Geliat Pembangunan Infrastruktur IKN Dimulai, Beragam Masalah Pun Muncul

Geliat pembangunan IKN Nusantara dimulai. Tahap pertama, pemerintah menyiapkan infrastruktur pendukung pembangunan Istana Negara Presiden RI. Bersamaan dengan itu, ragam masalah pun muncul.

PENAJAM, KOMPAS — Pembangunan infrastruktur pendukung di sekitar lokasi Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara mulai berjalan. Bangunan tangkapan air, bendungan, jalan, hingga jembatan terus dibangun. Namun, pembangunan memulai beragam masalah, khususnya terkait kawasan.

Pada Rabu (16/3/2022), sehari setelah rombongan Presiden Joko Widodo beserta beberapa menteri kamping di lokasi Titik Nol Kilometer IKN, alat-alat berat mulai bekerja kembali. Truk dan tronton yang mengangkut ekskavator dan alat berat melintas di jalan negara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Alat-alat berat itu dibawa hingga ke lokasi Titik Nol IKN Nusantara. Alat-alat itu masuk kawasan PT ITCI Hutani Manunggal. Sejumlah lahan konsesi perusahaan itu akan dijadikan IKN. Pembukaan lahan mulai terlihat sekitar 500 meter dari Titik Nol, tempat Presiden Jokowi menyatukan tanah dan air dari seluruh Indonesia.

Alat-alat berat itu mulai menggaruk tanah, memotong pohon industri, serta menimbun tanah di kanan dan kiri jalan perusahaan.

Baca juga : Kota Hutan Konsep IKN Nusantara

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Jalan dan jembatan yang mulai dibangun di dalam lokasi IKN, sekitar 500 meter dari Titik Nol IKN, Rabu (16/3/2022).

Dari pantauan Kompas, setidaknya ada empat jembatan yang sudah dipasang di beberapa titik. Jembatan itu akan tersambung dengan jalan menuju lokasi yang akan dibangun Istana Kepresidenan. Kerangka empat jembatan itu sudah dipasang, tetapi jalan lintas di dalamnya belum. Panjang jembatan lebih kurang 10 meter.

Bukan hanya aktivitas alat berat, Kompas juga melihat beberapa truk pengangkut kayu milik perusahaan yang masih beraktivitas. ”Kalau sekitar Titik Nol, kami sudah tidak menanam lagi, hanya panen di beberapa titik, makanya masih ada aktivitas di sekitar situ,” kata Trunen Hasanuddin dari Bagian Humas PT ITCI Hutani Manunggal Sektor.

Jalan dan jembatan tersebut dibangun lebih dulu sebagai jalur material dan logistik pada pembangunan awal IKN, yakni Istana Presiden. Di laman lpse.pu.go.id, nama proyek ini adalah Jalan Lingkar Sepaku. Proyek infrastruktur tersebut dibiayai APBN yang terbagi dalam tiga paket dengan total nilai Rp 139,514 miliar.

Jalan Lingkar Sepaku segmen 1 sepanjang 1,75 kilometer dikerjakan PT Prampus Inti Puspita dengan nilai kontrak Rp 46,693 miliar. Selanjutnya, pembangunan Jalan Lingkar Sepaku segmen 2 (1,85 kilometer) dikerjakan PT Duta Mega Perkasa dengan nilai kontrak Rp 48,021 miliar.

Baca juga : Digugat Kesultanan Pembebasan Lahan Bendungan untuk IKN Tersendat

Terakhir, Jalan Lingkar Sepaku segmen 3 (1,175 kilometer) dikerjakan PT Cipta Artha Borneo dengan anggaran Rp 44,8 miliar. Lebar jalan pada seluruh segmen 20 meter. Nantinya, jalan itu akan dilebarkan kembali sehingga lebarnya menjadi 44 meter.

”Nantinya akan ada 11 jembatan di Jalan Lingkar Sepaku karena daerah IKN itu berbukit. Fisik jalan lingkar ditarget selesai bulan Juli 2022,” kata Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Junaidi.

Geliat pembangunan juga sudah tampak di sebelah utara Jembatan Sei Sepaku, sekitar 1 kilometer dari Pasar Rebo Sepaku. Lahan kurang dari 1 hektar sudah dibuka. Alat berat sudah bekerja dan terlihat sejumlah karyawan mengenakan helm konstruksi.

Sejak Januari 2022, pemerintah sudah menyewa lahan tersebut yang akan digunakan sebagai kantor sementara pekerja konstruksi dan kontraktor untuk membangun Intake Sepaku.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Tanah mulai ditimbun untuk pembangunan intake atau bangunan penangkap air, tak auh dari Sungai Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, Rabu (16/3/2022). Intake ini akan membantu memenuhi kebutuhan air bersih IKN.

Biaya pembangunan Intake Sepaku bersumber dari APBN sebesar Rp 344,69 miliar dengan masa pelaksanaan 2021-2023. Saat ini progres pembangunan fisiknya baru 4,31 persen berupa tempat tinggal sementara untuk pekerja dan kontraktor.

