Satuan Tugas Covid-19 Sulawesi Utara masih menanti kejelasan skema pemberian vaksin penguat berbayar yang akan mulai diberikan di 244 kabupaten dan kota. Di Sulut, vaksin ”booster” akan diberikan di Manado dan Tomohon.
Oleh
KRISTIAN OKA PRASETYADI
·4 menit baca
MANADO, KOMPAS — Satuan Tugas Covid-19 Sulawesi Utara masih menanti kejelasan skema pemberian vaksin penguat berbayar yang akan mulai diberikan di 244 kabupaten dan kota di Tanah Air pada Rabu (12/1/2022). Di Sulut, penerima vaksin dosis ketiga tersebut hanyalah bagi warga yang secara resmi berdomisili di Manado dan Tomohon.
Dihubungi via telepon dari Manado, Senin (10/1/2022), Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Sulut Steaven Dandel mempertanyakan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi penguat (booster) bagi masyarakat umum. Kecuali bagi warga lanjut usia dan penerima iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), warga harus membayar untuk mendapatkannya.
”Saya lihat di tingkat nasional pun masih ribut terkait vaksin booster ini. Kalau memang harus berbayar, biaya itu dipungut oleh siapa? Apakah rumah sakit atau puskesmas? Setornya ke mana? Kami sudah siap, tetapi kepastian proses administrasinya masih kami tunggu,” ujar Steaven.
Pada Senin (3/1/2022), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan vaksin Covid-19 dosis ketiga akan segera diberikan kepada 21 juta sasaran pada tahap pertama yang dimulai Januari 2022. Mereka adalah penduduk berusia 18 tahun ke atas yang telah disuntik vaksin dosis kedua minimal enam bulan lalu.
Steaven mengatakan, Sulut siap memberikan suntikan dosis ketiga kepada masyarakat. Stok vaksin pun ia sebut cukup banyak untuk tahap pertama ini. Yang dialokasikan untuk penguat adalah Pfizer dan Moderna, sementara Sinovac dikhususkan untuk anak usia 6-11 tahun dan AstraZeneca untuk persediaan dosis kedua.
”Stok kami melimpah. Tetapi skema pembayarannya itu, saya belum terinformasi. Mungkin sudah ada juknis (petunjuk teknis) di Jakarta, tetapi kami belum menerima,” lanjut Steaven.
Vaksin penguat untuk sementara hanya boleh diberikan di daerah yang capaian vaksinasi dosis pertamanya telah mencapai 70 persen dan vaksinasi dosis kedua 60 persen. Di Sulut, hanya kota Manado dan Tomohon di antara 15 kota/kabupaten yang telah memenuhi syarat tersebut.
Jumlah penerima vaksin pun diperkirakan berkisar 400.000-450.000 dari total 2,21 juta sasaran. Namun, Steaven mengatakan, ada kemungkinan warga ber-KTP kabupaten/kota lain datang ke Manado dan Tomohon untuk mendapatkan vaksin penguat. Karena itu, skema vaksinasi harus ditata berdasarkan KTP.
Warga yang secara resmi bukan warga dua kota tersebut, termasuk warga luar Sulut yang tinggal di sana, pun belum boleh menerima vaksin penguat. ”Namun, yang lebih penting adalah memastikan para penerima booster sudah disuntik dosis kedua dengan jarak minimal enam bulan. Kalau, misalnya, baru tiga bulan, tidak diperkenankan,” kata Steaven.
Vaksinasi dosis ketiga direncanakan diberikan seiring meningkatnya kembali kasus harian Covid-19, terutama yang disebabkan virus SARS-CoV-2 galur Omicron. Pada Minggu (9/1/2022), jumlah kasus harian di Indonesia mencapai 529 kasus sehari. Angka ini lebih dari penggandaan kasus harian sepanjang Desember 2021, yaitu rata-rata 200 kasus per hari.
Covid-19 galur Omicron memang belum ditemukan di Sulut. Rata-rata kasus harian selama sembilan hari pertama tahun 2022 pun hanya 2,22. Kendati begitu, menurut Steaven, bukan tidak mungkin varian tersebut masuk ke Sulut seiring dengan gencarnya penerbangan dari Jakarta dan Surabaya, dua tempat yang menjadi lokasi transmisi lokal varian tersebut.
Sepanjang Desember 2021, jumlah penumpang yang meninggalkan maupun tiba di Bandara Sam Ratulangi, Manado, mencapai 111.000, meningkat cukup drastis dari 99.000 sebulan sebelumnya. Karena itu, Satgas Covid-19 Sulut memperketat penapisan dengan tes antigen bagi penumpang tiba.
”Sulit bagi kita untuk membentengi diri kalau transmisi sudah terjadi di dalam negeri, bukan lagi kasus impor. Karena itu, kami akan terus memperluas screening (penapisan), termasuk di hotel-hotel untuk melihat penyebarannya di sana. Kalau ada, misalnya, karyawan hotel yang positif, langsung kami lakukan pemeriksaan SGTF (S-Gene Target Failure) untuk mengetahui apakah dia probable Omicron,” papar Steaven.
Pemprov Sulut pekan lalu telah menggelar rapat pemantapan kebijakan untuk menangkal Covid-19 galur Omicron di Sulut. Sekretaris Daerah Sulut Asiano Gammy Kawatu mengatakan, salah satu poin penting yang disepakati adalah tidak lagi menggaungkan narasi bahwa Omicron tidak mematikan sekalipun penyebarannya lebih cepat.
Salah satu poin penting yang disepakati adalah tidak lagi menggaungkan narasi bahwa Omicron tidak mematikan sekalipun penyebarannya lebih cepat. (Asiano Gammy Kawatu)
Sebaliknya, pemerintah harus terus meningkatkan kesadaran masyarakat terkait delapan hal yang menjadi imbauan Menteri Dalam Negeri, antara lain penerapan protokol kesehatan dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro dan berbasis level. Pemerintah juga akan mengetatkan penapisan pelaku perjalanan internasional sembari mengintensifkan pelacakan serta mempercepat riset soal Omicron.
”Di tahun 2022 ini kita akan menjalankan delapan poin strategi arahan Mendagri guna mengantisipasi lonjakan varian Omicron. Puncak transmisinya diprediksi akan terjadi pada akhir Januari atau awal Februari ini. Protokol kesehatan dan vaksinasi sangat penting seiring persiapan pembelajaran tatap muka 100 persen di sekolah,” ujar Asiano.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Sulut Henry Kaitjily juga menyatakan akan terus meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan di hotel-hotel dan tempat wisata. Sebagian telah mengantongi sertifikat CHSE (kebersihan, kesehatan, keamanan, dan pelestarian lingkungan). ”Tetapi pengawasannya harus ditingkatkan. Ini agar kita bisa menjaga trust (kepercayaan) masyarakat dan wisatawan,” ujarnya.