Meski Anggaran Siap, Sidoarjo Belum Berani Janjikan Layanan Mudik Gratis
Meski telah mengalokasikan anggaran untuk layanan mudik secara gratis, Sidoarjo belum berani menjanjikan pelaksanaan layanan tersebut. Pemda menunggu kebijakan Kementerian Perhubungan dan Pemprov Jatim.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·4 menit baca
KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA
Warga mengantre pada hari pertama pendaftaran mudik gratis yang diselenggrakan Pemprov Jawa Timur di Kantor Dinas Perhubungan di Surabaya, Senin (5/6/2019).
SIDOARJO, KOMPAS — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, telah mengalokasikan anggaran untuk layanan mudik Lebaran secara gratis bagi masyarakat. Namun, pemkab belum berani menjanjikan pelaksanaan layanan tersebut karena menunggu kepastian kebijakan dari pemerintah di tingkat pusat dan kesiapan mitra penyelenggara lainnya.
Kebijakan pemerintah di tingkat pusat yang memperbolehkan aktivitas mudik pada Lebaran tahun ini meski pandemi Covid-19 belum sepenuhnya teratasi sudah diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Melalui Dinas Perhubungan Sidoarjo, pemkab telah mengalokasikan biaya penyelenggaraan mudik gratis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan.
”Alokasi anggaran yang disiapkan Rp 200 juta. Besaran anggaran itu relatif sama setiap tahun. Bahkan, selama masa pandemi, anggaran tersebut tetap disiapkan meskipun pada tahun lalu tidak terserap,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo Benny Airlangga Yogaswara, Senin (11/4/2022).
Anggaran Rp 200 juta itu untuk membiayai akomodasi para pemudik selama perjalanan mudik dari Sidoarjo menuju kampung halaman masing-masing menggunakan bus antarkota dalam provinsi. Untuk penyelenggaraan layanan balik dari daerah asal ke Sidoarjo, pemda bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Jatim.
Benny mengatakan, pola kerja sama atau kemitraan dalam penyelenggaraan layanan mudik dan layanan balik secara gratis antara Pemkab Sidoarjo dan Pemprov Jatim ini telah terbangun sejak lama. Persoalannya, hingga memasuki pekan kedua bulan Ramadhan, Pemprov Jatim belum memberikan kepastian terkait penyelenggaraan layanan tersebut.
KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA
Awak bus menjalani pemeriksaan kesehatan di Posko Kesehatan Dinas Kesehatan Jawa Timur di Terminal Purabaya, Sidoarjo, Selasa (28/5/2019). Pemeriksaan untuk mengetahui kesiapan para awak untuk melayani lonjakan penumpang saat arus mudik Lebaran melalui terminal tersebut.
Di sisi lain, Dishub Sidoarjo masih ragu menyiapkan layanan mudik gratis Lebaran tahun ini karena belum ada aturan perundangan yang menjadi payung hukum. Benny mengatakan, setelah ketentuan penyelenggaraan mudik gratis di masa pandemi Covid-19 ini keluar, pihaknya baru berani mencari perusahaan otobus sebagai penyelenggara kegiatan.
Layanan mudik gratis Pemkab Sidoarjo terakhir digelar tahun 2019 atau sebelum pandemi Covid-19. Dalam program tersebut disiapkan 35 bus untuk melayani masyarakat yang ingin merayakan Lebaran di kampung halaman. Warga yang ingin menikmati layanan ini cukup mendaftar di dinas perhubungan dan melengkapi persyaratan dengan menyerahkan fotokopi KTP dan kartu keluarga.
Dari 35 bus, total kursi atau tempat duduk penumpang yang disediakan mencapai 1.750 orang. Bus-bus ini akan mengantar masyarakat ke tujuh kabupaten atau kota tujuan mudik, yakni Banyuwangi, Jember, Bojonegoro, Blitar, Ponorogo, Magetan, dan Trenggalek. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, peminat layanan mudik gratis sangat tinggi.
Selain pemda, layanan mudik gratis di Sidoarjo biasanya juga diberikan oleh pihak swasta seperti perusahaan-perusahaan dengan karyawan mencapai ribuan orang. Benny mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi pemeriksaan kelaikan bus yang akan digunakan sebagai angkutan mudik. Adapun apabila perusahaan memerlukan pengawalan selama perjalanan mudik, bisa berkomunikasi dengan aparat kepolisian.
Sementara itu, Pemprov Jatim belum berani memastikan menggelar program mudik gratis pada Lebaran 2022 karena belum mengalokasikan biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut pada APBD tahun berjalan. Meski demikian, program mudik gratis tetap memungkinkan direalisasikan dengan dana atau upaya di luar pemerintah.
KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA
Warga menunggu mal dibuka untuk mengikuti vaksinasi ketiga atau penguat di Lippo Plaza, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (29/3/2022).
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan pemerintah pusat melonggarkan kebijakan mudik bagi warga yang sudah divaksin. Pemudik yang telah vaksinasi dosis pertama, kedua, dan ketiga tidak diwajibkan tes Covid-19. Adapun yang baru menjalani vaksinasi dosis kedua perlu tes Covid-19 antigen 1 x 24 jam sebelum keberangkatan. Pemudik yang baru menerima vaksinasi dosis pertama perlu tes usap PCR.
“Kita sadar mudik tidak lagi dilarang. Tetapi kita harus merancang anggaran pada tahun lalu tanpa mengetahui apakah tahun ini kondisi Covid-19 masih memungkinkan atau tidak. Sehingga tentunya program ini masih belum dimasukkan di dalam anggaran APBD,” ujar Emil di Grahadi, Jumat (8/4/2022).
Pernyataan senada juga disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono. Menurutnya mudik gratis merupakan program yang ditunggu masyarakat. Namun, pemprov tidak memiliki anggaran untuk menyelenggarakan program tersebut karena kebijakan pemerintah ditingkat pusat yang memperbolehkan mudik, di luar perkiraan.
“Kami berupaya agar mudik gratis tetap bisa berjalan. Sudah berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan swasta terkait kemungkinan pelaksanaan kegiatan ini,” ucap Nyono.
Berdasarkan pengalaman mudik gratis yang digelar Pemprov Jatim 2019 lalu, animo masyarakat tinggi. Hal itu terlihat dari jumlah peserta mudik gratis yang mencapai 270.000 orang. Mereka mudik bareng dengan menggunakan sejumlah moda transportasi seperti bus, kereta api, dan kapal.
Sementara itu, aktivitas mudik mulai terlihat di terminal kedatangan internasional Bandara Juanda Surabaya. Pemudik didominasi pekerja migran Indonesia yang baru tiba dari Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Mereka sengaja pulang awal puasa agar bisa tinggal lebih lama di kampung halaman.
”Untuk aktivitas mudik di terminal penumpang domestik masih landai. Biasanya peningkatan baru terjadi saat mendekati libur Lebaran,” ujar Stakeholder Relation Manager Bandara Juanda Surabaya Yuristo Ardhi Hanggoro.
