Kesan dan Harapan Para Gubernur terhadap IKN untuk Kemajuan Bangsa
Penyatuan tanah dan air di Titik Nol Kilometer IKN Nusantara telah dilaksanakan oleh gubernur atau perwakilan provinsi se-Indonesia. Sejumlah kesan mereka sampaikan terkait kegiatan ini dan harapan terhadap IKN.
PENAJAM PASER UTARA, KOMPAS — Sejumlah harapan, pandangan, dan kesan disampaikan para gubernur yang berkumpul di Titik Nol Ibu Kota Negara arau IKN Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). Hal-hal yang diungkapkan di antaranya refleksi cita-cita memindahkan ibu kota hingga isu menyangkut kesempatan, pemerataan pembangunan wilayah, dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menuturkan, pihaknya sangat terharu, bangga, dan selanjutnya berterima kasih karena sebuah acara kenegaraan, di mana seluruh gubernur di Indonesia berkumpul dan menyatukan tanah dari seluruh wilayah Indonesia, digelar di Titik Nol IKN Nusantara, Kaltim. Sebuah acara yang dinilainya bersejarah, tidak ada duanya di dunia, dan baru kali ini terjadi di Indonesia.
”Presiden Jokowi sangat memiliki sebuah terobosan yang luar biasa. Beliau mewujudkan cita-cita tiga pemimpin bangsa ini,” kata Isran Noor. Tiga pemimpin bangsa yang ia maksud adalah Presiden pertama RI Soekarno, Presiden kedua RI Soeharto, dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Baca juga : ASN Berkualifikasi Pindah Pertama ke IKN Nusantara
Bagi masyarakat Kaltim, Isran menuturkan, merupakan kebanggaan ketika IKN Nusantara berada di Kaltim. Penempatan IKN Nusantara di Kaltim akan berdampak luas dari sisi pemerataan dan keadilan pembangunan di seluruh Nusantara. ”Sebab, kalau kita tarik garis silang begini (sambil memeragakan bentang diagonal wilayah NKRI), ibu kota ini berada di titik silang. Jadi, dampak semuanya, apakah itu ekonomi, pembangunan, dan segala kesejahteraan masyarakat akan mengikutinya secara otomatis,” kata Isran Noor.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan bahwa air dan tanah yang secara khusus diambil ibu-ibu dari Kampung Akuarium di Jakarta Utara dan kemudian disatukan di IKN Nusantara membawa harapan kota yang akan dibangun dan nantinya akan menjadi ibu kota ini dapat mengedepankan dan memprioritaskan manfaat bagi rakyat kebanyakan. Hal ini sebagaimana masyarakat di Kampung Akuarium yang dahulunya tersingkirkan dan termarjinalkan, kemudian sekarang mereka digarisdepankan dan mendapatkan fasilitas.
Saat ditanya terkait rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, Anies menuturkan bahwa hal ini harus dipandang sebagai peluang untuk semakin mempercepat pembangunan di Jakarta sebagai salah satu kota global dunia.
Hal ini memberi pesan bahwa Republik Indonesia dihadirkan untuk melindungi setiap tumpah darah dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ”Harapan itulah yang dititipkan oleh tanah ini semoga di kota yang dibangun ini, yang kemudian menjadi ibu kota, akan bisa menghadirkan pesan utama dan pertama atas pendirian republik ini, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Anies.
Kota global
Saat ditanya terkait rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, Anies menuturkan bahwa hal ini harus dipandang sebagai peluang untuk semakin mempercepat pembangunan di Jakarta sebagai salah satu kota global dunia yang setara dengan kota-kota global lain. Jakarta adalah megapolitan terbesar di belahan selatan bumi.
Baca juga : Mereka yang Bersiap dengan Pemindahan Ibu Kota
Menurut dia, pemindahan ibu kota harus dijadikan sebagai kesempatan mempercepat unsur-unsur utama kota global. Unsur utama kota global adalah mobilitas penduduk berbasiskan kendaraan umum dan ramah lingkungan. Selanjutnya, fasilitas kesehatan dan pendidikan berstandar internasional. Berikutnya adalah memiliki daya tarik bagi talenta global sehingga produktivitas yang terjadi di kota ini bisa dirasakan manfaatnya, baik Indonesia maupun di tataran global.
