Gubernur NTT Pantau Jalan Rusak, Panen Sorgum, hingga Fakta Bayi Tengkes
Gubernur NTT memantau progres pembangunan dan menyerap aspirasi masyarakat. Momentum itu sekaligus semakin mendekatkan diri dengan masyarakat dan tokoh setempat.
Oleh
FRANSISKUS PATI HERIN
·3 menit baca
KUPANG, KOMPAS — Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat mendatangi sembilan kabupaten dalam kunjungan kerja selama 12 hari. Kunjungan itu bertujuan memantau progres pembangunan daerah sekaligus menjaring aspirasi publik. Di sisi lain, Viktor dinilai sedang berusaha mendekatkan diri dengan masyarakat dan tokoh setempat di tengah kritikan atas berbagai janji politik yang belum terwujud.
Keterangan dari Humas Pemprov NTT menyebutkan, Viktor memulai kunjungan dari Kabupaten Lembata pada Kamis (7/4/2022). Hari ini, ia bersama rombongan bertolak ke Kabupaten Flores Timur. Sejumlah kepala dinas dan lembaga terkait seperti pimpinan Bank NTT ikut dalam kunjungan tersebut.
Di Lembata, Viktor meninjau proyek rehabilitasi jalan dari Balauring ke Wairiang sejauh 5,6 kilometer dengan nilai proyek sebesar lebih kurang Rp 10 miliar. Dari 1.000 km jalan provinsi yang rusak, 906 km di antaranya sudah diperbaiki. ”Mudah-mudahan sebelum masa jabatan saya selesai, maka 1.000 km jalan di seluruh provinsi NTT telah rampung,” katanya.
Menurut dia, akses jalan yang bagus akan mendukung geliat perekonomian masyarakat setempat. Mobilitas barang akan semakin tinggi, terutama dari daerah penghasil ke pasar. Selain itu, juga membuka akses menuju lokasi pariwisata. Lembata dikenal kaya akan destinasi wisata, seperti tempat perburuan ikan paus di Lamalera.
Viktor juga ikut memanen sorgum di Desa Tagawiti, Kecamatan Ile Ape. Luas tanaman sorgum di Lembata 128 hektar dan tersebar di tujuh kecamatan. Selain padi dan jagung, warga setempat mulai menanam sorgum. Ia berjanji akan membantu mesin perontok dan mesin pembuat tepung sorgum setiap sepuluh unit.
Di lokasi itu, Kepala Puskesmas Waipukang Margaretha Ose Making melaporkan kondisi kesehatan anak balita. Kasus tengkes (stunting) di Kecamatan Ile Ape sebanyak 126 anak balita dengan 14 anak di antaranya mengalami gizi buruk hingga Maret 2022. ”Upaya perbaikan gizi bagi ibu hamil dan anak balita dengan mengonsumsi sereal sorgum dicampur kelor,” kata Ose.
Persoalan stunting di NTT sempat menjadi perhatian pemerintah pusat. Bulan lalu, Presiden Joko Widodo meninjau langsung penanganan stunting di NTT dengan mengunjungi Desa Kesetnana di Kabupaten Timor Tengah Selatan, sekitar 110 km arah timur laut Kota Kupang, ibu kota NTT.
Menurut Studi Status Gizi Indonesia 2021, prevalensi tengkes di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 48,3 persen. Artinya, 48 anak dari 100 anak balita mengalami tengkes.
Daerah itu memuncaki nomor satu tertinggi dari 246 kabupaten/kota di 12 provinsi yang menjadi prioritas penanganan. Angka itu lebih dua kali lipat dari standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang hanya menoleransi prevalensi stunting pada kisaran 20 persen.Wilayah di NTT yang masik kategori zona merah (prevalensi tengkes di atas 30 persen) bukan hanya Timor Tengah Selatan. Sebanyak 14 kabupaten/kota lainnya masuk zona merah. Adapun zona kuning (20-30 persen) di 7 daerah. Tak ada satu pun daerah di NTT masuk zona hijau (10-20 persen), apalagi zona biru di bawah 10 persen.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia NTT Marianus Krisanto Haukilo menduga, kunjungan kerja Viktor ke sembilan kabupaten selama 12 hari tidak semata-mata meninjau program strategis pemprov. ”Ada agenda politik di balik kunjungan tersebut agar lebih dekat dengan pemilih dan mengekspresikan diri sebagai pemimpin yang merakyat,” kata Krisanto.
Krisanto menyebut belum semua program strategis Pemprov NTT berjalan mulus. Kesuksesan budidaya ikan kerapu di Waikulambu, Kabupaten Ngada, misalnya, di bawah investasi dana Rp 7,8 miliar, belum idealnya tanam jagung panen sapi, hingga penanganan stunting yang tidak optimal. Oleh karena itu, ia mendorong gubernur mengevaluasi secara menyeluruh program kerja sebelum masa jabatan berakhir. Masa jabatan gubernur dan wakil gubernur yang tersisa satu tahun harus dimanfaatkan sebaik mungkin.