W-20 Usung Kesetaraan dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pemulihan Ekonomi

Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan jender, khususnya dalam upaya pemulihan ekonomi, menjadi isu dan komitmen Women 20 atau W-20 presidensi Indonesia. Peran perempuan dalam UMKM mesti didukung.

DINAS KOMINFO KOTA BATU

Rapat pleno kedua W-20 Indonesia 2022 di Hotel Golden Tulip, Kota Batu, Jawa Timur, yang berlangsung secara hibrida, Selasa (8/3/2022) malam. Kegiatan W-20 yang berlangsung pada 8-10 Maret itu mengambil tema Recover Together, Equally.

BATU, KOMPAS — Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan jender menjadi isu dan komitmen yang diangkat oleh Women 20 atau W-20 presidensi Indonesia. Tema itu akan menjadi fokus diskusi global sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Ketua W-20 Presidensi Indonesia Hadriani Uli Silalahi mengatakan hal itu dalam rapat pleno kedua W-20 Indonesia 2022 di Hotel Golden Tulip, Kota Batu, Jawa Timur, yang berlangsung secara luring dan daring atau hibrida, Selasa (8/3/2022) malam. Kegiatan W-20 yang berlangsung pada 8-10 Maret itu mengambil tema ”Recover Together, Equally”.

Rapat dihadiri sejumlah delegasi dari negara-negara anggota G-20, baik yang datang langsung maupun secara daring, termasuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki yang memberikan sambutan secara virtual.

Menurut Hadriani, presidensi W-20 memiliki misi memengaruhi komitmen tinggi pemberdayaan perempuan dan kesetaraan jender pada agenda G-20.

”Menempatkan isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan jender dalam diskusi global sebagai bagian dari pemulihan ekonomi pascapandemi hingga mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan investasi untuk mencapai pertumbuhan inklusif,” ujarnya.

Menurut Hadriani, perempuan, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) punya peran besar dalam kebebasan finansial dalam periode pemulihan. Sebanyak 90 persen UMKM merupakan bisnis. UMKM melibatkan 60-70 persen tenaga kerja dan 50 persen produk domestik bruto di seluruh dunia.

Adapun selama pandemi Covid-19, banyak pelaku UMKM yang terpengaruh. Hasil survei International Trade Center (ITC) menyatakan, Covid-19 berdampak pada 136 negara. Dari kondisi itu, 62 persen UMKM yang dijalankan perempuan terimbas.

Oleh karena itu, Hadriani berharap W-20 bisa memanfaatkan peluang dan menegaskan komitmen untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh perempuan pelaku ekonomi dan memberdayakan mereka menjadi agen pembangunan berkelanjutan.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Tangkapan layar rapat pleno kedua W-20 Indonesia 2022 di Hotel Golden Tulip, Kota Batu, Jawa Timur, yang berlangsung secara hibrida, Selasa (8/3/2022) malam, dengan tema Recover Together, Equally.

Darmawati menyampaikan, event ini penting untuk bersama-sama mengembangkan dan memajukan pengetahuan dan komitmen untuk mendukung pertumbuhan inklusif melalui UMKM. Ini menjadi komitmen peningkatan status perempuan, khususnya dalam konteks sosial dan pemulihan ekonomi di kalangan G-20.

”Seperti diketahui, dunia sedang dalam krisis akibat pandemi yang membuat penurunan kondisi ekonomi. Krisis juga menjadi tantangan untuk pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, ini tidak hanya penting dalam hal ekonomi, tetapi juga meletakkan perempuan dalam pusat pemulihan,” ujarnya.

Salah satu sektor siginifikan dalam pertumbuhan ekonomi, menurut Darmawati, adalah UMKM karena itu menjadi mayoritas bisnis dan punya kontribusi esensial di tataran ekonomi global. Pada 2020, Bank Dunia menyatakan bahwa UMKM merupakan representasi dari 90 persen bisnis dan lebih dari 50 persen tenaga kerja di seluruh dunia.

Namun, partisipasi perempuan dalam bisnis masih haru ditingkatkan. Data Bank Dunia tahun 2020 menunjukkan, baru satu dari tiga bisnis dimiliki perempuan. Padahal, UMKM dinilai kuat dan efektif dalam menghadapi pandemi. Survei ITC tahun 2020 menyatakan, hampir 62 persen perempuan pelaku UMKM efektif dan 27 persen tidak bisa bertahan di masa pandemi.

Baca juga: W-20 Momentum Bagi Batu Tonjolkan Peran Perempuan dan Disabilitas Pelaku Ekonomi

Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan, pemerintah berkomitmen meningkatkan pemberdayaan perempuan, khususnya sektor wirausaha. Pemerintah juga memberikan peluang bagi perempuan pelaku UMKM untuk berkembang lebih baik.

Menurut Darmawati, pemerintah telah menyiapkan sejumlah program untuk memberikan kemudahan dari sisi pendanaan. Pemerintah juga melihat pentingnya upaya digitalisasi di masa pandemi. Saat ini cukup banyak UMKM yang memanfaatkan teknologi digital dan itu sangat membantu mereka di masa seperti sekarang.