”Kami di Jakarta menyambut ini sebagai sebuah kesempatan untuk kita mempercepat Jakarta menjadi salah satu kota global dunia. Dan, kota global itu bukan hanya aspek ekonomi, melainkan juga aspek budaya, sosial, dan pendidikan, yang itu semua harus dikembangkan,” kata Anies.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menuturkan bahwa kehadiran 34 gubernur yang membawa tanah dan air dari seluruh Indonesia untuk disatukan ke Titik Nol IKN Nusantara memberi kesan tersendiri. ”Berarti kita menunjukkan bahwa kita tanah air satu, yaitu tanah air Indonesia. Satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan, satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia,” kata Mandacan.
Baca juga : Menanti yang Lebih Terang dari Pemindahan Ibu Kota Negara
Menurut Mandacan, sebagai gubernur yang sekaligus mewakili pemerintah dan masyarakat Papua Barat, pihaknya mendukung pembangunan IKN di Kaltim. ”Terutama kami mendukung dengan doa sehingga semua (urusan) dan pihak yang terlibat dalam pembangunan ini bisa selesai, bisa tepat, bisa diresmikan, dan bisa digunakan sehingga juga mempermudah kami dari timur, gitu. Tidak harus terbang lima jam atau empat jam ke Jakarta, tetapi kami bisa terbang dua jam atau dua setengah jam sudah bisa ke IKN ini,” katanya.
Ke depan, begitu IKN cepat selesai, Mandacan berharap seluruh urusan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kepada masyarakat, serta hubungan dengan kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri terkait tidak terlalu jauh. Dengan demikian, dari sisi biaya perjalanan pun akan lebih murah.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa pemindahan IKN ke Nusantara merupakan peristiwa bersejarah, yakni ketika dalam sejarah Republik Indonesia ada pemindahan IKN dari nol atau bukan dari kota yang sudah ada sebelumnya. ”Ini dari nol hasil kajiannya, tentulah harus mendapatkan blessing atau restu lahir batin dari seluruh republik, NKRI. Makanya, kan, diwakili oleh 34 gubernur membawa air dan tanah ke Titik Nol ini,” katanya.
Baca juga : Konsorsium Swasta Asing Berminat Garap IKN
Ridwan menuturkan, air suci dan tanah istimewa yang dibawanya datang dari 27 daerah, yakni 27 kota dan kabupaten, yang ada di Jawa Barat. Air tersebut disatukan terlebih dahulu di Gedung Sate sebelum kemudian dibawa ke Titik Nol IKN Nusantara untuk disatukan dengan air dan tanah dari seluruh provinsi di Indonesia. ”Jadi, saya kira, simbolis ini penting bahwa semua mendukung,” katanya.
Visi pembangunan kota
Menurut Ridwan, pembangunan sebuah kota diawali sebuah visi yang untuk membereskannya membutuhkan waktu. ”Visi itu ada yang beres dalam 10 tahun. Kalau di bawah 10 tahun memang rada tidak realistis, ya. Ada yang 100 tahun. Jadi, butuh waktu. Jadi, masyarakat jangan terlalu expect (berharap) gitu, ya, dalam hitungan 3-5 tahun tiba-tiba sudah beres. Saya kira sejarah kota-kota dunia juga tidak begitu,” katanya.
Tantangan terbesar membangun kota adalah menyangkut orang yang tinggal. Hal ini mesti dipikirkan karena kota akan sepi kalau hanya mengandalkan populasi pegawai negeri sipil (PNS).
Menurut Ridwan, pembangunan sebuah kota merupakan kesempatan. Untuk jadi kota terbaik dunia harus memiliki sistem yang, antara lain, bercorak cerdas, hijau, dan nol emisi karbon. Juga dari sisi desain. ”Biasanya yang terdesain itu kota-kota bikinan swasta. Kalau kota bikinan negara belum pernah ada. Jadi, ini kesempatan,” katanya.
