Tahun Ini, 212 Daerah Jadi Sasaran Program Pemberantasan Kemiskinan Ekstrem
Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas pertama tahun 2023. Harapannya, target penurunan kemiskinan ekstrem menjadi di bawah 1 persen pada 2024 bisa tercapai.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN KUNCORO MANIK
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah terus bertekad memberantas kemiskinan ekstrem di Tanah Air hingga 0 persen pada akhir 2024. Presiden Joko Widodo telah menyetujui untuk melanjutkan program penanggulangan kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten di 25 provinsi pada 2022. Wilayah sasaran tersebut merupakan 75 persen dari total kantong kemiskinan ekstrem.
Persetujuan untuk melanjutkan program pengentasan rakyat dari kemiskinan ekstrem pada 2022 tersebut diungkapkan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas yang digelar hari Selasa (15/2/2022). Sebelumnya, pada 2021, program penanggulangan kemiskinan ekstrem telah menyasar 35 kabupaten di 7 provinsi prioritas.
Sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan pentingnya program pemberdayaan masyarakat, di samping pemberian bantuan sosial. ”Wakil Presiden mengingatkan bahwa pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran adalah sangat penting, tetapi perlu didukung oleh program pemberdayaan,” ujar juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi, dalam keterangan pers, Kamis (17/2/2022).
Menurut Masduki, Wapres Amin menegaskan bahwa program pemberdayaan akan mendorong keberlanjutan dari upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan. ”Program pemberdayaan ini secara garis besar adalah program akses terhadap pekerjaan, program peningkatan keterampilan, program peningkatan kapasitas UMKM, serta program pemenuhan infrastruktur dasar,” ujarnya.
Program-program pemberdayaan tersebut telah tersebar di berbagai kementerian/lembaga dengan jumlah anggaran mencapai lebih dari Rp 170 triliun. Data Kementerian Keuangan menyebutkan, anggaran untuk mengatasi kemiskinan dan pengentasan rakyat dari kemiskinan ekstrem tahun 2022, terutama yang terkait dengan program bantuan sosial, tercatat sekitar Rp 282 triliun dari dana APBN.
Wakil Presiden mengingatkan bahwa pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran adalah sangat penting, tetapi perlu didukung oleh program pemberdayaan.
Melihat besarnya anggaran yang tersedia untuk menyukseskan program ini, Wapres Amin meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto agar mengoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan ini sehingga benar-benar diterima kelompok sasarannya. ”Menurut Wapres, berbagai program ini perlu dikoordinasikan agar tepat sasaran dan terjadi konvergensi,” ujar Masduki.
Konvergensi diperlukan untuk memastikan agar semua program yang dilaksanakan menyasar warga miskin dan wilayah yang sama. Pemberian bantuan sosial diharapkan dapat menggerakkan kegiatan ekonomi lokal dan mendorong turunnya angka kemiskinan.
Wapres Amin juga menyoroti masalah data penyaluran bantuan sosial. Wapres meminta pendataan rumah tangga yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem dilakukan secara akurat. Untuk saat ini, Wapres menyarankan agar menggunakan data rumah tangga dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang kini tengah diperbaiki.
Pendataan BKKBN ini relatif baru dan memiliki metode pemeringkatan yang akan menjadi masukan bagi perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Sekretariat TNP2K yang berada di bawah koordinasi Wapres siap membantu perbaikan DTKS tersebut.
Kebijakan prioritas
Terkait dengan teknis pendataan, Wapres Amin setuju agar pendataan rumah tangga miskin dan rentan dikembalikan kepada BPS. Alasannya, lembaga yang paling kompeten untuk melakukan pendataan kependudukan adalah BPS.
”Seperti diketahui, pendataan rumah tangga miskin dan rentan yang akan digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial harus dilakukan secara satu per satu (door to door) untuk semua rumah tangga miskin dan rentan sehingga tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat,” kata Masduki.
Presiden dan Wapres juga telah menyetujui bantuan sosial bagi masyarakat miskin di daerah belum terjangkau perbankan disalurkan melalui PT Pos. Untuk daerah yang terjangkau perbankan, penyaluran tetap dilakukan melalui bank.
”Hal ini juga untuk mendukung financial inclusion agar semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang mampu, memiliki akses terhadap perbankan sehingga lebih leluasa dalam melakukan kegiatan ekonomi,” ujar Masduki.
Prioritas 2023
Dalam keterangan pers seusai Sidang Kabinet Paripurna tentang Penanganan Pandemi Covid-19 dan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP Tahun 2023 yang dipimpin Presiden Jokowi, Rabu (16/2/2022), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas SuharsoMonoarfa mengatakan bahwa percepatan pengentaasan rakyat dari kemiskinan ekstrem menjadi prioritas utama tahun 2023.
”Kebijakan prioritas pertama tahun 2023 adalah percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang sesungguhnya kami inginkan pada tahun 2024 bisa mencapai 0 sampai 1 persen. Artinya, tahun 2023 kami harus menurunkan kemiskinan ekstrem dari 2,5 sampai 3 juta penduduk,” kata Suharso.
Dijelaskan, pertumbuhan ekonomi pada 2021 telah mencapai 3,69 persen. Tingkat kemiskinan sebesar 9,71 persen dan tingkat pengangguran terbuka 6,49 persen.
Kebijakan prioritas lainnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam kesehatan dan pendidikan. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan peluang kerja, pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri, dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.
Pemerintah juga memberi perhatian pada ekonomi hijau untuk mencapai net zero emission Indonesia pada 2060. Pembangunan rendah karbon menjadi penting sebagai respons terhadap perubahan iklim. Pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur dasar, seperti air bersih dan sanitasi, juga akan terus dilanjutkan.
Sasaran pembangunan pada 2023 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen hingga 5,9 persen, penurunan emisi gas rumah kaca 27 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6 persen, rasio gini 0,375-0,378, dan indeks pembangunan manusia 73,29 hingga 73,35. Tingkat kemiskinan ditargetkan 7-8 persen. ”Dan indikator pembangunan adalah nilai tukar petani antara 103 dan 105, nilai tukar nelayan 105 hingga 107,” ujar Suharso.