Data Bank Dunia tahun 2020 menunjukkan, baru satu dari tiga bisnis dimiliki perempuan. Padahal, UMKM dinilai kuat dan efektif dalam menghadapi pandemi.

Teten Masduki menilai perempuan tidak lagi menjadi pelengkap, tetapi pemain utama dalam keberlanjutan bisnis UMKM di Indonesia. Menurut dia, jumlah perempuan yang memiliki usaha meningkat pada 2021. Mereka berperan penting dalam menghadapi pandemi.

Dalam dua tahun terakhir, kata Teten, 10 persen perempuan telah memulai usaha pada sektor kesehatan. Angka ini lebih tinggi dari kontribusi laki-laki yang bergerak di bidang yang sama. ”Statistik menunjukkan 62 persen perempuan yang memiliki usaha tersebut menjadikan bisnis sebagai pemasukan utama keluarga,” katanya.

DINAS KOMINFO KOTA BATU

Rapat pleno kedua W-20 Indonesia 2022 di Hotel Golden Tulip, Kota Batu, Jawa Timur, yang berlangsung secara hibrida, Selasa (8/3/2022) malam.

Menurut Teten, 64 juta pelaku UMKM di Indonesia berkontribusi terhadap 60 persen perekomomian Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan pelaku UMKM perempuan. Dengan begitu, pemberdayaan UMKM di Indonesia sekaligus menjadi pemberdayaan perempuan.

Penyandang disabilitas

W-20 juga memberikan perhatian pada penyandang disabilitas pelaku UMKM. Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia mengatakan, Indonesia memiliki 65 juta lebih UMKM yang berkontribusi terhadap 61 persen perekonomian nasional. Dari jumlah itu, 64 persen pelaku UMKM adalah perempuan sebagai kelompok rentan.

Sebagaimana arahan Presiden pada Hari Disabilitas Internasional 2021 soal implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sebagai kategori kelompok rentan, menurut Angkie, berbagai regulasi turunan yang disahkan oleh presiden bisa diimplementasikan.

”Salah satunya yang menjadi penekanan adalah memfasilitasi peningkatan kemampuan diri penyandang disabilitas, memberikan akses bagi penyandang disabilitas untuk berwirausaha,” katanya.

Angkie menyebut data Survei Sensus Nasional Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020, penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,9 juta jiwa (8,5 persen dari penduduk Indonesia). Untuk itu, salah satu isu fundamental yang mesti diangkat adalah fakta bahwa pandemi telah berdampak pada keterbatasan dan hilangnya akses disabilitas sebagai kelompok rentan yang bisa mandiri secara ekonomi.

Baca juga: W-20 Fokus pada Empat Isu Perempuan

Laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat BPS 2020, penyandang disabilitas cenderung bekerja di sektor informal. Persentase penyandang disabilitas yang berwirausaha baru 75 persen dari total penyandang disabilitas usia kerja.

Oleh karena itu, kerangka kebijakan dan inisiatif peningkatan skala wirausaha disabilitas harus menjadi usaha kolektif karena persentase disabilitas yang berwirausaha tiga kali lebih banyak dari yang bekerja di sektor formal.

”Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 disebutkan, strategi implementasi pemerintah menyediakan pelatihan, pemberdayaan keterampilan bagi penyandang disabilitas, dan memasukkan penyandang disabilitas sebagai kriteria untuk mendapatkan diskresi dalam skema kredit usaha rakyat atau mekanisme usaha lain,” ujarnya.

Solusi yang dubutuhkan disabilitas, menurut Angkie, adalah perwujudan perekonomian inklusi. Gerakan program sinergi multipihak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat disabilitas, dan sistem pendukungnya.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Sebanyak 20 bendera negara anggota G-20 terpasang di halaman Balai Kota Among Tani Kota Batu, Jawa Timur, Senin (7/3/2022), sebelum perhelatan Side Event Women 20 Indonesia 2022 atau W-20 berlangsung pada 8-10 Maret.

”Lebih dari 1.562 penyandang disabilitas sudah berpartisipasi dan mendapatkan dukungan modal usaha yang didukung Kementerian BUMN dan ekosistemnya,” ujarnya.

Kota Batu menjadi salah kota tempat penyelenggaraan Side Event W-20, selain Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Manokwari, Papua Barat; Danau Toba, Sumatera Utara; serta Denpasar, Bali.

Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengatakan, Batu dipilih dengan alasan tempat wisata. ”Panitia pusat ingin mengangkat kota wisata selain Bali, G-20 yang semuanya di Bali. Alhamdulillah, Batu salah satu lokasi yang dipilih,” katanya.

Karena temanya ekonomi, UMKM, dan perempuan, menurut Dewanti, hal ini selaras dengan potensi Kota Batu. Sebanyak 70 persen penggerak UMKM di Batu adalah perempuan. Dia pun berharap pelaku UMKM bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan ini.