Kepala Desa di Kalsel Tak Hadiri Silatnas dan Tak Mau Ikut-ikutan Berpolitik

Kepala desa anggota Apdesi di Kalimantan Selatan memastikan tidak hadir dalam acara Silaturahmi Nasional Desa 2022. Mereka tidak mau ikut-ikutan berpolitik dan mendukung wacana presiden tiga periode.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo menyapa para kepala desa yang hadir dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).

BANJARMASIN, KOMPAS — Kepala desa di Kalimantan Selatan, anggota Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi, memastikan tidak hadir dalam acara Silaturahmi Nasional Desa 2022 di Istora Senayan, Jakarta, pada 29 Maret lalu. Mereka memilih tidak hadir karena yang mengundang adalah Dewan Pimpinan Pusat Apdesi pimpinan Surta Wijaya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Apdesi Kabupaten Banjar Muhammad Gazali menuturkan, dirinya dan sejumlah kepala desa di Kalsel mendapat undangan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apdesi pimpinan Surta Wijaya untuk menghadiri acara Silatnas Desa di Jakarta. Undangan bertanggal 20 Maret 2022 itu ditandatangani Asep Anwar Sadat selaku ketua panitia, Jenal selaku sekretaris panitia, dan Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya.

Dalam undangan disebutkan acara berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada 29-30 Maret 2022 dengan beberapa agenda. Salah satu agendanya adalah pemberian penghargaan ”Bapak Pembangunan Desa” dari kepala desa se-Indonesia kepada Presiden Joko Widodo yang telah berjasa besar dalam pembangunan desa.

”Saya kaget dan bingung ketika mendapat undangan itu. Banyak kepala desa juga bertanya kepada saya terkait undangan itu. Saya katakan kepada mereka, kita tidak usah hadir karena undangan itu bukan dari ketua umum kita,” kata Gazali, Kepala Desa Pesayangan Utara, Kecamatan Martapura, Banjar, saat dihubungi dari Banjarmasin, Jumat (1/4/2022).

Menurut Gazali, DPC Apdesi di Kalsel hanya mengakui DPP Apdesi yang dipimpin Ketua Umum Arifin Abdul Majid. Demikian juga halnya dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Apdesi Kalsel yang sedang dalam proses pembentukan dan pengukuhan para pengurusnya.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Banjar Muhammad Gazali (kiri) saat mendampingi Ketua Umum DPP Apdesi Arifin Abdul Majid (tengah) dan Sekretaris Jenderal DPP Apdesi Muksalmina (kanan) dalam konferensi pers di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (31/3/2022).

”Sepengetahuan saya, tidak ada kepala desa dari Kalsel yang mengikuti Silatnas Desa di Jakarta. Kami tidak hadir karena kami meyakini pengundangnya adalah Apdesi gelap,” ujarnya.

Dalam surat undangan juga disampaikan Forum Silatnas Desa sebagai agenda tetap yang dilaksanakan oleh Apdesi merupakan bagian kecintaan dan komitmen kepala desa untuk terus mendukung Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Adapun kepala desa menjadi bagian terdepan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

Panitia meminta DPD dan DPC Apdesi se-Indonesia untuk mengirim utusan atau delegasi. Biaya transportasi untuk mengikuti acara di Jakarta ditanggung oleh masing-masing utusan. Panitia hanya menyiapkan akomodasi dan konsumsi selama pelaksanaan acara.

Baca juga: DPP Apdesi Mengaku Tak Dimobilisasi untuk Lontarkan Wacana Presiden Tiga Periode

Gazali sebetulnya tidak mempersoalkan adanya acara Silatnas Desa di Jakarta. Namun, ia sangat menyayangkan dalam acara itu muncul dukungan dari kepala desa atas nama Apdesi kepada Presiden untuk menjabat tiga periode. Padahal, dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Apdesi sudah jelas dikatakan Apdesi tidak diperkenankan untuk berpolitik.

”Dalam AD/ART Apdesi disebutkan bahwa Apdesi tidak berpolitik. Kepala desa juga tidak boleh berpolitik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,” tuturnya.

Pro dan kontra

Namun, Gazali juga tidak menampik ada pro dan kontra dari kepala desa di Kalsel dalam menyikapi dukungan jabatan presiden tiga periode. Hal itu lumrah karena ada banyak kepala desa dan beragam juga pemikirannya. Namun, ia menyebut mereka yang mendukung kurang memahami aturan perundang-undangan.

Dalam AD/ART Apdesi disebutkan bahwa Apdesi tidak berpolitik. (Muhammad Gazali)

”Kami tetap mengimbau para kepala desa di Kalsel untuk mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dalam AD/ART organisasi Apdesi. Kalau terjadi hal-hal yang seperti itu (dukungan Presiden tiga periode) jelas melanggar. Karena itu, kami tidak mungkin ikut-ikutan ke arah sana,” katanya.

Baca juga: Apdesi Pimpinan Arifin Tak Suarakan Presiden Jokowi Tiga Periode

Sehari sebelumnya, Ketua Umum DPP Apdesi Arifin Abdul Majid menyampaikan, sikap dan pernyataan politik yang mendukung jabatan Presiden Jokowi tiga periode sebagaimana mencuat dalam acara Silatnas Desa 2022 di Istora Senayan, Jakarta, telah menimbulkan kegaduhan di internal organisasi Apdesi.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi Arifin Abdul Majid (kiri) bersama Sekretaris Jenderal DPP Apdesi Muksalmina (kanan) menunjukkan salinan SK Kemenkumham organisasi mereka di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (31/3/2022).

”Yang melaksanakan kegiatan (di Istora Senayan) atas nama Apdesi itu bukan organisasi kami. Jadi, tidak benar jika Apdesi yang kami pimpin menyatakan dukungan kepada Presiden Jokowi untuk menjabat tiga periode,” kata Arifin di Banjarmasin, Kamis (31/3/2022).

Surta Wijaya, seperti dilaporkan Kompas.id, Rabu (30/3/2022), tak menampik bahwa banyak kepala desa yang menyuarakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dalam acara itu. Ia mengklaim, hal tersebut didasari perhatian Presiden Jokowi yang besar bagi pembangunan desa selama periode kepemimpinannya.

”Saya pikir (dukungan perpanjangan masa jabatan presiden) itu manusiawi sebagai timbal balik dari sebuah kebaikan dan bentuk perhatian Presiden terhadap desa. Saya berbicara realitas saja,” ujarnya.

Baca juga : Asosiasi Pemerintah Desa Munculkan Gagasan Jokowi Tiga Periode