Pemerintah Alokasikan Rp 5,3 Triliun untuk Bangunan IKN Tahun Ini
Jika bulan Juli 2022 sudah ada pemenang lelang proyek IKN, pembangunan ibu kota baru itu akan dimulai pada Agustus dengan anggaran di tahun ini sebesar Rp 5,3 triliun.
Oleh
SUCIPTO
·3 menit baca
SEPAKU, KOMPAS — Pemerintah sudah membuka tender untuk sejumlah proyek pembangunan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Jika bulan Juli 2022 telah ada pemenangnya, pembangunan ibu kota baru itu akan dimulai pada Agustus dengan anggaran Rp 5,3 triliun.
Hal itu yang menjadi salah satu topik perbincangan saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke IKN bersama 11 pemimpin redaksi media massa nasional dan empat media massa Kalimantan Timur, Rabu (22/6/2022). Pemimpin Redaksi Kompas Sutta Dharmasaputra turut hadir dalam lawatan itu.
Semula, rombongan Presiden Jokowi melihat Persemaian Mentawir yang dibangun guna memproduksi bibit untuk menghutankan IKN. Setelah itu, rombongan melihat Bendungan Sepaku Semoi, salah satu penyuplai air baku IKN. Terakhir, para pemimpin redaksi dan Presiden berkunjung dan berbincang di Titik Nol IKN dan lahan yang akan dibangun sebagai Istana Negara.
Presiden didampingi Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Di sela kunjungan itu, Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya sudah mengalami banyak kemajuan dalam melaporkan perkembangan pembangunan IKN kepada presiden. Banyak paket pekerjaan IKN yang sudah dilelangkan, beberapa di antaranya land development, pembangunan jalan, istana presiden dan wakil presiden, serta sumbu kebangsaan.
Selanjutnya, kantor menteri koordinator, kantor kementerian, rumah jabatan menteri, instalasi air minum, pengendali banjir, hingga sanitasi. ”Insya Allah kalau Juli sudah ada pemenang lelangnya, Agustus kita mulai bekerja,” kata Basuki.
Meski demikian, Basuki belum bisa menyebut kapan peletakan batu pertama pembangunan IKN dilaksanakan. Hal itu, kata dia, tergantung dari keputusan Presiden Jokowi. Basuki yakin, tahun ini pembangunan bisa dimulai. Sebab, sudah ada dana dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan awal.
”Anggaran sudah ada. Tahun ini sampai 2024 total biayanya Rp 43 triliun. Khusus untuk tahun ini (2022), sekitar Rp 5,3 triliun karena proyeknya multiyears,” kata Basuki.
Gubernur Kaltim Isran Noor, yang juga turut hadir di IKN Nusantara, menyebut beberapa proyek pendukung IKN sangat mungkin dilakukan di pertengahan Juli. Beberapa di antaranya jalan masuk ke IKN dan lokasi istana negara. Itu dibuat untuk memudahkan mengangkut material bangunan.
”Sudah disiapkan empat pelabuhan atau dermaga di Teluk Balikpapan untuk memudahkan angkut bahan bangunan,” ujar Isran.
Beriringan dengan hal tersebut, Pemerintah Penajam Paser Utara juga melakukan kajian dan identifikasi terhadap masyarakat adat di sekitar IKN. Sebab, meski ada suku Balik dan suku Paser yang menetap di sana, tak ada satu masyarakat adat pun yang diakui melalui peraturan daerah.
Aduan yang selama ini diterima oleh Bupati Penajam Paser Utara Hamdam dari suku Paser dan suku Balik adalah pemberian alas hak atas tanah. Perwakilan suku Paser dan suku Balik dalam pengaduannya menilai, pemerintah lebih mengakomodasi hak atas tanah transmigran dengan menerbitkan sertifikat, hal yang tak didapatkan oleh masyarakat yang sudah turun-temurun tinggal di sana.
Merespons hal itu, Hamdam menyatakan, untuk menentukan masyarakat yang memiliki hak hukum adat diperlukan pengkajian. "Universitas Mulawarman sudah diminta untuk melakukan kajian. Kami diminta untuk mengidentifikasi masyarakat adat di Penajam Paser Utara agar bisa menguasai wilayah yang mereka diami secara turun-temurun,” ujar Hamdam.