Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Picu Peningkatan Konsumsi Biosolar
Kelangkaan solar bersubsidi di Lampung hingga kini masih terus terjadi. Selain menambahkan kuota, pemda didorong memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan pengembangan energi terbarukan.
Oleh
VINA OKTAVIA, IRMA TAMBUNAN
·3 menit baca
BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Kelangkaan solar bersubsidi di Lampung hingga kini masih terus terjadi. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lampung menyampaikan, kenaikan harga BBM nonsubsidi turut memicu peningkatan konsumsi biosolar bersubsidi.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Lampung Hery Sadli mengatakan hal itu seusai rapat dengar pendapat di Komisi IV DPRD Lampung, Kamis (31/3/2022). Menurut dia, Pemprov Lampung sebenarnya sudah mengajukan peningkatan kuota solar bersubsidi kepada Pertamina.
Berdasarkan data Dinas ESDM Lampung, kuota solar bersubsidi yang diajukan pemerintah untuk tahun 2022 sebesar 640.297 kiloliter. Jumlah itu hanya meningkat 0,0006 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 640.293 kiloliter.
Menurut Hery, usulan penambahan kuota solar bersubsidi oleh Pemprov Lampung awalnya memang tidak terlalu tinggi. Hal ini karena mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 dan pembatasan mobilitas masyarakat.
Namun, geliat perekonomian di Lampung tahun ini ternyata meningkat signifikan. Selain itu, harga BBM bersubsidi di Lampung juga mengalami kenaikan sejak satu bulan terakhir. Kondisi itulah yang diduga turut memicu meningkatkan penggunaan solar bersubsidi oleh masyarakat.
”Kami sudah mengusulkan penambahan kuota solar bersubsidi kepada BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi),” ujar Hery.
Di Lampung, harga BBM nonsubsidi, antara lain Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, mengalami kenaikan berkala. Saat ini, harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 12.500 per liter Dexlite Rp 13.250, dan Rp 14.000 per liter.
Selisih harga yang cukup tinggi itu membuat banyak kendaraan pribadi beralih menggunakan solar bersubsidi yang lebih murah. (Hery Sadli)
Ia menilai, selisih harga yang cukup tinggi itu membuat banyak kendaraan pribadi beralih menggunakan solar bersubsidi yang lebih murah. Kondisi itulah yang membuat penggunaan solar yang semestinya diprioritaskan untuk kegiatan logistik menjadi tinggi sehingga memicu kelangkaan di lapangan.
Menurut dia, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pertamina selaku pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur distribusi solar di daerah. Pasalnya, wewenang pemerintah daerah dalam mengawasi distribusi solar bersubsidi terbatas.
Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Angga Satria Pratama, menilai, upaya pemda untuk mengajukan penambahan kuota solar bersubsidi pada pusat sudah tepat. Namun, ke depan harga jual BBM diprediksi akan terus meningkat. Kondisi ini juga akan berdampak pada kemampuan pemerintah untuk menanggung subsidi solar.
Menurut dia, situasi ini semestinya menjadi momentum agar pemerintah mempercepat peralihan ke energi terbarukan. Lampung memiliki potensi biofuel sebagai alternatif BBM yang lebih murah dan ramah lingkungan. Pemerintah mesti mendorong agar pemanfaatan energi terbarukan di daerah bisa lebih cepat.
Sementara dari Jambi dilaporkan, Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jambi Komisaris Besar Christian Tory mengatakan, pihaknya mengantisipasi terjadinya penyelewengan bahan bakar minyak, Pihaknya juga meminta masyarakat melaporkan bilamana dicurigai ada dugaan penimbunan oleh pihak tertentu.