Kebugaran ASN Pemkot Cirebon Dipetakan lewat Penapisan BPJS Kesehatan

Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, akan memanfaatkan fitur penapisan BPJS Kesehatan untuk mendeteksi risiko penyakit. Upaya itu diharapkan mencegah penyakit lebih parah dan mengoptimalkan kinerja.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Cirebon Sutisna saat diwawancarai, Jumat (10/6/2022), di Kota Cirebon, Jawa Barat.

CIREBON, KOMPAS — Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, akan memetakan profil kesehatan ribuan pegawainya melalui program deteksi dini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Pemetaan tersebut diharapkan mengantisipasi penyakit yang lebih parah sehingga kinerja para abdi negara lebih optimal.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Cirebon Sutisna mengatakan, selama ini, masyarakat kurang memanfaatkan layanan preventif di BPJS Kesehatan. ”Warga baru menggunakan layanan kesehatan saat sakit, bahkan sudah kronis,” kata Sutisna, di sela-sela sosialisasi upaya preventif BPJS Kesehatan Cirebon, Jumat (10/6/2022).

Oleh karena itu, pihaknya meminta lebih dari 4.000 pegawai, termasuk guru, di Pemkot Cirebon menjalani penapisan kesehatan. Selain pendataan manual, deteksi dini juga bisa melalui fitur di aplikasi JKN mobile yang dapat diunduh melalui Playstore atau Appstore.

Baca juga: 21.216 Peserta JKN di Kota Cirebon Menunggak Iuran

Fitur itu berisi sekitar 47 pertanyaan tentang aktivitas keseharian, riwayat penyakit, hingga pola makan peserta JKN. Skrining dapat mendeteksi sejak dini risiko atas penyakit hipertensi, jantung, hingga diabetes. Layanan ini juga merekomendasikan peserta yang berpotensi terjangkit penyakit untuk ke fasilitas kesehatan.

”Nanti semua pegawai harus mengisi skrining sehingga kita (pemkot) punya profil kesehatan pegawai. Misalnya, berapa pegawai yang berisiko tekanan darah tinggi. Kalau ini bisa dilakukan, pegawai bisa terhindar dari penyakit kronis. Jangan sampai sudah kronis baru berobat,” ungkapnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Cirebon Nopi Hidayat mengatakan, semua warga, termasuk pegawai, yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan dapat memanfaatkan fitur skrining di aplikasi JKN mobile.

”Jadi, akan kelihatan risiko penyakit setiap orang sehingga muncul self awaraness (kesadaran diri) supaya penyakitnya tidak sampai parah,” ujarnya.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Kepala BPJS Kesehatan Kota Cirebon Nopi Hidayat saat diwawancarai, Jumat (10/6/2022), di Kota Cirebon, Jawa Barat.

Upaya deteksi dini tersebut, lanjutnya, dapat membuat masyarakat lebih produktif karena terhindari dari sakit parah. Layanan kesehatan di Kota Cirebon juga bakal semakin tertata karena warga tidak memenuhi fasilitas kesehatan tingkat akhir, seperti rumah sakit.

”Selanjutnya, beban biaya pelayanan kesehatan (berkurang) karena kami tidak membiayai penyakit-penyakit parah,” ujar Nopi. Apalagi, kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Cirebon kini telah mencapai cakupan kesehatan semesta (universal health coverage/UHC). Lebih dari 90 persen dari sekitar 340.000 warga Cirebon telah memiliki JKN.

Selain layanan deteksi dini, Nopi juga mendorong masyarakat memanfaatkan program Rencana Pembayaran Bertahap (Rehab). Program ini memastikan peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja yang menunggak pembayaran 4-24 bulan tetap menikmati layanan kesehatan. ”Orang-orang yang menunggak bisa mencicil,” ucapnya.

Peserta BPJS Kesehatan dapat menggunakan layanan Rehab via JKN mobile atau kontak Care Center 165. Peserta dapat mendaftar paling lambat tanggal 28 pada bulan berjalan, kecuali Februari. Pembayaran bertahap dapat dilakukan secara penuh, selama dua bulan, dan tiga bulan.

Baca juga: Data Kesehatan Diintegrasikan