Intak Sepaku adalah jenis bendung dengan tinggi 2,3 meter dan panjang bendung 117,8 meter. Bendung ini akan mengatur aliran air Sungai Sepaku ke IKN dengan kapasitas air baku 3.000 liter per detik.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara Ade Chandra Wijaya mengatakan, pembebasan lahan Intake Sepaku sudah mulai dilakukan sejak minggu lalu. Pemerintah dan warga pemilik lahan sudah sepakat mengenai bentuk ganti ruginya.

”Pembebasan lahan target selesai bulan ini atau bulan depan. Hasil musyawarah dengan warga, ganti kerugiannya disepakati dalam bentuk tunai dan kami sudah sepakat nilai ganti kerugiannya. Uang ditransfer ke rekening masing-masing pemilik tanah," ujar Chandra.

Baca juga: Yang Datang dan yang Terancam Pergi

Pada tahap awal, pemerintah berencana membebaskan 13,9 hektar lahan. Akhir bulan ini pemerintah menargetkan mulai membayar uang ganti rugi kepada pemilik lahan yang akan dijadikan Intake Sepaku.

”Target kami, Desember 2022 Intake Sepaku selesai konstruksi,” ujar Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda Harya Muldianto.

Selain pengerjaan infrastruktur, beberapa warga mulai berdatangan untuk berswafoto di Titik Nol dan tempat kemah Presiden Jokowi. Bahkan, sebuah bus dari sekolah terdekat datang membawa peserta didik dan guru.

Sejumlah masalah

Meski pembangunan infrastruktur sudah dimulai, sejumlah masalah mulai muncul. Kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN tak murni dari lahan konsesi PT ITCI Hutani Manunggal. Total luas KIPP IKN 6.671 hektar. Dari angka itu, sekitar 1.000 hektar statusnya areal penggunaan lain yang saat ini dikuasai masyarakat, pemerintah daerah, dan perusahaan sawit. Di dalamnya terdapat permukiman warga, kebun karet, sawit, dan kebun pisang.

Hal itu ditandai dengan dipasangnya puluhan plang KIPP di permukiman warga. Raniah (67), warga Desa Bumi Harapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, mengungkapkan, plang KIPP sudah dipasang di depan rumahnya sebulan sebelum kedatangan Presiden Jokowi ke Titik Nol. Ia cukup kesal karena pemasangan plang tersebut tanpa koordinasi dan sepersetujuan warga.

”Kalau ambil tanah di atas sana (lahan perusahaan) enggak apa-apa, kami ikhlas saja. Jangan yang di bawah sini. Saya usaha buka warung untuk hidupi cucu-cucu saya yang yatim piatu,” kata Raniah.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Beberapa warga mulai berdatangan ke Titik Nol IKN di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, Rabu (16/3/2022). Mereka tidak ingin melewatkan momen untuk berswafoto di titik mulai pembangunan ibu kota negara yang baru.

Plang yang bertuliskan ”Kawasan Inti Pusat Pemerintahan: Dilarang Merusak” itu hanya berjarak lebih kurang 3 meter dari warung dan rumah Raniah. Pemasangan plang itu membuatnya khawatir dirinya dan keluarga akan direlokasi dan rumahnya digusur.

”Saya takut macam di Jakarta sana, rumah kami dibongkar terus digusur. Disediakan rumah untuk pindah, tetapi mau kerja apa kalau hanya rumah,” ujar Raniah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Kaltim Asnaedi menyebutkan, untuk persoalan penggunaan lahan untuk KIPP, pemerintah pusat yang akan berkomunikasi dengan warga. Ia mengimbau warga tak perlu khawatir karena pemerintah akan bermusyawarah dengan warga.

Baca juga : Sosialisasi Tak Merata Pemasangan Plang IKN Bikin Warga Khawatir

”Nanti ada tim dari Otorita IKN atau pemerintah pusat yang datang untuk berdiskusi dengan warga. Ganti rugi itu nanti ada banyak macamnya, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Bisa relokasi, bisa bentuknya uang, atau bentuk lain yang disepakati,” ujar Asnaedi.

Saya takut macam di Jakarta sana, rumah kami dibongkar terus digusur.

Masalah lainnya, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi juga tersendat pada pembebasan lahan dan gugatan klaim lahan dari pihak luar. Pangeran Hario Adiningrat dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pihak kesultanan mengklaim seluruh lahan seluas 378 hektar untuk proyek bendungan itu milik mereka.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Sisa-sisa tempat kamping Presiden RI dan beberapa menteri sekitar 1 kilometer dari Titik Nol IKN di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (16/3/2022).

”Ada tiga tahapan pembebasan lahan Bendungan Sepaku Semoi. Seluruhnya tinggal validasi. Hanya saja, hal itu bisa kami lakukan setelah ada putusan dari Mahkamah Agung,” ujar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara Ade Chandra Wijaya.

Sebelumnya, pihak kesultanan sudah menggugat pemerintah ke Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara. Namun, gugatan tidak dikabulkan. Selanjutnya, mereka mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan kembali tak dikabulkan. Meski terkendala pembebasan lahan, pemerintah optimistis pembangunan fisik Bendungan Sepaku Semoi selesai tepat waktu, yakni awal tahun 2023 (Kompas, Rabu 16/3/2022).