Tunda Vaksinasi PMK, Sidoarjo Fokus Periksa Hewan Kurban

Vaksinasi PMK pada sapi perah dan sapi bibit di Sidoarjo, Jawa Timur, dihentikan sementara. Tim kesehatan hewan fokus memeriksa hewan kurban yang terus berdatangan.

RUNIK SRI ASTUTI

Dokter hewan Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo memeriksa kesehatan hewan kurban untuk mencegah penularan penyakit, Senin (27/6/2022).

SURABAYA, KOMPAS — Mendekati perayaan Idul Adha 1443 Hijriah, kegiatan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada sapi perah dan sapi bibit di Sidoarjo, Jawa Timur, dihentikan sementara. Tim kesehatan hewan fokus memeriksa hewan kurban yang terus berdatangan sehingga kekurangan tenaga untuk program percepatan vaksinasi.

Kepala Bidang Produksi Peternakan Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo Tony Hartono mengatakan, kegiatan vaksinasi pada ternak akan dilanjutkan kembali setelah hari raya kurban. Saat ini, capaian vaksinasi PMK baru sekitar 50 persen atau 1.000 ekor dari target 2.000 ekor ternak.

”Pemeriksaan kesehatan hewan kurban tidak kalah penting dibandingkan program vaksinasi. Hal itu untuk menjamin masyarakat mendapatkan hewan kurban yang sehat. Pemeriksaan juga bagian dari upaya menekan laju sebaran PMK yang mewabah di Sidoarjo,” ujar Tony, Selasa (5/7/2022).

Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, saat ini terdapat 7.530 ekor hewan kurban yang mendapat rekomendasi untuk dijual. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.475 ekor sapi, 5.020 ekor kambing, dan 35 ekor domba. Jumlah hewan kurban yang masuk Sidoarjo diprediksi terus bertambah hingga Idul Adha karena kebutuhannya sangat tinggi, yakni 7.000 ekor sapi dan sekitar 15.000 ekor kambing.

Hewan kurban yang masuk Sidoarjo tersebut berasal dari 29 daerah di Jatim dan Bali. Hewan kurban terbanyak untuk jenis sapi berasal dari Probolinggo (304 ekor), Sumenep (243 ekor), dan Sampang (223 ekor). Adapun untuk kambing terbanyak dari Kabupaten Malang, yakni 2.172 ekor, dan Blitar sebanyak 728 ekor.

Penjabat Sekretaris Daerah Sidoarjo Andjar Surjadianto mengatakan, pihaknya telah menetapkan 29 lokasi penjualan hewan kurban untuk memudahkan pengawasan dan pemeriksaan serta melokalisasi sebaran PMK. Pemda juga hanya mengizinkan penjualan pada tempat yang mendapat persetujuan dari Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo.

Baca juga: Kekurangan 5.000 Sapi Kurban, Sidoarjo Siapkan Sentra Penjualan dengan Pengawasan Ketat

Namun, berdasarkan pantauan Kompas, banyak penjual yang membuka lapaknya tanpa izin. Mereka juga tidak mematuhi imbauan terkait lokasi penjualan yang ditetapkan pemda. Di sepanjang Jalan Lingkar Timur, misalnya, banyak penjual membuka lapak tepat di tepi jalan dan menempati bahu jalan.

Lapak itu tidak memiliki pagar pembatas dan fasilitas untuk menampung limbah guna dimusnahkan. Tidak ada tempat isolasi untuk hewan yang sakit. Fasilitas untuk disinfeksi orang, kendaraan, peralatan, serta hewan juga tidak tersedia.

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Vaksinator dari Pusvetma Surabaya menyuntikkan vaksin PMK pada sapi perah di Sidoarjo, Jatim, Jumat (17/6/2022).

