Meski Produksi di Jatim Surplus, Minyak Goreng Sesuai HET Susah Diperoleh
Produksi minyak goreng di Jatim surplus sebesar 3.000 ton per bulan. Ironisnya, masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi. Stok di gerai ritel kosong.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·4 menit baca
SURABAYA, KOMPAS — Provinsi Jatim menjadi salah satu produsen minyak goreng nasional dengan surplus produksi sebesar 3.000 ton per bulan. Ironisnya, masyarakat masih saja kesulitan mendapatkan minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi. Stok di gerai ritel modern banyak yang kosong.
Salah satu warga yang kesulitan mendapatkan minyak goreng adalah Suwarni (45) yang tinggal di Desa Karangbong, Sidoarjo. Ibu rumah tangga yang bekerja sebagai asisten rumah tangga itu telah mendatangi tiga gerai ritel modern di sekitar rumahnya, pada Selasa (8/2/2022).
”Namun, tiga-tiganya itu tidak memiliki stok minyak goreng. Saya terpaksa beli di toko seharga Rp 35.000 per kemasan 2 liter. Selisih Rp 7.000 sebenarnya sangat sayang karena bisa dibelikan barang kebutuhan lain seperti sabun cuci piring,” ujar Suwarni.
Keluhan serupa juga disampaikan Rusmini (52), warga Desa Sukodono. Sejak sepekan ini, dia berulang-ulang mendatangi ritel modern di dekat rumahnya, hanya untuk membeli minyak goreng sesuai HET, yakni Rp 14.000 per liter atau Rp 28.000 per kemasan 2 liter. Namun, dia akhirnya menyerah karena tak pernah kebagian barang.
”Setiap berbelanja ke ritel modern, stok minyak goreng selalu habis. Yang ada tinggal minyak kelapa. Karena butuh untuk memasak, saya akhirnya membeli di toko kelontong meski harganya tinggi, yakni Rp 35.000 per 2 liter,” kata Rusmini.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengakui terjadinya kelangkaan minyak goreng di wilayahnya. Dia mendapati hal itu saat turun ke lapangan. Banyak toko ritel modern yang tidak mendapatkan suplai minyak goreng, bahkan sampai satu minggu.
Setiap berbelanja ke ritel modern, stok minyak goreng selalu habis. Yang ada tinggal minyak kelapa.
Kondisi itu tentu mempersulit masyarakat karena mereka tidak bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selain disebabkan tingginya minat masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng, kelangkaan barang juga disebabkan oleh keterlambatan pengiriman dari pihak distributor.
”Saya mohon kerja samanya kepada pada para distributor agar bisa mempercepat proses penyaluran minyak goreng subsidi ke seluruh pasar, baik ritel modern, pasar swalayan, tradisional, hingga warung-warung kecil,” ucap Khofifah dalam pernyataan resminya, Selasa (8/2/2022).
Khofifah mengatakan kelangkaan minyak goreng seharusnya tidak terjadi di wilayahnya. Dia beralasan kebutuhan minyak goreng masyarakat Jatim hanya 59.000 ton setiap bulan. Kebutuhan itu mampu terpenuhi dengan kapasitas produksi pabrik yang mencapai 62.000 ton setiap bulan. Artinya, terdapat surplus sebesar 3.000 ton per bulan atau 36.000 ton setahun.
Khofifah menegaskan pentingnya menjaga rantai pasok dalam pengendalian harga minyak goreng di pasaran. Menurut dia, jika ada satu bagian yang tersendat atau bermasalah, akan mengganggu ketersediaan barang di pasaran. Menurut dia, semua pihak yang terlibat dalam industri minyak goreng dari hulu hingga hilir ini memiliki kewajiban untuk bisa mengamankan kebijakan Presiden Joko Widodo yang ingin memberikan penguatan daya beli masyarakat.
Oleh karena itulah Pemprov Jatim berharap keseluruhan proses industrialisasi minyak goreng dapat memberikan kepastian, terutama yang terkait dengan rantai pasok. Kepastian pasokan ini harus sampai pada tingkat konsumen, tentunya dengan harga sesuai dengan HET yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.
Pemerintah pusat telah menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng per 1 Februari 2022. Satu liter minyak goreng curah dihargai Rp 11.500. Minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp 13.500 per liter dan minyak goreng kemasan premium sebesar Rp 14.000 per liter.
Sementara itu, General Manager Wilmar Nabati Indonesia, salah satu produsen minyak goreng di Gresik, Ridwan Brandes mengatakan, sebagai salah satu produsen minyak goreng di Indonesia, pihaknya berkomitmen mendukung program pemerintah pusat yang memberlakukan harga sesuai HET. Wilmar saat ini memiliki market share sampai dengan 30 persen secara nasional.
”Wilmar sebenarnya sudah berkomitmen menjalankan program pemerintah dengan harga sesuai HET dan menjalankan produksi kami dengan normal. Kami sudah komitmen untuk tetap menjalankan produksi mendukung program ini,” ujar Ridwan Brandes.
Untuk memastikan produksi minyak goreng, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengunjungi PT Wilmar Nabati Indonesia di Gresik pada Senin (7/2/2022). Dalam kunjungannya itu, Khofifah ditemani Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, Kepala Bakorwil Bojonegoro, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Jatim, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Jatim.