Menteri PPPA: Suami Harus Dukung Istri Mendirikan UMKM

Kementerian PPPA mendorong para suami di Indonesia untuk memberikan dukungan bagi istri yang ingin mendirikan usaha kecil. Pemerintah akan menopang dengan menyediakan dukungan berupa pelatihan dan kanal pemasaran.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati berbincang dengan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw (kiri), Senin (27/6/2022), dalam kunjungan kerja di Manado, Sulawesi Utara.

MANADO, KOMPAS — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong para suami di Indonesia untuk memberikan dukungan bagi istri yang ingin mendirikan usaha kecil. Pemerintah akan menopang dengan menyediakan dukungan berupa pelatihan dan kanal pemasaran.

Hal itu diungkapkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara, Senin (27/6/2022). Menurut dia, saat ini ada sekitar 64 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, setengahnya dimiliki dan dikelola oleh perempuan.

Namun, menurut dia, para pengusaha perempuan menghadapi kesulitan berkembang akibat ketiadaan dukungan keluarga, terutama dari suami, terhadap peran ganda perempuan di ruang domestik dan publik. ”Berdasarkan survei dan keadaan di lapangan, Kementerian PPPA melihat ada budaya patriarki yang sudah mengakar berabad-abad,” kata Bintang.

Hal ini tampak, salah satunya, dari skor ketimpangan jender Indonesia menurut riset Forum Ekonomi Dunia (WEF) pada 2021. Indonesia menempati posisi ke-101 dari total 156 negara dengan skor 0,688, turun 16 peringkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara tetangga, seperti Filipina di posisi ke-17 dengan skor 0,784 dan Timor Leste di peringkat ke-64 yang memperoleh nilai 0,720.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Produk-produk UMKM dipajang di toko Womanpreneur Indonesian Network (WIN) di Manado, Sulawesi Utara, Senin (27/6/2022).

Adapun indeks pemberdayaan jender Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), membaik dalam rentang empat tahun. Pada 2017, skor nasional berada pada 71,47, kemudian meningkat menjadi 76,26 pada 2021. Meski demikian, Bintang menyatakan ada pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan.

”Pengarusutamaan jender itu bukan pilihan, melainkan suatu keharusan. Itu mandat konstitusi kita, dan ini harus menjadi perhatian karena 49,42 persen populasi Indonesia itu perempuan. Kita harus mempromosikan he for she. Perlu dukungan laki-laki kepada perempuan yang menjadi pegiat UMKM,” kata Bintang.

Baca juga: Dekonstruksi Pemahaman tentang Kesetaraan Jender Kian Krusial

Sikap ini telah dicontohkan sendiri oleh Presiden Joko Widodo. Bintang pun mendorong kepala-kepala daerah untuk mengikuti jejak Presiden. Apalagi, saat ini para istri gubernur dan bupati/wali kota juga menjabat ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).

Jika keterlibatan perempuan dalam UMKM semakin besar, Bintang yakin, berbagai masalah sosial yang merundung perempuan bisa diatasi. ”Kalau perempuan sudah berdaya, berbagai masalah seperti kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan perkawinan anak bisa kita selesaikan,” katanya.

Untuk itu, Kementerian PPPA bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Indonesia Council for Small Business (ICSB), dan Womenpreneur Indonesia Network (WIN), untuk memfasilitasi para perempuan pegiat UMKM. Wujudnya adalah program WIN Store dan WIN Kitchen.

Program yang dikerjasamakan juga dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan bahkan produsen kompor Modena ini akan menyediakan akses pemasaran bagi para pegiat UMKM dalam bentuk kios di seluruh Indonesia, dimulai dari Manado. Di samping itu, para pegiat UMKM bisa mendapatkan pelatihan meracik makanan melalui dapur yang disediakan.

UMKM adalah salah satu sektor yang paling tahan terhadap guncangan krisis akibat pandemi Covid-19.

Chairwoman WIN Diah Yusuf mengatakan, program ini diadakan demi mencetak pengusaha perempuan yang tangguh sekaligus bisa membangun keluarga yang tangguh serta sehat jasmani maupun mental. ”Ada juga WIN Academy yang memberikan berbagai pelatihan agar penjualan produk UMKM bisa meluas di pasar domestik maupun ekspor,” katanya.

Program ini pun mendapat dukungan penuh dari Pemprov Sulut. Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mengatakan, UMKM adalah salah satu sektor yang paling tahan terhadap guncangan krisis akibat pandemi Covid-19. Pemprov pun berupaya mendukung kiprah perempuan dalam berusaha dengan memudahkan perizinan.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Toko Womanpreneur Indonesian Network (WIN) diresmikan di Manado, Sulawesi Utara, Senin (27/6/2022).

Salah satu bentuk kemudahan ini adalah kehadiran sistem perizinan daring tunggal (online single submission/OSS). Pembelian barang UMKM oleh pemerintah pun dimudahkan sistem LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). ”Jadi, tidak ada masalah perizinan sama sekali, tidak ribet. NIB (nomor induk berusaha) keluar tidak lebih dari dua minggu,” kata Steven.

Hal ini dibenarkan Meynio Sumendap, Ketua Perhimpunan UMKM Minahasa Utara. Hampir tak ada masalah perizinan yang menghadang para pengusaha. Di sisi lain, para pengusaha perempuan juga tidak menghadapi diskriminasi. ”Tidak ada ketimpangan antara pengusaha laki-laki dan perempuan. Keluarga pun sangat mendukung agar kami bisa membantu ekonomi keluarga,” ujarnya.

Masalah yang menghadang saat ini hanyalah ketiadaan rumah kemasan untuk membantu UMKM di Sulut meningkatkan kualitas pengemasan. ”Bahan kemasan itu tidak ada di Sulut. Kami harus datangkan dari Jawa, dan ini berpengaruh pada harga jual kami yang semakin lebih mahal,” kata Meynio.

Baca juga: Memperkokoh Daya Pelaku UMKM Perempuan