Bali Tetap Gencarkan Vaksinasi Covid-19

Pemberian vaksinasi dosis penguat terus digencarkan di Bali meskipun Bali tertinggi dalam pencapaian vaksinasi Covid-19. Situasi pandemi Covid-19 masih dinamis, penambahan kasus positif sekitar 20 kasus per hari.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Dokumentasi suasana pelayanan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat berlangsung di area Kantor DPRD Provinsi Bali, Kota Denpasar, Jumat (4/2/2022). Kegiatan vaksinasi Covid-19, termasuk pemberian vaksinasi penguat, di Kantor DPRD Provinsi Bali digelar BIN Daerah Bali bersama Pemprov Bali.

DENPASAR, KOMPAS

—

Pemberian vaksinasi Covid-19 di Provinsi Bali tetap digencarkan meskipun pencapaian program vaksinasi Covid-19 untuk dosis kedua sudah mencapai 90 persen dan vaksinasi dosis penguat (

booster

) mencapai 70 persen dari populasi. Meski penambahan kasus positif Covid-19 di Bali masih dinamis, dengan rata-rata penambahan kasus positif berkisar 20 kasus setiap hari, kondisi tersebut dinilai masih terkendali.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali I Nyoman Gede Anom mengatakan, program vaksinasi Covid-19 tetap dijalankan secara masif, khususnya vaksinasi dosis penguat, dengan tujuan vaksinasi menjangkau secara merata. ”Kami berharap pencapaian vaksinasi booster di Bali dapat mencapai hasil sama dengan vaksinasi dosis kedua, yaitu di atas 90 persen populasi,” kata Anom yang dihubungi pada Selasa (14/6/2022).

Berdasarkan laporan harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali, penambahan kasus positif Covid-19 dalam tiga hari terakhir, sejak Minggu sampai Selasa (12-14/6/2022), berkisar 20 kasus sampai 30 kasus dalam sehari.

Seiring kondisi tersebut, Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali juga melaporkan jumlah kesembuhan pasien Covid-19 di Bali masih dinamis, dengan jumlah pasien sembuh pada Minggu (12/6) sebanyak 10 orang, Senin (13/6) sebanyak 31 orang, dan Selasa (14/6) sebanyak lima orang. Dalam dua hari berturut-turut, yakni Senin dan Selasa (13-14/6/2022), Bali mencatatkan masing-masing satu kasus kematian terkait Covid-19.

Baca juga: Transmisi Lokal Subvarian Baru Omicron Terdeteksi, Masyarakat Diminta Waspada

Kementerian Kesehatan RI melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Januari 2022 sudah menerbitkan surat edaran kepada dinas kesehatan di daerah dan rumah sakit di Indonesia terkait pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau vaksinasi penguat.

Dalam surat edaran mengenai vaksinasi Covid-19 dosis lanjutan (booster) tersebut disebutkan, pemberian vaksinasi dosis penguat atau booster bertujuan meningkatkan proteksi individu, terutama pada kelompok masyarakat rentan. Pemberian vaksinasi lanjutan itu juga dianjurkan Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI).

ISTIMEWA/BNPB

Tangkapan layar materi pemaparan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, yang ditayangkan dalam gelar wicara melalui kanal BNPB, Senin (13/6/2022).

Dalam sesi gelar wicara (talkshow) secara di dalam jaringan (daring) di kanal BNPB, Senin (13/6/2022), Ketua Umum Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia (Peralmuni) Iris Rengganis menyatakan vaksinasi Covid-19 harus terus dijalankan sampai dosis penguat (booster).

Iris mengatakan, virus yang bermutasi dapat mengurangi efektivitas vaksin, tetapi vaksinasi secara lengkap, bahkan sampai dosis penguat, akan dapat mengurangi angka kesakitan dan menurunkan angka kematian. ”Vaksinasi menjadi upaya peningkatan herd immunity (kekebalan kelompok),” ujar Iris seperti dalam tayangan di kanal BNPB, Senin.

Dihubungi secara terpisah, epidemiolog dari Universitas Udayana, Bali, yang juga Ketua Unit Center for Public Health Innovation (CPHI) Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Pande Putu Januraga, juga menyatakan vaksinasi menjadi upaya mengendalikan pandemi Covid-19, selain dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Pemeriksaan

Januraga juga mengimbau prosedur penapisan (skrining) tetap dijalankan dalam upaya mengendalikan pandemi Covid-19 dan mengantisipasi penyebaran mutasi virus SARS-CoV-2.

”Kemungkinan varian baru di negara lain akan ditemukan di negara kita karena pembukaan pembatasan mobilitas antarwilayah dan antarnegara,” ujarnya sembari menambahkan, Indonesia juga belum lepas dari situasi pandemi.

ISTIMEWA/BNPB

Tangkapan layar dari tayangan gelar wicara, yang ditayangkan melalui kanal BNPB, Senin (13/6/2022), dengan pembicara Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi (kotak tengah) dan Ketua Umum Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia (Peralmuni) Iris Rengganis (kotak kanan).

Baca juga: Subvarian Baru Omicron Teridentifikasi, Perketat Kembali Protokol Pengendalian Covid-19

Adapun dalam sesi gelar wicara, yang ditayangkan melalui kanal BNPB, Senin (13/6/2022), Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, prosedur pemeriksaan genome sequencing terus dijalankan untuk memantau dan mengawasi mutasi virus Covid-19. Siti menyebutkan, Covid-19 subvarian baru Omicron sudah dideteksi dan teridentifikasi di Indonesia.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali I Nyoman Gede Anom, kasus Covid-19 subvarian baru Omicron pernah ditemukan di Bali, yakni dialami empat orang, yang terdiri dari seorang warga negara Indonesia dan tiga warga negara asing.

Kasus Covid-19 subvarian Omicron itu terdeteksi ketika pelaksanaan pertemuan ke-7 Forum Kebijakan Global Pengurangan Risiko Bencana (Global Platform for Disaster Risk Reduction/GPDRR) 2022 di Nusa Dua, Badung, Mei 2022. ”Selain keempat kasus itu, tidak ditemukan kasus baru dari (Omicron) subvarian baru itu,” kata Anom.

Anom menambahkan, imbauan pemerintah agar seluruh masyarakat tetap menaati dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 menjadi penting dipatuhi dan dijalankan, termasuk kepada para warga lanjut usia dan masyarakat yang memiliki komorbid.

Senada dengan Anom, Januraga menyebutkan, pemakaian masker penutup mulut dan hidung juga harus tepat agar efektif mencegah penularan virus. Januraga mengungkapkan, dengan perubahan kebijakan pemerintah, edukasi dan sosialisasi pengenalan risiko penularan dan penyebaran virus penyakit kepada masyarakat menjadi tetap diperlukan.