Musyawarah Provinsi Kadin Aceh Dorong Digitalisasi Industri Aceh
Perubahan budaya jual beli dari tradisional ke ”e-commerce” harus direspons dengan cepat oleh pelaku usaha dan pemerintah. Jika tak disiapkan tenaga kerja paham digital, warga Aceh akan banyak kehilangan lapangan kerja.
Oleh
ZULKARNAINI
·2 menit baca
BANDA ACEH, KOMPAS — Musyawarah Provinsi Kamar Dagang dan Industri Aceh bukan hanya memilih ketua baru. Musyawarah para pengusaha itu seharusnya menjadi momentum menyusun strategi digitalisasi industri Aceh.
Musyawarah Provinsi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh digelar 27-30 Juni 2022. Sejumlah pengusaha telah mendaftar sebagai calon ketua periode 2022-2027.
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dalam sambutan pembukaan, Senin (27/6/2022) malam, mengatakan, musyawarah tersebut harus menghasilkan program untuk memajukan ekonomi Aceh.
”Siapa pun yang terpilih sebagai ketua Kadin Aceh, saya berharap programnya dapat memajukan ekonomi Aceh,” kata Arsjad.
Menurut Arsjad, Aceh memiliki potensi di banyak sektor untuk dikembangkan, seperti pertanian dan potensi kelautan. Komoditas Aceh yang telah diekspor di antaranya kopi, nilam, ikan tuna, dan lobster.
Dunia sudah berubah, digitalisasi sudah menjadi tren. Aceh harus ambil peluang ini. (Arsjad Rasjid)
Nilai ekspor Aceh mengalami kenaikan. Mengutip data Badan Pusat Statistik Aceh, nilai ekspor Februari 2021 sebesar 33.973.536 dollar AS, naik dari 25.990.217 dollar AS pada Februari 2020.
Komoditas seperti kopi, ikan, buah-buahan, dan rempah-rempah masih mendominasi ekspor. Untuk itu digitalisasi akan semakin mendorong ekspor, sebab koneksi dengan pasar luar semakin terbangun.
”Dunia sudah berubah, digitalisasi sudah menjadi tren. Aceh harus ambil peluang ini,” katanya.
Lulusan vokasi
Di sisi lain, Arsjad mendorong dunia pendidikan untuk melahirkan lebih banyak lulusan vokasi sesuai dengan kebutuhan industri. Selain untuk merebut peluang kerja, lulusan vokasi dinilai lebih cakap mengisi peluang kerja tersebut.
Disebutkan, perubahan budaya jual beli dari tradisional menjadi e-commerce harus direspons dengan cepat oleh pelaku usaha dan pemerintah. Jika tidak disiapkan tenaga kerja yang paham digital, warga Aceh akan banyak kehilangan lapangan pekerjaan.
Pejabat sementara Ketua Kadin Aceh Muhammad Iqbal mengatakan, forum Musyawarah Provinsi Kadin Aceh digelar untuk memilih ketua baru definitif. Ketua sebelumnya, Makmur Budiman, meninggal dunia pada 3 Maret 2021.
Meski sempat beberapa kali ditunda karena Covid-19, Iqbal berharap Musyawarah Provinsi Kadin Aceh melahirkan ketua yang amanah dan mampu memajukan ekonomi Aceh.
Selain menjabat ketua sementara, Iqbal juga mencalonkan diri sebagai ketua definitif. Menurut dia, ke depan Kadin Aceh juga harus memberikan perhatian besar bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Achris Sarwani mengatakan, Aceh memiliki banyak komoditas yang seharusnya menjadi pengungkit ekonomi di akar rumput.
Namun, komoditas tersebut tersebut selama ini dijual mentah, padahal jika diolah, dapat memberikan nilai tambah.
Usaha produktif yang paling mudah diintervensi oleh Pemprov Aceh dan asosiasi pengusaha adalah sektor riil atau usaha yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan keseharian warga, seperti usaha kuliner, peternakan, dan budidaya perikanan.