMK. Pengawasan ternak di daerah lumbung sapi itu juga terus dilakukan untuk mencegah kemunculan kasus PMK.
Kembali ke Batam, kebutuhan sapi untuk kurban di sana 3.000 ekor, sedangkan yang tersedia hanya 813 ekor. Adapun kebutuhan kambing untuk kurban 15.000 ekor, tetapi yang tersedia hanya 2.535 ekor. Ini sesuai data Asosiasi Pedagang Hewan Ternak Kota Batam Musofa, Selasa (5/7/2022).
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Mardanis menyatakan, tidak ada solusi untuk hal itu. ”Hewan yang ada itulah yang dikurbankan. Tidak ada pengiriman lagi karena sudah tidak ada waktu,” ujarnya.
Kebutuhan terjamin
Tidak seperti di Batam, di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, beberapa daerah lain, dan di Jakarta, kebutuhan pasokan hewan kurban terjamin tersedia.
Hingga kemarin siang, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mencatat, 1.492 ternak terpapar PMK. Dari jumlah itu, sebanyak 6 ekor sapi mati dan 54 ekor lainnya dipotong secara paksa akibat PMK. Adapun ternak yang sembuh ada 330 ekor.
”Namun, untuk persiapan kurban, tidak mengkhawatirkan, karena stok cukup,” kata Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Encus Suswaningsih.
Menurut dia, populasi sapi di Cirebon sekitar 5.700 ekor, sedangkan kebutuhan kurban per tahun 1.300-1.400 ekor. Peternak telah membeli sapi itu dari Jawa Tengah dan Jawa Timur sejak enam bulan lalu sebelum ada wabah PMK. Untuk domba ada 307.000 ekor, sedangkan kebutuhan kurban sekitar 15.000 ekor.
Di Sumatera Selatan, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan pada 81 pedagang hewan kurban di Palembang, sebagian besar hewan kurban dinyatakan sehat dan aman untuk dikonsumsi.
Diimbau setelah proses pemotongan pun warga harus teliti untuk melihat kondisi hewan kurban apakah terjangkit penyakit lain, seperti hati. Karena itu, warga juga harus berperan aktif dalam mengawasi proses penyembelihan.
Di Sumatera Barat, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Padang Pariaman Devi Yanti, menegaskan, kebutuhan hewan kurban di kabupaten ini mencukupi.
Devi melanjutkan, sejak H-10 Idul Adha yang dirayakan pada 10 Juli 2022, petugas mengawasi hewan kurban. Seperti halnya di Palembang dan daerah lainnya, di Padang Pariaman petugas datang ke kandang penampungan mengecek kesehatan hewan. Jika sehat, hewan dilabeli dan dibekali dengan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH).
Sementara di sejumlah lapak jual hewan kurban di Jakarta, warga antusias dan siap menyambut Idul Adha. Bersama dua temannya, Arun Ramadhani (27), pengelola lapak hewan kurban milik Haji Mustain, di Jalan Haji Kotong, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, kemarin baru saja memberikan ramuan rempah dan vitamin ke sejumlah sapi yang belum terjual dan sudah laku terjual.
”Alhamdulillah, sapi kurban laku terjual 13 ekor sejak seminggu lebih ini. Ada total 21 sapi yang kami jual. Justru penjualan tidak terpengaruh PMK. Kami pastikan hewan sehat,” kata Arun.
Baca Juga: Pemerintah Tetapkan Status Keadaan Darurat PMK
Kondisi hewan kurban sehat bebas PMK disertai kelengkapan surat pemeriksaan dari Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP) Kota Jakarta Barat, mematahkan kekhawatiran Mustain bahwa sapi yang dipesannya dari Malang, Jawa Timur, tidak akan laku. Masih ada warga antusias membeli hewan kurban, meski ada kenaikan harga jual dibandingkan tahun sebelumnya.
Mustain menjual sapi kurban berkisar Rp 20 juta per ekor untuk ukuran sedang dan ukuran besar berkisar Rp 36 juta per ekor. Tahun sebelumnya per satu ekor sapi ukuran besar berkisar Rp 30 juta-Rp 33 juta.
Adapun kambing kurban dari Wonogiri, Jawa Tengah, juga mengalami kenaikan harga. Kambing ukuran kecil berkisar Rp 3,3 juta dan ukuran besar berkisar Rp 6 juta-Rp 7 juta. Tahun sebelumnya, harga kambing per ekor berkisar Rp 2,5 juta-2,8 juta.
Vaksin dan pasar terpusat
Di Magelang, Jawa Tengah, muncul desakan agar pemerintah segera membuka keran impor vaksin PMK mandiri.
”Di tengah kekhawatiran akan bahaya penularan PMK ini, yang terpenting bagi peternak adalah mendapatkan kepastian bahwa stok vaksin itu ada dan tersedia, bukan semata-mata menunggu diberi vaksin gratis,” ujar anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika dalam acara diskusi publik ”Penyakit Mulut dan Kuku dan Derita Peternak: Rakyat Harus Bagaimana” yang digelar oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara daring dan luring, kemarin.
Ia menambahkan, Indonesia tidak lagi perlu menunggu dari Perancis karena vaksin PMK sebenarnya juga tersedia di sejumlah negara lain, seperti Vietnam, Thailand, dan China.
Ombudsman RI menilai, pemerintah lambat mengatasi wabah PMK. Selain karena tidak bergerak cepat dengan membuka keran impor vaksin PMK secara mandiri, Yeka mengatakan, pihaknya pun sangat menyesalkan kelambanan pemerintah yang hingga saat ini belum menetapkan PMK sebagai wabah nasional.
Kepala Balai Besar Veteriner Wates drh Hendra Wibawa mengatakan, melihat apa yang sudah terjadi di tahun 2022, penularan PMK berlangsung sangat cepat. Jika di April 2022 baru ditemukan di Aceh dan Jawa Timur, saat ini kasus PMK terdata telah tersebar di 21 provinsi.
Penyakit yang ditularkan oleh virus, seperti PMK, menurut dia, sebenarnya tidak bisa diobati. Upaya yang bisa dilakukan ialah dengan upaya pemulihan kondisi dengan cara penyuntikan antibiotik atau vitamin, serta meningkatkan kekebalan tubuh ternak dengan cara menyuntikkan vaksin.
Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Sumatera Selatan Jafrizal berpendapat, kejadian PMK menjadi momen yang tepat bagi pemerintah untuk mulai membuka pasar hewan yang terkonsentrasi di satu tempat. Tujuannya agar pemeriksaan dan pengawasan bisa lebih terfokus.
Saran Jafrizal sangat baik mengingat hampir semua daerah di Indonesia belum mengenal pusat pasar hewan. Bahkan, menjelang Idul Adha lapak penjual hewan kurban bisa bermunculan di mana-mana, termasuk di tengah permukiman.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, misalnya, kini tengah meminta pedagang hewan kurban menempati lapak yang disediakan untuk memudahkan pengawasan dan melokalisasi penyebaran wabah PMK.
Wakil Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, pihaknya telah menyediakan lapak resmi penjualan hewan kurban di 18 kecamatan. Namun, lapak liar belum bisa dikendalikan.