Tantangan terbesar membangun kota adalah menyangkut orang yang tinggal. Hal ini mesti dipikirkan karena kota akan sepi kalau hanya mengandalkan populasi pegawai negeri sipil (PNS). ”Tetapi, kalau berhasil menjadi kota, ada fasilitas yang non-PNS juga mau tinggal di sini, Insya Allah, itu akan berhasil,” ujar Ridwan Kamil.
Baca juga : Pengembang Swasta Ingin Dilibatkan di Proyek IKN
Adapun Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan bahwa mimpi besar bangsa dan negara Indonesia untuk mempunyai ibu kota baru di luar Jakarta bukan dimulai hari ini. Mimpi besar tersebut sudah dimulai oleh pendiri bangsa, Presiden pertama RI Soekarno, yang dari awal ingin memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tetapi hal itu tidak terlaksana.
”Dan, hari ini kita bersyukur, di bawah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, (pemindahan ibu kota) ini dapat terlaksana. Dan, kita lihat bahwa hadirnya seluruh gubernur yang membawa tanah dan air sebagai wujud persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia untuk mempunyai semangat berpindahnya ibu kota negara menuju Kalimantan dapat dilaksanakan dengan baik karena berbagai dukungan. Baik dukungan politik, sosial, maupun budaya, semua terdukung dengan baik,” kata Viktor.
Keberanian melangkah
Oleh karena itu, menurut Viktor, penyatuan tanah dan air Nusantara di IKN Nusantara hari ini menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia untuk mampu mempunyai keberanian dalam melangkah tanpa ragu memiliki ibu kota negara yang baru. ”Bagi Nusa Tenggara Timur, ini sesuatu yang sangat baik karena kami lihat pemerataan ekonomi itu dapat dilakukan sehingga ibu kota baru yang akan ada ini memberikan pertumbuhan baru bagi kawasan, baik Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, maupun Papua,” katanya.
Baca juga : Softbank Mundur dari Proyek IKN Nusantara karena Ketidakcocokan Skema Bisnis
Untuk datang ke IKN Nusantara, Viktor menuturkan, pihaknya hanya butuh waktu 1 jam 45 menit. Kondisi seperti ini dinilai berdampak baik. ”Dan, pesan yang paling sungguh adalah bahwa Bapak Presiden Joko Widodo melaksanakan amanat yang telah disampaikan oleh leluhur sebelumnya, yang dapat dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan bangsa Indonesia dalam pemerataan ekonomi,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Bidang Agraria, Tata Ruang, dan Kawasan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sanny Iskandar ketika dihubungi menuturkan, kolaborasi, termasuk dengan pihak swasta, memang diharapkan pemerintah dalam pembangunan IKN Nusantara. Hal ini karena pembangunan IKN menyangkut banyak aspek, termasuk masalah pendanaan dan lain-lain. ”Susah atau mudahnya menarik investor tergantung dari kejelasan dari proyek ini semua,” katanya.
Kolaborasi, termasuk dengan pihak swasta, memang diharapkan pemerintah dalam pembangunan IKN Nusantara. Hal ini karena pembangunan IKN menyangkut banyak aspek, termasuk masalah pendanaan dan lain-lain.
Sanny menuturkan, pihak swasta selalu dihadapkan pada tingkat kelayakan suatu proyek. ”Antara feasible atau tidak ini, kan, menyangkut kepastian hukum, kepastian dari pelaksanaan pekerjaan ini sendiri. Memang undang-undangnya sudah ada. Timnya juga sudah dibentuk. Tetapi, (perlu) untuk mengawal ini semua, termasuk nanti setelah pilpres dengan presiden yang baru, segala macam. Jadi, memang perangkat-perangkat hukum dan segala macam yang memberikan suatu kepastian hukum bahwa proyek ini akan berjalan itu yang sangat dibutuhkan oleh pihak swasta yang mau ikut dalam pembiayaan IKN,” ujar Sanny.