Menko Luhut Dilaporkan ke Polda Sultra Terkait ”Big Data”, Polisi Janji Profesional

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara. Pelapor geram dengan dugaan pembohongan publik terkait ”big data” survei masyarakat yang menyetujui penundaan pemilu.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

La Ode Tazrufin melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ke Polda Sultra, seperti yang ditunjukkan pada Kamis (21/4/2022). Luhut dianggap melakukan pembohongan publik terkait big data penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

KENDARI, KOMPAS — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Pelapor geram dengan dugaan pembohongan publik yang disampaikan Luhut terkait big data survei masyarakat yang menyetujui penundaan pemilu. Polisi masih mengkaji laporan dan berjanji tetap akan independen dalam menangani kasus ini.

Kepala Bidang Humas Polda Sultra Komisaris Besar Ferry Walintukan, Kamis (21/4/2022), menyampaikan, pihaknya telah menerima laporan terhadap Menko Luhut sejak Senin (18/4/2022). Laporan tersebut berisi dugaan pembohongan publik yang dilakukan Menko Luhut terkait big data warganet yang setuju penundaan pemilu.

”Kami sudah terima dan masih melakukan pendalaman terkait hal ini. Saat ini masih dalam proses penyelidikan. Pengadu dari Barisan Orator Masyarakat Kepulauan Buton,” kata Ferry.

Menurut Ferry, pelapor menduga Luhut melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya terkait dugaan pembohongan publik terkait big data penundaan pemilu yang pernah disampaikan Luhut.

Atas laporan ini, kepolisian masih melakukan pendalaman dan pengkajian. ”Yang jelas saat ini sudah diterima laporannya dan masih dalam pendalaman. Kami tidak ada intervensi dalam penanganan kasus dan tetap akan profesional,” katanya.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

La Ode Tazrufin melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ke Polda Sultra, seperti yang ditunjukkan pada Kamis (21/4/2022). Luhut dianggap melakukan pembohongan publik terkait big data penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Pelapor Luhut ke Polda Sultra adalah La Ode Tazrufin, yang juga Sekretaris Jenderal Barisan Orator Masyarakat Kepulauan Buton. Tazrufin menganggap Luhut telah melakukan pembohongan kepada masyarakat selaku pejabat publik.

”Kami melaporkan Pak Luhut karena geram dengan wacana terkait big data yang lalu menimbulkan polemik di masyarakat luas. Bahkan hingga aksi demonstrasi mahasiswa di banyak kota di Indonesia yang menimbulkan korban,” kata Tazrufin di Kendari, Kamis siang.

Baca juga : Tolak Wacana Tiga Periode, Mahasiswa Kendari Bentrok dengan Aparat

Padahal, ia melanjutkan, sebagai pejabat di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tidak ada kaitannya sama sekali. Terlebih lagi, isu adanya 110 juta warga masyarakat yang mendukung wacana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sama halnya dengan pembohongan publik yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

Pelaporan ini, tambah Tazrufin, juga merupakan cara untuk melihat kinerja profesional penegak hukum. Sebab, selama ini pelaporan ke masyarakat sangat cepat ditangani, sedangkan pelaporan ke pejabat publik seperti tersendat.

”Kami berharap kepolisian tetap profesional dan apa yang kami laporkan ini bisa diproses dengan baik. Kami akan terus kawal kasus ini sesuai aturan,” ucapnya.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

La Ode Tazrufin melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ke Polda Sultra, seperti yang ditunjukkan pada Kamis (21/4/2022). Luhut dianggap melakukan pembohongan publik terkait big data penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut Tazrufin, pihaknya tidak mencari sensasi dengan melaporkan Luhut ke kepolisian. Ia dan rekan-rekan hanya sangat geram dengan pemerintah, khususnya Luhut, yang membuat masyarakat terpecah.

Dihubungi secara terpisah, juru bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi, mengatakan, pihaknya belum menerima informasi resmi terkait laporan tersebut. Meski begitu, pihaknya tentu akan mengikuti semua proses hukum.

Ia dan rekan-rekan hanya sangat geram dengan apa yang telah dilakukan pemerintah, khususnya Luhut, yang membuat masyarakat terpecah.

”Pak Luhut tidak pernah minta diistimewakan. Jadi, ya, silakan saja kalau ada yang melaporkan. Tetapi, mari saya ajak semua untuk lebih mencermati rekaman dari pernyataan Pak Menko Luhut soal big data ini,” kata Jodi.

Apa yang disampaikan Luhut dalam sebuah wawancara, terang Jodi, adalah melihat big data sebagai salah satu bagian aspirasi politik masyarakat dengan estimasi 110 juta data dari berbagai platform media sosial. Dari informasi tersebut, ada aspirasi kelas menengah bawah yang resah dengan situasi ekonomi dan terganggu dengan polarisasi politik. Keluhan tersebut datang dari warga dengan afiliasi politik beragam.

”Namun, kemudian oleh beberapa media sekarang menjadi kesimpulan, ’LBP memiliki big data 110 juta orang yang mendukung penundaan Pemilu 2024’. Ini berbeda sekali dengan apa yang menjadi poin pembicaraan Pak Luhut,” tuturnya.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Luhut Binsar Pandjaitan