Dua Kepala Dinas Pemprov Sulut Jadi Penjabat Bupati
Dua kepala dinas pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dilantik menjadi penjabat bupati di Kepulauan Sangihe dan Bolaang Mongondow untuk satu tahun ke depan. Mereka hanya akan melanjutkan program pemimpin sebelumnya.
Oleh
KRISTIAN OKA PRASETYADI
·3 menit baca
MANADO, KOMPAS — Dua kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dilantik menjadi penjabat bupati di Kepulauan Sangihe dan Bolaang Mongondow untuk satu tahun ke depan. Mereka mengaku belum mengidentifikasi program dari kepemimpinan sebelumnya yang akan diprioritaskan.
Kepala Dinas Sosial Sulut Rinny Tamuntuan ditetapkan menjadi Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulut Limi Mokodompit sebagai Penjabat Bupati Bolaang Mongondow. Keduanya dilantik oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Minggu (22/5/2022), di Graha Gubernuran HV Worang di Manado.
Pelantikan itu diiringi pembacaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai pemberhentian dengan hormat Jabes Gaghana sebagai Bupati Kepulauan Sangihe dan Yasti Soepredjo Mokoagow selaku Bupati Bolaang Mongondow. Keduanya telah selesai menjabat selama lima tahun sejak 2017.
”Saya ucapkan selamat mengemban tugas dan amanah kepada Ibu Rinny Tamuntuan dan Bapak Limi Mokodompit. Dalam kondisi pandemi Covid-19, pemerintah kedua kabupaten telah membuktikan mampu melewati tantangan itu. Hendaknya penjabat bupati yang baru dilantik bisa memberi jawaban yang lebih pasti terhadap tantangan di masa depan,” kata Olly.
Olly mengingatkan, kedua kepala dinas itu hanyalah penjabat sementara, bukan dipilih rakyat. Karena itu, keduanya harus menjalankan pemerintahan sebaik-baiknya dengan tetap memperhatikan suara rakyat.
Setidaknya, lanjut Olly, tidak ada konflik dengan Kemendagri dalam proses penunjukan kedua penjabat seperti yang terjadi di Buton Selatan dan Muna Barat, Sulawesi Tenggara. ”Kami kirim tiga nama (untuk setiap daerah), yang memilih Kemendagri,” ujarnya singkat.
Menurut Surat Keputusan Mendagri, dua pejabat itu akan menjabat paling lama satu tahun sejak pelantikan. Sekretaris Daerah Sulut Asiano Gammy Kawatu mengatakan, mereka akan dievaluasi setelah satu tahun karena bupati definitif tidak akan dipilih sampai 2024.
Untuk sementara, kedua penjabat bupati mengatakan belum memiliki program yang diprioritaskan. Rinny Tamuntuan mengatakan, alokasi belanja dalam APBD Tahun 2022 Kepulauan Sangihe telah ditetapkan sehingga tugasnya hingga akhir tahun adalah melanjutkan program yang telah berjalan.
”Jadi tahun ini kita mengikuti saja program yang ada, tinggal kita jalankan dan lanjutkan. Nanti tahun depan, pada 2023 baru kita akan membahas program-program (baru),” kata Rinny yang juga adalah kakak ipar Olly.
Sementara itu, Limi Mokodompit mengatakan tak ada pesan khusus mengenai program prioritas dari bupati sebelumnya. Pria yang pernah mencalonkan diri sebagai bupati Bolaang Mongondow pada 2011 itu menyatakan akan memaksimalkan rancangan anggaran dan program yang ada agar target pembangunan tercapai.
Di lain pihak, mantan Bupati Sangihe Jabes Ezar Gaghana mengatakan, tantangan memimpin daerah kepulauan di perbatasan Indonesia dengan Filipina tidaklah mudah diatasi. Namun, pihaknya telah menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2022 yang bisa menjadi panduan bagi penjabat bupati.
”Saya tidak meminta apa pun, ini tergantung penjabat yang akan bekerja. Saya serahkan sepenuhnya dengan harapan apa yang telah menjadi komitmen pemerintah daerah (Sangihe) selama ini bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Sementara itu, mantan Bupati Bolaang Mongondow Yasti Soepredjo Mokoagow berharap penjabat bupati bisa memastikan keberlanjutan pembangunan Kawasan Industri Mongondow yang izinnya sedang berproses di Kementerian Perdagangan. Kawasan itu akan dibangun di lahan seluas 2.000 hektar di belakang kantor bupati di Kecamatan Lolak dan dapat menyerap 33.000 tenaga kerja.
”Saya meyakini, paling lambat izinnya akan keluar bulan Juni. Saya pun akan terus membantu Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow agar Kawasan Industri Mongondow ini benar-benar dibangun. Delapan puluh persen tenant-nya sudah ada, tinggal menunggu perizinan,” ujarnya.