Dikonfirmasi terkait menjamurnya penjual hewan kurban ilegal, Tony mengatakan telah menggelar rapat bersama instansi terkait, termasuk kepolisian dan TNI. Dia berjanji akan mengimbau pedagang untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan memindahkan tempat jualannya di lokasi yang ditetapkan pemda.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jatim mewacanakan bakal membatasi mobilitas hewan ternak milik peternak yang menolak vaksinasi PMK. Kebijakan ini diambil guna mempercepat realisasi vaksinasi yang diyakini sebagai solusi mengatasi wabah penyakit dengan penularan sangat cepat tersebut.

Pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota yang sudah menerima vaksin harus segera mendistribusikannya kepada peternak.

Wacana membatasi mobilitas hewan ternak yang belum divaksin ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak. Kebijakan itu diambil guna menyikapi penolakan vaksinasi pada hewan ternak yang dilakukan oleh sejumlah peternak di Kabupaten Pasuruan. Mereka takut ternaknya sakit dan mati setelah divaksin. Produksi susu menjadi turun karena implikasi vaksin.

”Ketakutan peternak itu tidak bisa dijadikan alasan kuat. Hal itu sangat membayakan ternak-ternak lain. Konsekuensinya adalah membatasi ruang gerak karena ke depan akan menjadi risiko (sumber penularan),” ujar Emil, Senin (4/7/2022).

Baca juga: Jatim Siap Pasok Kebutuhan Hewan Kurban Nasional

Menurut dia, vaksinasi untuk PMK harus dipercepat. Pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota yang sudah menerima vaksin harus segera mendistribusikannya kepada peternak. Langkah itu diambil untuk mempercepat terbangunnya kekebalan komunal yang mampu memutus mata rantai sebaran virus.

Wakil Gubernur Jatim itu menambahkan, pihaknya menargetkan sebelum Idul Adha vaksinasi PMK untuk sapi perah di wilayahnya sudah selesai. Capaian vaksinasi saat ini sebanyak 180.000 ekor sapi atau sekitar 51 persen dari target 364.000 ekor.

Untuk mengejar sisa vaksinasi 49 persen, Pemprov Jatim mengerahkan 950 dokter hewan dan 1.500 paramedis hewan yang telah dibekali keterampilan sebagai vaksinator. Setiap vaksinator ditarget melakukan vaksinasi pada 50-75 ekor hewan ternak. Adapun sasaran ternaknya adalah sapi perah, sapi indukan, dan sapi bibit.

Dia berjanji akan mengajak pemda kabupaten dan kota di 38 daerah untuk melakukan pendekatan secara persuasif kepada peternak agar mereka bersemangat mengikuti program vaksinasi ternaknya demi mengatasi wabah PMK. Pada saat bersamaan, pemprov terus mendampingi peternak mengobati ternaknya yang terpapar PMK.

Baca juga: Ternak Tak Layak Dijual, Pengawasan Perdagangan Hewan Kurban di Sidoarjo Diperketat

Berdasarkan data Posko Terpadu Penanganan PMK Pemprov Jatim, hingga 4 Juli 2022 jumlah kasus di 38 kabupaten/kota mencapai 139.606 ekor. Terdapat penambahan kasus secara harian sebanyak 3.453 ekor. Jumlah ternak yang sakit sebanyak 110.078 ekor atau 78,84 persen dari jumlah kumulatif ternak yang terpapar PMK. Sebanyak 814 ekor ternak atau 0,58 persen dilaporkan mati, 993 ekor ternak atau 0,71 persen dipotong secara paksa, dan 27.721 ekor atau 19 persen ternak dinyatakan sembuh.

Untuk mengobati ternak yang sakit, Pemprov Jatim tengah berupaya menggeser anggaran dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT). Pelaksanaannya masih menunggu keputusan pemerintah pusat melalui Instruksi Mendagri Nomor 32 Tahun 2022. ”Kami berharap segera ada instruksi yang spesifik yang memungkinkan BTT dapat digunakan untuk penanganan bencana dengan prosedur sesuai konsep kedaruratan,” kata Emil.