Sempat Saling Dorong hingga Bakar Ban, Polisi Klaim Aksi Mahasiswa di Mataram Kondusif
Aksi menolak wacana tiga periode jabatan presiden diikuti ratusan mahasiswa di Kota Mataram, NTB. Meski sempat ada aksi saling dorong dan bakar ban, secara keseluruhan kegiatan itu berjalan kondusif.
Oleh
ISMAIL ZAKARIA
·4 menit baca
ISMAIL ZAKARIA
Mahasiswa menaiki pintu gerbang saat menggelar aksi di depan Kantor DPRD Provinsi NTB di Mataram, Senin (11/4/2022) siang. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan berbagai tuntutan, di antaranya menolak kenaikan harga BBM dan mahalnya harga minyak goreng serta menolak wacana presiden tiga periode.
MATARAM, KOMPAS — Aksi mahasiswa menolak wacana tiga periode jabatan presiden berlangsung di sejumlah daerah di Tanah Air, termasuk di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pihak kepolisian menyebut, meski sempat diwarnai aksi saling dorong hingga pembakaran ban, aksi mahasiswa berbagai perguruan tinggi itu berjalan kondusif.
Pantauan Kompas, aksi dimulai sekitar pukul 10.00 Wita. Ratusan mahasiswa tersebar di tiga titik aksi, yakni satu di simpang Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB dan dua di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, masing-masing di pintu gerbang selatan dan sisi utara kantor tersebut.
Selama lebih dari satu jam, aksi mahasiswa berlangsung lancar. Satu per satu mahasiswa menyampaikan orasi. Penjagaan ketat dilakukan aparat TNI dan kepolisian. Seluruh pintu gerbang ditutup untuk mencegah mahasiswa masuk ke dalam Gedung DPRD NTB.
Sekitar pukul 11.00, mahasiswa yang beraksi di sisi selatan gedung, yakni dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram, kemudian menyampaikan empat tuntutan.
ISMAIL ZAKARIA
Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Nusa Tenggara Barat menggelar aksi di depan Kantor DPRD Provinsi NTB di Mataram, Senin (11/4/2022) siang. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan berbagai tuntutan, di antaranya menolak kenaikan harga BBM dan mahalnya harga minyak goreng serta menolak wacana presiden tiga periode.
Fahri Rahman dari HMI Cabang Mataram yang membacakan tuntutan menyebutkan, mereka mendesak Presiden Joko Widodo bersikap tegas menolak penundaan pemilihan umum atau perpanjangan masa jabatan presiden.
”Hal itu (penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden) menyimpang dari semangat konstitusi,” kata Fahri.
Fahri menambahkan, mereka juga meminta Presiden Joko Widodo menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat. ”Selain itu, kami mendesak Presiden untuk menstabilkan harga bahan bakar minyak yang mengalami kenaikan secara signifikan,” kata Fahri.
Satu tuntutan terakhir adalah menuntut Presiden segera menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) demi menjaga stabilitas harga barang dan jasa.
ISMAIL ZAKARIA
Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Nusa Tenggara Barat menggelar aksi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB di Mataram, Senin (11/4/2022) siang. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan berbagai tuntutan, di antaranya penolakan kenaikan harga BBM, mahalnya harga minyak goreng, serta menolak wacana presiden tiga periode.
Setelah itu, mahasiswa kemudian meminta perwakilan DPRD NTB untuk menerima dan menandatangani tuntutan tersebut sebagai bentuk dukungan. Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda yang telah berada di dalam kemudian keluar dan menemui mahasiswa.
Dalam pernyataannya, Isvie mengatakan, DPRD NTB mendukung gerakan moral mahasiswa untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak. ”Harga tersebut saat ini naik sangat tidak wajar dan membuat rakyat hidup susah,” kata Isvie.
Isvie mengatakan, DPRD juga meminta Presiden Joko Widodo dengan tegas dan jelas agar tidak bersedia memperpanjang masa jabatan atau periode ketiga. Presiden juga diminta menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu kota Negara, termasuk substansi pasal-pasal yang bermasalah dan dampak sosial yang ditimbulkan. Selain itu, DPRD NTB juga meminta Presiden merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Setelah membacakan tuntutan, Isvie kemudian menandatangani poin desakan DPRD NTB ke Presiden Joko Widodo dan tuntutan mahasiswa. Tuntutan itu, menurut rencana, akan dikirim langsung ke pemerintah pusat.
ISMAIL ZAKARIA
Asap mengepul dari ban yang dibakar mahasiswa saat aksi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB di Mataram, Senin (11/4/2022) siang. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan berbagai tuntutan, di antaranya penolakan kenaikan harga BBM, mahalnya harga minyak goreng, serta menolak wacana presiden tiga periode.
Memaksa masuk
Setelah menerima tanggapan dari pimpinan DRPD NTB, mahasiswa yang tergabung dalam HMI Cabang Mataram tersebut kemudian bergeser ke depan Kantor Gubernur NTB. Lokasi aksi di DPRD kemudian diisi rombongan mahasiswa lainnya.
Pada saat sama, di gerbang utara Kantor DPRD NTB, rombongan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Mataram juga melanjutkan aksi. Di sana, awalnya aksi berjalan damai. Satu per satu perwakilan mahasiswa menyampaikan orasi diselingi sejumlah lagu perjuangan mahasiswa.
Hanya saja, mereka juga meminta agar pimpinan DPRD NTB datang seperti halnya kepada rombongan mahasiswa sebelumnya. Namun, hingga menjelang pukul 12.00 Wita, tidak ada pimpinan DPRD NTB yang datang.
ISMAIL ZAKARIA
Anggota kepolisian memadamkan ban yang dibakar mahasiswa saat aksi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB di Mataram, Senin (11/4/2022) siang. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan berbagai tuntutan, di antaranya penolakan kenaikan harga BBM, mahalnya harga minyak goreng, serta menolak wacana presiden tiga periode.
Hal itu memicu mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) itu memaksa masuk ke dalam DPRD NTB. Akibatnya, terjadi aksi saling dorong dengan aparat keamanan.
Untuk menghindari tindakan yang tidak diinginkan, polisi kemudian menutup gerbang. Namun, para mahasiswa tidak mundur. Mereka malah berusaha mendobrak gerbang dengan mendorong hingga menendang gerbang berkali-kali. Beberapa orang juga nekat naik ke atas gerbang.
Secara keseluruhan, aksi yang melibatkan lima kelompok mahasiswa itu berjalan kondusif. Sebanyak 780 personel dikerahkan untuk pengamanan aksi.
Selain itu, mereka kemudian mulai membakar ban. Hal serupa dilakukan rombongan kedua mahasiswa yang beraksi di gerbang selatan DPRD NTB. Namun, aksi itu hanya berlangsung sebentar karena tim kepolisian dengan cepat memadamkan api.
Sekitar pukul 13.00 Wita, mahasiswa kemudian mulai meninggalkan kompleks DPRD NTB dan titik demonstrasi lain. Arus lalu lintas yang sempat terganggu dan dialihkan sementara waktu kembali lancar.
Kepala Kepolisian Resor Kota Mataram Komisaris Besar Heri Wahyudi mengatakan, tindakan mahasiswa tersebut hal biasa dalam sebuah aksi. Namun, menurut Heri, secara keseluruhan, aksi yang melibatkan lima kelompok mahasiswa itu berjalan kondusif. Sebanyak 780 personel dikerahkan untuk pengamanan aksi.
