Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Demo Mahasiswa Balikpapan Berjalan Damai
Sekitar 250 mahasiswa di Kota Balikpapan berdemonstrasi menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka juga menuntut Pemkot Balikpapan menyelesaikan masalah lingkungan di ”Kota Minyak”.
Oleh
SUCIPTO
·2 menit baca
BALIKPAPAN, KOMPAS — Sekitar 250 mahasiswa berunjuk rasa di depan Kantor DPRD dan Kantor Wali Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (11/4/2022). Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, dua di antaranya menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan menolak penundaan Pemilu 2024. Unjuk rasa berlangsung damai.
Para mahasiswa dari berbagai kampus itu menamakan diri sebagai Aliansi Kota Minyak. Mereka semula berkumpul di pertigaan Plaza Balikpapan sekitar pukul 14.30 Wita. Setelah itu, rombongan berjalan menuju Gedung DPRD Kota Balikpapan yang berseberangan dengan Kantor Wali Kota Balikpapan.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Selain berorasi, mereka membentangkan spanduk tuntutan bertinta hitam di pagar besi di depan Gedung DPRD Kota Balikpapan. Spanduk itu bertuliskan ”Cukup lulusku aja yang ditunda, pemilu jangan”, ”Oligarki vs everybody, #gakbolehserakah”, serta ”Menolak dan membatalkan kenaikan BBM dan PPN 11 persen”.
Taufik, koordinator mahasiswa, menyebutkan, penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden bisa mencederai amanah reformasi. Aturan yang berlaku, lanjut Taufik, seseorang hanya bisa menjadi presiden maksimal dua periode.
”Masa jabatan presiden dan wakil presiden sudah selayaknya diberi batasan yang jelas dalam sebuah konstitusi. Hukum dibuat agar yang kuat memiliki kekuasaan terbatas,” katanya.
Selain isu kebijakan nasional, mereka juga menuntut Pemkot Balikpapan menyelesaikan masalah di daerah berjuluk ”Kota Minyak” ini. Persoalan banjir, misalnya, semakin banyak lokasi yang terendam air di Balikpapan. Air juga menggenang semakin lama akibat buruknya drainase, kondisi sungai, dan menurunnya daerah resapan air.
Selanjutnya, mahasiswa juga menuntut Pemkot Balikpapan bersikap tegas terhadap perusakan lingkungan di Teluk Balikpapan. Seperti diberitakan sebelumnya, PT Mitra Murni Perkasa (MMP) membuka hutan mangrove dan vegetasi di sekitarnya meskipun belum mengantongi izin lingkungan dari pemetintah.
”Menuntut Pemkot Balikpapan mencabut izin perusahaan yang merusak lingkungan di Teluk Balikpapan,” ujar Taufik.
Mereka juga menuntut Pemkot Balikpapan menyelesaikan masalah di daerah berjuluk ”Kota Minyak ” ini. Persoalan banjir, misalnya, semakin banyak lokasi yang terendam air di Balikpapan.
Di antara mahasiswa terdapat pula sekitar 15 ibu-ibu yang menamakan diri Muhajidah Balikpapan. Mereka membentangkan spanduk dengan tuntutan hampir sama dengan mahasiswa. Selain menolak perpanjangan jabatan presiden, para ibu juga kesal dengan kenaikan harga berbagai barang pokok, salah satunya minyak goreng.
”Bahkan, kenapa setiap puasa harga pangan harus melonjak?” kata Desi dari Muhajidah Balikpapan.
Para mahasiswa juga membakar ban dan sejumlah karton di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan. Hingga pukul 18.00 Wita, demonstrasi berjalan aman tanpa ada kericuhan. Mahasiswa mulai meninggalkan lokasi unjuk rasa sekitar pukul 18.05 Wita.
Kepala Polresta Balikpapan Komisaris Besar Thirdy Hadmiarso menyebutkan, pengamanan aksi demonstrasi ini dilakukan oleh kepolisian, Brimob Polda Kaltim, satpol PP, dan TNI. ”Kami siagakan hari ini 683 orang dan kami bersyukur semua aman,” katanya.