Selisih Harga Belum Diselesaikan, Minyak Goreng di Sumsel Masih Langka

Distributor dan produsen minyak goreng sempat menahan produknya karena proses rafaksi dengan pemerintah belum selesai. Kini, beberapa perusahaan sudah menuntaskan itu dan memastikan pasokan minyak goreng akan normal.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Warga membeli minyak goreng kemasan dalam operasi pasar di Pasar Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (12/1/2022).

PALEMBANG, KOMPAS — Langkanya minyak goreng di Sumatera Selatan dalam beberapa hari terakhir disebabkan masih belum semua distributor minyak goreng menyalurkan produknya. Alasannya karena belum tuntasnya proses rafaksi atau pembayaran selisih harga oleh pemerintah pusat kepada produsen ataupun distributor.

Kepala Dinas Perdagangan Sumatera Selatan Ahmad Rizali, Senin (21/2/2022), menyatakan, setelah mengumpulkan 20 distributor di Sumsel, akhirnya diketahui penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng di provinsi itu. Alasannya karena masalah administrasi yang belum terselesaikan antara produsen dan distributor dengan pemerintah pusat.

Proses administrasi yang dimaksud adalah terkait penyelesaian rafaksi, yakni pembayaran selisih harga oleh pemerintah akibat penarikan minyak goreng di pasaran. Setelah kebijakan satu harga dikeluarkan oleh pemerintah, ada selisih harga antara stok minyak goreng lama dan minyak goreng yang diproduksi setelah kebijakan satu harga diterbitkan. ”Selisihnya sekitar Rp 4.000 per liter. Bahkan, secara nasional, nilai rafaksi bisa mencapai Rp 2,5 triliun,” kata Ahmad.

Untuk di Sumsel, kata Ahmad, ada distributor yang nilai rafaksinya sampai puluhan miliar rupiah. Namun, secara bertahap, proses rafaksi akan diselesaikan sehingga distributor bisa kembali menyalurkan produknya ke pasar. ”Setidaknya ada beberapa produk yang disalurkan secara bertahap sehingga pedagang bisa menjualnya dengan harga baru,” kata Ahmad.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Aktivitas perdagangan di Pasar Sekanak, Palembang, Rabu (26/1/2022).

Di tahap awal, Sumsel mendapatkan jatah untuk menyalurkan minyak goreng dalam program domestic price obligation (DMO) sebanyak 26 juta liter. Minyak goreng tersebut akan disalurkan oleh dua produsen dan 20 distributor.

Irwan, Manajer Operasional Distributor Minyak Goreng Fortune di Sumsel, menyatakan, untuk di perusahaannya, nilai rafaksi yang belum dibayar pemerintah melalui subsidi Badan Pengelola Dana Perkebunan mencapai Rp 11 miliar. ”Namun, saat ini rafaksi sudah selesai dan sedang diajukan, tinggal menunggu pembayaran,” katanya.

Baca juga: Atasi Kelangkaan, 26 Juta Liter Minyak Goreng Disalurkan ke Pedagang Pasar dan Ritel di Sumsel

Selain karena skema rafaksi yang belum selesai, kelangkaan minyak goreng akhir-akhir ini juga disebabkan oleh langkah produsen yang masih butuh penyesuaian untuk menerapkan skema satu harga.

Dalam keadaan normal, ucap Irwan, pasokan minyak goreng dari produsen di Jakarta ke Sumsel bisa mencapai 120.000 liter per hari. Namun, saat kebijakan minyak goreng satu harga diterapkan, pasokan yang dikirim jauh berkurang dari itu. Penyebabnya, baik produsen maupun distributor masih menunggu kepastian kebijakan, terutama soal rafaksi. Namun, kini pasokan dari produsen sudah berangsur membaik.

Penyebab lain adalah masyarakat dilanda panic buying sehingga berapa pun minyak goreng yang disalurkan pasti akan langsung habis. ”Harga minyak goreng dari Rp 20.000 per liter tiba-tiba menjadi Rp 14.000 per liter membuat konsumen memborong,” kata Irwan.

Dolly Rosana, seorang ibu rumah tangga di Palembang, mengatakan, sulit sekali mendapatkan minyak goreng. Untuk mendapatkan 1 liter saja, dirinya harus benar-benar bertanya kepada pedagang. ”Mereka menawarkan Rp 16.000 per liter. Jika sepakat, minyak itu baru dikeluarkan,” katanya. Dengan kelangkaan yang terjadi, dia masih memaklumi kenaikan harga tersebut.

Baca juga: Minyak Goreng Langka, Satgas Pangan Sumut Temukan Dugaan Penimbunan 1,1 Juta Kg

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, walaupun kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Sumsel tidak separah di daerah lain, dia berharap satgas pangan dapat memastikan penyebab kelangkaan itu. ”Apakah karena kartel, masalah distribusi, atau kenaikan permintaan. Semua harus terjawab paling lama minggu ini,” ucapnya.

Kepala Bidang Humas Polda Sumsel Komisaris Besar Supriadi mengatakan, satgas pangan terus bekerja di lapangan untuk mencari penyebab kelangkaan minyak goreng. ”Sampai sekarang belum ditemukan terjadinya penimbunan atau kegiatan yang mencurigakan terkait minyak goreng,” katanya.