Kelas BPJS Dilebur, Pemkot Cirebon Khawatir Fasilitas Kesehatan Terdampak

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berencana menerapkan program kelas rawat inap standar. Namun, Pemkot Cirebon khawatir, peleburan kelas itu berdampak pada fasilitas kesehatan.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Warga mengurus kelengkapan administrasi untuk mendapatkan tanggungan biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di RS Siloam Semanggi, Jakarta, Senin (12/11/2018). Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mempertemukan mereka yang membutuhkan pengobatan, tetapi kurang mampu secara ekonomi dengan mereka yang sehat, tetapi memiliki kemampuan ekonomi. Subsidi silang ini menjadi semangat asuransi sosial.

CIREBON, KOMPAS – Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, masih menunggu aturan detail rencana pemberlakuan program kelas rawat inap standar untuk peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Pemkot setempat khawatir kebijakan itu berdampak pada pelayanan fasilitas kesehatan.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Cirebon Sutisna mengatakan, pemkot akan mengundang pihak rumah sakit daerah hingga puskesmas untuk membicarakan rencana peleburan kelas rawat inap. ”(Kebijakan) ini akan berimbas pada rumah sakit dan puskesmas di daerah,” ujarnya, Jumat (10/6/2022), di Cirebon.

Rawat inap peserta BPJS Kesehatan dibagi menjadi kelas 1 hingga 3, bergantung pada besaran iuran. Tarif pelayanan untuk tenaga kesehatan, seperti dokter, juga berbeda antara kelas VIP, kelas 1, atau kelas 3 rawat inap. ”Saya khawatir, kalau (peleburan kelas) tidak diantisipasi, berdampak pada fee (pembayaran) tenaga kesehatan. Tetapi, mudah-mudahan tidak,” ucapnya.

Baca juga: Kebugaran ASN Pemkot Cirebon Dipetakan lewat Penapisan BPJS Kesehatan

Sutisna juga khawatir, penghapusan kelas rawat inap berpengaruh pada pendapatan rumah sakit. Seperti diketahui, tarif rawat inap kelas 1 lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 3. Tarif Indonesia-Case Base Group (Ina-CBG) juga mengatur sistem pembayaran klaim RS tidak hanya sesuai fasilitas kamar, tetapi juga tindakan untuk peserta BPJS Kesehatan.

Sebelumnya, dikutip dari Kompas.com, BPJS Kesehatan bakal menerapkan kelas rawat inap standar mulai Juli 2022. Dengan begitu, tidak ada lagi layanan kelas 1, 2, dan 3. Penentuan iuran BPJS Kesehatan juga akan disesuaikan berdasarkan gaji peserta. Pemerintah disebut menanggung iuran peserta yang tidak bekerja.

Sutisna memastikan pemkot tetap memfasilitasi jaminan kesehatan bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi, seperti peserta penerima bantuan iuran (PBI). Pihaknya juga menilai, penghapusan tingkatan kelas rawat inap dapat meningkatkan kesetaraan pelayanan kesehatan pada peserta BPJS Kesehatan, termasuk bagi PBI.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Cirebon Sutisna saat diwawancarai, Jumat (10/6/2022), di Kota Cirebon, Jawa Barat.

”Dari sisi kepesertaan, kita tentu bersyukur karena ada kesetaraan (layanan rawat inap),” ucap Sutisna. Terlebih lagi, Kota Cirebon telah mencapai cakupan kesehatan semesta (universal health coverage/UHC). Lebih dari 90 persen dari sekitar 340.000 warga Cirebon telah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional.

Kepala BPJS Kesehatan Kota Cirebon Nopi Hidayat mengatakan, pemerintah tengah membahas dan menyusun rencana penghapusan kelas rawat inap untuk peserta BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut juga akan diberlakukan secara bertahap yang diikuti berbagai pihak terkait, seperti rumah sakit dan pemerintah daerah.

”Prinsipnya, semua akan dipertimbangkan dari berbagai aspek, seperti pelayanan kesehatan dan kemampuan BPJS Kesehatan dalam pembiayaannya. Dan, tentunya bagaimana (program kelas rawat inap standar) ini tidak mengganggu pelayanan kepada peserta. Insya Allah pasti bagus hasilnya,” ujar Nopi.

Baca juga: 21.216 Peserta JKN di Kota Cirebon Menunggak Iuran