Atasi Kelangkaan Biosolar, Polda Sumut Bentuk Tim Khusus Pengawas Distribusi
Polda Sumut membentuk tim khusus mengawasi distribusi biosolar yang sempat langka. SPBU diminta hanya menjual biosolar kepada yang berhak. Industri, kendaraan pemerintah, dan mobil pribadi diminta menggunakan nonsubsidi.
Oleh
NIKSON SINAGA
·3 menit baca
MEDAN, KOMPAS — Kepolisian Daerah Sumatera Utara membentuk tim khusus untuk mengawasi distribusi biosolar yang sempat langka di Sumut. Sentra pengisian bahan bakar umum diminta hanya menjual biosolar kepada yang berhak. Industri, kendaraan pemerintahan, dan mobil pribadi diminta menggunakan solar nonsubsidi.
”Biosolar yang merupakan bahan bakar yang disubsidi negara tidak boleh disalahgunakan peruntukannya. Setiap orang yang melanggar akan kami tindak,” kata Kepala Polda Sumut Inspektur Jenderal RZ Panca Putra Simanjuntak, di Medan, Rabu (30/3/2022).
Panca mengatakan, kelangkaan biosolar yang terjadi dalam dua pekan terakhir di Sumut terutama disebabkan oleh keterbatasan kuota biosolar bersubsidi, sementara konsumsi di masyarakat meningkat. Adapun temuan pelanggaran di Medan, yakni penjualan biosolar kepada industri, tetapi tidak signifikan. Dua SPBU yang melakukan pelanggaran pun telah diberikan sanksi administrasi.
Panca mengatakan, mereka meminta agar PT Pertamina memastikan ketersediaan pasokan biosolar selama bulan Ramadhan hingga Lebaran. ”Apa pun masalahnya, saya meminta Pertamina untuk menyiapkan dan menyediakan biosolar ini hingga Lebaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tentu akan meningkat,” kata Panca.
Kelangkaan biosolar setidaknya sudah terjadi selama dua pekan belakangan ini di Sumut dan sepanjang Jalan Lintas Sumatera. Angkutan logistik dan angkutan orang merugi karena kelangkaan itu.
Pantauan Kompas, biosolar sudah mulai ada di sejumlah SPBU di Jalan Sisingamangaraja sejak awal pekan. Antrean pun tidak terlalu panjang lagi. Sebelumnya, hampir semua SPBU di Jalan Lintas Sumatera kehabisan biosolar.
Eksekutif Manajer PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara Himawan mengatakan, pihaknya akan menjamin ketersediaan biosolar selama bulan Ramadhan hingga Lebaran. Kuota yang seharusnya untuk bulan-bulan berikutnya akan digeser untuk memenuhi kebutuhan. Ia menyebut, Sumut mendapat kuota biosolar sebanyak 1.077.670 kiloliter tahun ini. Kuota itu menurun dibanding tahun lalu, yakni 1.083.934 kiloliter.
”Kami menjamin ketersediaan biosolar di SPBU selama Ramadhan hingga Lebaran. Mohon juga kepada masyarakat agar bahan bakar bersubsidi ini digunakan sesuai peruntukannya,” kata Himawan.
Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Sumut Naslindo Sirait mengatakan, untuk mengendalikan distribusi biosolar agar tepat sasaran, Gubernur Sumut telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Sumut Nomor 541/3268 yang dikeluarkan pada 23 Maret 2022.
”Kami bekerja sama dengan Pertamina dan SPBU untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi ini,” kata Naslindo.
Dalam surat edaran itu, Edy meminta agar semua kendaraan dinas milik instansi pemerintah, TNI, dan Polri tidak menggunakan biosolar bersubsidi. ”Kecuali kendaraan untuk layanan umum, seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan pengangkut sampah,” kata Naslindo.
Agar semua kendaraan dinas milik instansi pemerintah, TNI, dan Polri tidak menggunakan biosolar bersubsidi.
Kendaraan pengangkut hasil perkebunan, pertambangan, dan kehutanan juga diminta tidak menggunakan biosolar. Selain itu, kendaraan yang berhak mendapat biosolar bersubsidi juga dibatasi pembeliannya. Kendaraan pribadi maksimal 40 liter per hari, angkutan orang atau barang roda empat maksimal 60 liter per hari, serta roda enam atau lebih 100 liter per hari.
Naslindo mengatakan, jika menemukan ada pelanggaran di lapangan pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada Pertamina untuk memberikan sanksi kepada SPBU.
Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Sumut Timbas Prasad Ginting mengatakan, industri perkebunan mendukung kebijakan pemerintah agar penyaluran biosolar tepat sasaran. ”Industri sawit selama ini selalu menggunakan solar nonsubsidi,” kata Timbas.
Semua lini produksi perusahaan sawit mulai dari angkutan tandan buah segar di kebun, kebutuhan mesin di pabrik, hingga angkutan minyak sawit mentah (CPO) ke pelabuhan menggunakan solar nonsubsidi. Namun, untuk petani kecil yang mengangkut TBS untuk dijual ke pabrik kelapa sawit masih menggunakan biosolar.