Lebih dari 1.000 Unit Rumah untuk Warga Miskin Kota Kupang
Lebih kurang 3.000 keluarga di Kota Kupang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni. Pemerintah berupaya membantu mereka.
Oleh
FRANSISKUS PATI HERIN
·3 menit baca
HUMAS PEMKOT KUPANG
Wali Kota Kupang Jefirstson R Riwu Kore (bertopi) berpose dengan warga penerima bantuan rumah pada Kamis (12/5/2022). Lebih kurang 3.000 keluarga di kota tersebut menempati rumah tidak layak huni.
KUPANG, KOMPAS — Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, terus membangun rumah bagi masyarakat miskin di kota tersebut. Dari 1.043 unit yang direncanakan, 762 unit sudah dibangun. Masyarakat menyambut baik program tersebut mengingat masih banyak warga miskin yang belum memiliki rumah layak huni.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang pada Jumat (13/5/2022), sebanyak 249 unit yang tersisa itu ditargetkan akan selesai dibangun pada tahun ini. Rencana pembangunan tahun ini difokuskan pada delapan kelurahan.
Rinciannya, Kelurahan Penfui 25 unit, Kelurahan Oebobo 20 unit, Kelurahan Kuanino 15 unit, Kelurahan Airnona 32 unit, Kelurahan Oesapa 40 unit, Kelurahan Lasiana 30 unit, Kelurahan Pasir Panjang 17 unit, dan Kelurahan Alak 70 unit. Di Kota Kupang terdapat 51 kelurahan yang tersebar di enam kecamatan.
Wali Kota Kupang Jefirstson R Riwu Kore mengatakan, pemerintah tidak hanya sekadar membangun rumah. Seperti halnya program bedah rumah, Pemkot Kupang juga akan melengkapi rumah tersebut dengan sejumlah perabot rumah tangga seperti kursi, meja, dan tempat tidur serta kasur.
Program bantuan stimulan penyedia rumah swadaya ini memiliki syarat yang cukup berat, salah satunya adalah penerima wajib memiliki dasar hak rumah. Artinya, penerima memiliki lahan untuk membangun rumah. Saat ini banyak warga yang masih tinggal menumpang di lahan milik orang. Ini menjadi perhatian.
Riwu meminta agar bantuan ini dapat dikelolah secara baik sehingga tidak bermasalah di kemudian hari, terutama dari sisi hukum. Dia berharap pada Desember 2022 semua rumah sudah dibangun. Biaya pembangunan dimaksud bersumber dari anggaran daerah dan bantuan dari pemerintah pusat.
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Alak, Yonathan Penu, mengapresiasi terobosan pemerintah dalam membangun rumah bagi warga miskin. Banyak warga miskin kini bisa memiliki rumah layak huni. Ia juga berharap agar program itu terus berlanjut hingga beberapa tahun mendatang.
”Tidak hanya bantuan rumah layak huni, kami juga memberi apresiasi yang tinggi pada program penerangan jalan dan penyediaan air bersih di Kali Dendeng yang kini mulai dinikmati warga. Kehadiran sumber air itu mengatasi masalah krisis air bersih yang terjadi selama bertahun-tahun,” kata Yonathan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang Cornelis Beni Sain menambahkan, program ini sudah berjalan sejak tahun 2018. Diakuinya saat ini sekitar 3.000 kepala keluarga di Kota Kupang yang tinggal di rumah yang tidak layak huni, sehingga membutuhkan uluran tangan pemerintah.
FRANSISKUS PATI HERIN
Kelin Lala Diwitria Seko (11), anak dari keluarga miskin yang berjuang masuk sekolah menengah pertama negeri di Kota Kupang, NTT. Ia ditemui di tempat tinggalnya, sebuah bangunan darurat pada Sabtu (4/7/2021).
Jeremiah (45), warga Maulafa berharap agar pemberian bantuan rumah tidak padang bulu atau dengan pertimbangan politik tertentu. Menurut dia, masih banyak warga miskin harus dibantu tetapi tidak masuk dalam sasaran penerima. ”Entahlah, tapi kami menilai ada nuansa diskriminasi dalam pemberian bantuan rumah ini. Coba dicek, latar belakang penerimanya,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Kota Kupang pada tahun 2021 sebanyak 41.770 jiwa atau naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah 39.720 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi akibat pandemi Covid-19.
