Gubernur Jatim Minta Semua Sektor Bersatu Hadapi Penyebaran Covid-19
Kasus baru Covid-19 di Jawa Timur terus bertambah. Gubernur Jawa Timur meminta semua sektor bisa bersatu padu, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, sampai ke desa, untuk menghadapi Covid-19.
Oleh
DEFRI WERDIONO
·4 menit baca
BATU, KOMPAS — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta semua sektor bisa bersatu padu, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, sampai ke desa guna menghadapi gelombang ketiga penyebaran Covid-19, khususnya varian Omicron.
Khofifah mengatakan hal itu kepada wartawan seusai menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanganan Covid-19 Se-Jawa Timur, di salah satu hotel di Kota Batu, Jawa Timur, Selasa (8/2/2022) petang. Rapat berlangsung tertutup.
Hadir pada kesempatan ini, antara lain, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Panglima Kodam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Nurcahyanto, Kepala Kepolisian Daerah Jatim Inspektur Jenderal Nico Afinta, dan kepala daerah se-Jawa Timur.
Rakor bertujuan memantapkan dan memastikan kembali sinergitas antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan semua elemen pentahelik dalam mengantisipasi dan mitigasi penyebaran Covid-19, khususnya varian Omicron.
Khofifah mencontohkan, di desa ada empat pilar yang bisa menjadi bagian strategis untuk melaksanakan pelacakan (tracing). Ketika terkonfirmasi satu kasus, minimal 15 orang yang melakukan kontak erat harus di-tracing.
”Format seperti ini penting karena banyak orang tanpa gejala. Mereka bisa melakukan mobilitas dan membahayakan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kalau bisa dilakukan tracing dan testing, hal-hal seperti ini berdampak lebih baik bagi lingkungannya,” katanya.
Begitu pula jika ada warga terkonfirmasi positif, baik itu yang bergejala ringan maupun tidak bergejala, diminta untuk melakukan isolasi terpusat, kecuali jika rumah mereka memungkinkan untuk melakukan isomasi mandiri. Adapun rumah sakit hanya diperuntukkan bagi mereka yang bergejala berat ataupun sedang.
Menurut Khofifah, pihaknya juga ingin memastikan percepatan vaksinasi, baik untuk umum, anak, maupun warga lanjut usia. Untuk itu, jika ada daerah yang dulu terafiliasi dengan sukarelawan dalam rangka percepatan vaksinasi, agar hal itu bisa dilakukan kembali guna menghadapi percepatan penularan Covid-19 varian Omicron.
Pemprov Jatim juga ingin menyeiringkan penanganan masalah ekonomi dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, area bisnis, wisata, hiburan, dan industri diminta kembali memperketat penerapan aplikasi Peduli Lindungi di tempatnya masing-masing.
”Tugaskan orang yang bisa dipercaya mengawasi Peduli Lindungi di area masing-masing. Polda Jatim sudah meluncurkan Pamorkeris, yakni patroli bermotor dari Polda dan Kodam. Ini bisa menjadi penguatan dari disiplin penggunaan Peduli Lindungi sekaligus prokes,” katanya.
Pamorkeris adalah kependekan dari patroli motor penegakan prokes, patroli bersama jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Jatim dan Kodam V Brawijaya untuk mengingatkan warga taat menjalankan protokol kesehatan.
Tugaskan orang yang bisa dipercaya mengawasi Peduli Lindungi di area masing-masing. (Khofifah Indar Parawansa)
Berdasarkan data Jatim Tanggap Covid-19 per 8 Februari terjadi penambahan kasis konfirmasi Covid-19 baru sebanyak 3.609 kasus di Jatim. Dari jumlah tersebut, paling banyak berasal dari Kota Surabaya, yakni 1.271 kasus, dilanjutkan Kabupaten Sidoarjo 462 kasus, dan Kota Malang 354 kasus.
Level 3 PPKM
Sementara itu ditemui seusai rakor, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar membenarkan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayahnya naik dari level 2 ke level 3. Kota Kediri menjadi salah satu dari dua daerah di Jatim yang kini berada di PPKM level 3 selain Kabupaten Pamekasan.
Menurut Abu Bakar Kota Kediri yang berpenduduk sekitar 300.000 jiwa memiliki sejumlah rumah sakit. Sementara tempat tidur (bed) untuk pelayanan Covid-19 yang ada di rumah sakit di Kota Kediri kebanyakan dipakai oleh warga dari luar daerah, tetapi dicatatkan di Kota Kediri sehingga level PPKM di Kediri meningkat.
Menurut Abu Bakar, pihaknya tidak bisa menolak pasien dari luar daerah. ”Kalau mereka datang tanpa gejala, mungkin kami bisa nolak. Tetapi, rata-rata orang datang ke rumah sakit karena bergejala,” ujarnya.
Adapun untuk mitigasi risiko penyebaran Covid-19, menurut Abu Bakar, pihaknya telah menerapkan prokes ketat. Semua sekolah mulai 9 Februari melakukan pembelajaran jarak jauh. Penerapan protokol kesehatan di semua, mal dan pusat perbelajaan juga diperketat. Pemerintah Kota Kediri juga sudah menyiapkan isolasi terpusat dengan jumlah kamar 136 buah dan masih bisa ditambah lagi.
Berdasarkan data 8 Februari di Kota Kediri terjadi penambahan kasus terkonfirmasi baru sebanyak 20 orang. Sementara jumlah total terkonfirmasi positif menjadi 4.123. Sebanyak 76 di antaranya merupakan kasus aktif, 3.661 sembuh, dan 386 meninggal.