Rekrutmen Tenaga Kontrak Berujung Penyegelan Kantor Pemerintah di NTT
Sejumlah kantor pemerintah di Kabupaten Malaka, NTT, disegel pemilik lahan. Pelayanan publik terganggu.
Oleh
FRANSISKUS PATI HERIN
·3 menit baca
NOFRY LAKA UNTUK KOMPAS
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, disegel pemilik lahan pada Senin (4/4/2022). Penyegelan itu sebagai bentuk kekecewaan warga atas pengangkatan tenaga kontrak daerah oleh Bupati Malaka Simon Nahak.
BETUN, KOMPAS
—
Penyegelan sejumlah kantor pemerintah di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, sejak pekan lalu, masih terus berlanjut. Pemilik lahan yang menyegel kantor itu kecewa dengan keputusan Bupati Malaka Simon Nahak terkait kebijakan pengangkatan tenaga kontrak. Masyarakat berharap segera dicari jalan keluar agar pelayanan publik kembali normal.
Kantor pemerintah yang disegel pada Senin (4/4/2022) pagi adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Betun, ibu kota Malaka. Pintu masuk kantor itu dipalang dengan potongan bambu.
Akibatnya, pelayanan di kantor itu lumpuh. Pegawai kantor tidak bisa masuk. Warga yang telanjur datang lantas pulang dengan kecewa.
Padahal, kantor tersebut paling banyak didatangi warga. Pelayanan yang dibuka mulai Senin hingga Jumat selalu dipadati masyarakat yang datang mengurus administrasi kependudukan, seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akta kelahiran. Kartu identitas itu merupakan syarat utama untuk berbagai keperluan saat ini.
Penyegelan kantor catatan sipil dilakukan oleh Yanti Tei Serang (43), selaku pemilik lahan di Kampung Laran, Betun. ”Bupati punya keputusan mengecewakan kami. Orang-orang di kampung kami tidak ada satu pun yang jadi tenaga kontrak. Saya tidak minta anak kandung saya, tapi tolong perhatikan anak-anak di sini,” kata Yanti dengan nada tinggi.
Yanti yang mengaku tidak tamat sekolah dasar itu juga menilai banyak tenaga kontrak yang diangkat Simon tidak sesuai harapan. ”Kalau mau angkat orang, cari yang muda-muda. Ada yang sudah pensiun dari ASN (aparatur sipil negara), tapi kenapa diangkat lagi jadi tenaga kontrak,” lanjutnya.
FRANSISKUS PATI HERIN
Persawahan di Kampung Laran, Betun, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (10/10/2020).
Yanti menyatakan, belum mau membuka segel itu sampai harapannya dikabulkan. Menurut dia, lahan itu milik orangtuanya, yang diwariskan kepada dirinya. Pada tahun 2005, mereka menyerahkan lahan itu secara cuma-cuma kepada pemerintah. Kala itu, pemerintah berjanji akan memperhatikan anak-anak di kampung itu.
Penyegelan dan pemblokiran akses ke kantor pemerintah dan tempat pelayanan publik sejak pada pekan lalu, mulai dari kantor Bupati Malaka, Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan, Kantor Dinas Sosial, sejumlah kantor camat, dan beberapa puskesmas. Untuk sementara, akses ke kantor bupati dan rumah sakit sudah dibuka.
Kekecewaan atas pengangkatan tenaga kontrak menjadi alasan penyegelan oleh pemilik lahan. Informasi yang dihimpun Kompas, penyegelan masih akan berlanjut ke beberapa kantor baik dinas, camat, dan puskesmas. Hampir semua lahan yang digunakan pemerintah adalah hibah dari masyarakat.
Cari solusi
Sejumlah warga sangat kecewa dengan penyegelan kantor tersebut. Mereka berharap pemilik lahan bersikap dewasa dan mengutamakan kepentingan publik. Bupati juga diminta berdialog menyelesaikan masalah ini.
”Saya sudah datang jauh-jauh, bayar ojek mahal-mahal, untuk urus KTP, tapi kantor disegel. Jangan korbankan kepentingan orang banyak,” kata Berto Bria (30), warga Io Kofeu. Io Kofeu berjarak sekitar 34 kilometer dari Betun. Banyak ditemukan titik jalan rusak di antara kedua daerah itu.
Sementara itu, Enjel Nahak (25) dari Malaka Barat, berjarak 20 km dari Betun, mendesak Simon agar segera mencari jalan keluar. Simon diminta bertemu dengan pemilik lahan dan mendengarkan harapan mereka. Semakin lama dibiarkan, persoalan ini semakin merugikan masyarakat. Menurut dia, pemilik lahan, jika didekati dengan baik, mereka akan membuka segel tersebut.
FRANSISKUS PATI HERIN
Kondisi jalan rusak di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, 30 Oktober 2020. Jalan yang melewati Kecamatan Sasitamean, Malaka Tengah, dan Laenmanen, merupakan jalan nasional. Kondisi itu tidak berubah hingga Aprl 2022 ini.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh Kompas, Simon mengangkat tenaga kontrak melalui Surat Keputusan No 24/HK/2022 pada 10 Januari 2022. Tenaga kontrak yang diangkat sebanyak 978 orang untuk tahun anggaran 2022. Salah satu pertimbangan pengangkatan adalah jumlah ASN di daerah itu tidak selaras dengan beban kerja yang semakin bertambah.
Simon yang dihubungi lewat pesan dan panggilan Whatsapp pada Senin pukul 08.28 waktu setempat belum juga merespons. Hal serupa juga terjadi saat Wakil Bupati Malaka Louise Lucky Taolin dihubungi lewat aplikasi pesan dan panggilan telepon.
